Rabu, 20 Feb 2019
baliexpress
icon featured
Kolom

Mewujudkan Pemilu Berintegritas

Oleh: Achmad Baidhowi*

28 April 2018, 17: 15: 40 WIB | editor : I Putu Suyatra

Mewujudkan Pemilu Berintegritas

Achmad Baidhowi (ISTIMEWA)

PEMILU berintegritas. Sebuah kosa kata yang kini akrab di telinga setiap warga negara terutama yang melek politik. Dari satu forum ke forum yang lain, satu mimbar ke mimbar yang lain kata ini selalu menjadi slogan ampuh dalam menggerakkan seluruh elemen yang terlibat dalam isu kepemiluan. Baik penyelenggara, peserta, pemantau pemilu maupun berbagai elemen masyarakat.

Tidak hanya soal tema pemilu yang berintegritas, tema tema sosial mulai dari mengguritanya korupsi yang tidak kunjung selesai, kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, ketidakpastian penegakan hukum mewarnai dinamika politik tanah air.

Dalam pembukaan UUD 1945 jelas tercantum cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu: Menghantarkan rakyat indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sampai hari ini Indonesia belum mampu mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Yaitu,  minimnya komitmen  kebangsaan para elit politik dan para pemimpin negeri ini  yaitu hanya mengabdi untuk negeri dari pada mengabdi kepada golongan atau kekuatan politik tertentu, sistem pendidikan yang tidak memerdekakan, mentalitas para birokrat warisan orde baru yang korup, tidak melayani, dan cenderung elitis, penguasaan sumber-sumber kekayaan Negara oleh asing.

Mental utang para penyelenggara Negara yang belum pupus dari pada mencari solusi kreatif untuk mencari sumber- sumber pendapatan serta sistem rekrutmen dan pemilihan para pemimpin bangsa baik melalui partai politik maupun melalui pemilihan umum (pemilu) dari pemilu ke pemilu belum menghasilkan para pemimpin negarawan yang yang benar benar bisa menyelesaikan permasalahan bangsa dan justru sebaliknya menimbulkan permasalahan dan beban berjilid jilid.

Pemilu

            Undang-undang Ripublik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu) mendefinisikan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat  untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat,anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan adil dalam negara kesatuan Ripublik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Ripublik Indonesia tahun 1945. 

Melihat definisi pemilu di atas sungguh pemilu adalah sebuah proses demokrasi yang sangat luar biasa untuk memilih para pemimpin sebuah Negara dari presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota serta memilih DPD yang kesemuanya itu adalah calon calon penentu arah dan nasib sebuah Negara dalam periode 5 tahunan. Artinya jika rakyat salah memilih para pemimpinnya melalui pemilu maka nasib rakyat dan bangsa  yang akan dipertaruhkan selama 5 tahun kedepan bahkan lebih.

Misalnya sebuah UU yang dibuat oleh anggota DPR RI yang salah akan berdampak dalam rentang waktu yang panjang bahkan mungkin puluhan tahun seperti kasus kontrak karya PT. Freeport, penjualan BUMN strategis, dan beberapa liberalisasi UU yang berdampak pada ketergantungan Negara kita terhadap asing sehingga mimpi kemandirian bangsa semakin jauh panggang dari api. Presiden dan wakil presiden  sebagai hasil dari pemilu langsung yang memiliki legitimasi langsung dari rakyat seharusnya selalu berada di belakang rakyat, menjadi mata, telinga dan setia hanya kepada  rakyat tetapi di banyak momentum justru presiden/wakil presiden terlihat menunjukkan kesetiaannya hanya kepada partai pengusung dan golongan pendukung.

Penyelenggara, Peserta,Gakkumdu dan Pemilih Pemilu

            Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, Presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota DPD secara langsung oleh rakyat Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi, Anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk memilih anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilih Pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Sentra Penegakan HukumTerpadu (Gakkumdu) adalah pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Propinsi, dan/atau Bawaslu kabupaten/Kota,Kepolisian NegaraRripublik Indonesia, kepolisian Daerah, dan/atau kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Ripublik Indonesia,Kejaksan Tinggi, dan/ atau Kejaksaan Negeri.

Pemilu yang Berintegritas

            Pemilu Yang adil dan berintegritas akan terwujud jika seluruh komponen yang terlibat dalam penyelnggaraan pemilu bisa adil dan berintegritas. Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) harus melaksanakan Tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai UU, melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana di maksud pada pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip prinsip sbb: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efesien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu sudah sangat jelas dan idial sehingga jika ingin hasil pemilu berkualitas maka seluruh penyelenggara pemilu baik dari pusat maupun tingkat terbawah wajib memegang dan melaksanakan prinsip prinsip  tersebut sebagai sebuah ikatan dan kontrak moral untuk bangsa dan negaranya karena melalui merekalah (penyelenggara pemilu) akan dihasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas dan berintegritas yang akan membawa perubahan lebih baik untuk negara dan bangsa.

            Faktor berikutnya adalah adanya peserta pemilu yang berintegritas pula. Peserta pemilu yaitu partai politik wajib mencalonkan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota yang benar-benar mempunyai rekam jejak yang baik dalam semua aspek kehidupan, mempunyai komitmen tinggi terhadap pengabdian kepada rakyat yang diwakilinya, mempunyai komitment yang jelas terhadap pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Ripublik Indonesia  serta terbebas dari korupsi. Partai politik sebagai pilar dari demokrasi wajib mendukung perwujudan penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN). Demikian juga peserta pemilu dari perseorangan yaitu calon anggota DPD wajib memiliki komitment kebangsaan yang nyata dibuktikan dengan rekam jejak yang jelas dan diutamakan calon yang benar-benar sudah berbuat nyata untuk daerah (propinsi) yang akan diwakilinya serta tidak hanya mengandalkan popularitas pribadi dan keluarga serta jaringan kelompoknya semata untuk meraih dukungan dan kursi.

             Pemilih yang rasional dan cerdas adalah bagian yang tidak kalah penting dari upaya menciptakan pemilu yang berintegritas. Menjadi kewajiban kita bersama untuk melakukan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih sehingga pemilih mempunyai kesadaran untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu, pemilih benar benar bisa menilai program yang realistis bisa dijalankan calon, pemilih yang mampu menolak politik uang dari peserta pemilu, serta pemilih yang aktif ikut berpartisipasi dalam melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu. (*)

*) Penulis adalah Ketua Majelis Daerah KAHMI Kota Denpasar

(bx/ima/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia