Rabu, 21 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Features
Soal Pedagang Nedauh Mercure

Diambil-Alih Koster, Berikan Bantuan dari Uang Pribadi

Selasa, 30 Oct 2018 20:45 | editor : I Putu Suyatra

Diambil-Alih Koster, Berikan Bantuan dari Uang Pribadi

LAPAK: Tampak lapak pedagang Nedauh Mercure Mertasari yang masih tutup, lantaran ditinggal pemiliknya mengadu ke Kantor Gubernur Bali, Selasa (30/10). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Pedagang Nedauh Mercure yang berada di pantai Mertasari Sanur, Selasa (30/10) tampak masih tutup hingga siang hari. Sebanyak 17 orang anggota kelompok pedagang tersebut berinisiatif bertemu dengan Gubernur Bali agar bisa diberikan kelonggaran waktu dan solusi penyelesaiannya. Hasilnnya, mereka masih diberikan waktu hingga 31 Desember 2018 untuk berjualan di sana. Masalah ini pun langsung diambilalih oleh Koster.

Kelompok pedagang di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar, ini sudah menggunakan lahan di atas aset Pemprov Bali tersebut hampir 18 tahun lamanya. Karena sudah disewa oleh PT Sanur Hasta Mitra membuat Satpol PP Provinsi meminta mengosongkan lahan itu dan telah sampai mengeluarkan SP3.

“Masalahnya saya sudah ambil alih, saya beri pemahaman kepada mereka dan solusi dalam pemecahan masalah ini,” tandas Koster.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengaku akan berkoordinasi dengan pihak penyewa. Sedangkan para pedagang masih tetap bisa mempergunakan lahan untuk berjualan sampai akhir tahun 2018 ini. Namun bukan hanya untuk berdiam diri saja, melainkan agar memindahkan barang-barang milik mereka.

Mengingat permasalahan yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat, dia menjelaskan tidak mau neko-neko. “Ke depan saya akan kumpulkan mereka agar membuat kelompok berupa koperasi, usaha atau sejenisnya di tempat yang berbeda. Lembaganya juga akan berbadan hukum, dan saya bantu dengan uang pribadi saya,” tegas Koster.

Lanjutnya, para pedagang diminta agar tidak terprovokasi dari pihak manapun terkait sengketa tersebut. Lantaran permasalahannya telah menemui titik terang. Dia menegaskan pihaknya tidak ada mengatakan menggusur warga yang berjualan, namun yang ada hanya mengosongkan lahan tersebut.

Sekretaris Paguyuban Pedagang, IB Sedana mengaku keputusan Gubernur Bali sangat konsisten menanggapi permasalahan itu. Sehingga dia bersama pedagang lainnya merasa dilindungi dan dicarikan solusi. “Bapak Gubernur memberi perpanjangan waktu, yaitu diberikan kita waktu untuk mengosongkan lahan tersebut. Waktunya salama dua bulan, karena sudah diberikan janji untuk dicarikan jalan alternatif,” terangnya.

Sedana menjelaskan saat melakukan mediasi sempat ada tawaran pihaknya diberikan uang pindah. Hal itu menurutnya sangat bagus, namun masih dipikirkan waktu jangka panjangnya. Jika hanya diberikan uang pindah, dirasa tidak seberapa harganya dengan mencari tempat berjualan baru. Bahkan dalam waktu satu sampai dua hari saja uang itu bisa habis.

“Hal itu memang sebagai etikad baik, namun kami ingin ada sebuah jalan keluar agar kami diberikan tempat lain untuk berjualan. Istilahnya tempat pengganti bagaimana proses itu dapat dilakukan secara berkelanjutan,” terang Sedana.

Dia menambahkan kalau sudah deal persetujuan Pemporv dengan pihak investor mereka akan diberikan draf berupa surat pernyataan. Sebagaimana yang akan tertera jika lewat dari 31 Desember 2018 pihak pedagang masih di sana, mereka akan siap dipindahkan secara paksa. Maka waktu yang ada saat ini, sekitar dua bulan dirasanya dapat dimanfaatkan memindahkan barang perlahan ke tempat yang akan ditujukan nantinya.

Sedangkan ditemui di areal lahan, salah seorang yang mengaku pedagang bernama IB Raka memilih menutup warungnya. Karena dia menunggu hasil mediasi yang rekannya lakukan ke Kantor Gubernur Bali. “Biasanya pukul 08.00 sudah buka, tapi karena ada mediasi saya memilih tunggu hasilnya saja. Daripada dibuka sekarang dan mediasi berlangsung membuat waswas jika petugas datang ke sini,” terangnya.

Raka juga mengatakan ia berjualan di sana baru tujuh tahun. Sedangkan rekannya yang lain ada sampai belasan tahun. “Sebenarnya lahan ini dulu lahan bakau, dan tanahnya tanah timbun dari air laut yang surut. Makanya kami manfaatkan berjualan di sini, sedangkan disuruh pindah kami juga mohon agar ada tempat lain sebagai gantinya,” imbuh dia.

(bx/ade/bay/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia