Senin, 19 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Janji Koster, Toko Mafia Tiongkok Harus Ditutup

Rabu, 07 Nov 2018 08:00 | editor : I Putu Suyatra

Janji Koster, Toko Mafia Tiongkok Harus Ditutup

JANJI : Gubernur Bali Wayan Koster kembali tegaskan sikapnya untuk menutup toko jaringan mafia Tiongkok di Bali, usai sidang Paripurna, Selasa (6/11) kemarin. (HUMAS PEMPROV BALI FOR BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Setelah DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi yang intinya menutup toko jaringan mafia Tiongkok, baik yang berizin dan tidak berizin, Gubernur Bali Wayan Koster berjanji  akan menindaklanjuti rekomendasi itu. Meskipun hingga

kemarin belum ada penutupan, Gubernur Bali kembali menegaskan sikapnya untuk menutup jaringan toko mafia Tiongkok tersebut.

Koster mengatakan, saat ini tim Gubernur sedang membatas detail rekomendasi DPRD Bali tersebut. Dibahas secara teknis, untuk nanti bisa mengeluarkan instruksi atas rekomendasi DPRD Bali ini. “Tim kami sedang melakukan kajian mendalam, untuk nanti bisa mengeluarkan instruksi, kami kaji dulu,” jelas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini, Selasa (6/11) kemarin, usai sidang Paripurna.

Koster mengatakan pada prinsipnya, semua jaringan toko Tiongkok yang beroperasi tidak sehat harus ditutup. Jumlah dan data – datanya masih sedang dikaji. “Prinsipnya, jaringan toko Tiongkok semua harus ditutup, apalagi aktivitasnya tidak sehat,” tegas Koster. “Saya pastikan lagi, toko Tiongkok yang berizin ataupun yang tidak berizin harus ditutup,” sambungnya.

Kapan? Koster mengatakan segera akan turun instruksi dan segera akan ditutup. “Segera akan ditutup, kami masih kaji secara hukum juga,” janjinya.

Di tempat terpisah, tiga stakeholder pariwisata di Bali, yakni ASITA (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), dan Pawiba (Persatuan Angkutan Pariwisata Bali), menandatangani surat keputusan bersama di Kantor Bali Tourism Board, Selasa (6/11). Penandatanganan juga disaksikan pejabat dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Sebagai garda terdepan, ketiganya sepakat untuk berbenah sesuai ketentuan yang berlaku. Utamanya setelah praktek-praktek bisnis tidak sehat terbongkar pada market atau pasar Tiongkok.

“ASITA, Pawiba, dan HPI dalam dunia kepariwisataan, memang kami ada di depan. ASITA yang mendatangkan turis itu, kemudian HPI yang mendampingi turis itu selama mereka berada di destinasi, dan Pawiba yang mengangkut wisatawan itu selama mereka berada di Bali,” ujar Ketua ASITA Bali, Ketut Ardana.

Dia mengatakan, ketiga organisasi ini bersepakat untuk memperbaiki kondisi kepariwisataan di Bali. Khususnya setelah pariwisata Bali dijual murah dengan adanya praktek bisnis mafia yang tidak sehat di pasar Tiongkok. Secara khusus, pihaknya mengajak anggota ASITA untuk mendukung gerakan ini supaya mereka berbisnis dengan sehat.

Ada empat poin kesepakatan, yakni menjaga kepariwisataan Bali menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Selanjutnya, bersama-sama memonitoring dan mengawasi seluruh anggota masing-masing yang didampingi aparat pemerintah  berwenang agar tidak memasuki toko yang tidak berizin dan atau toko-toko yang berizin, namun diduga melakukan praktek bisnis yang tidak sehat dengan menugaskan 5 orang petugas di masing-masing asosiasi. Dan, apabila ditemukan pelanggaran, maka anggota tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di masing-masing asosiasi.

Kesepakatan lainnya,  jika setelah diberikan sanksi asosiasi, namun anggota tersebut masih melakukan pelanggaran, maka masing-masing asosiasi berhak mengusulkan kepada pemerintah untuk dicabut izin usahanya atau izin profesinya.

Poin berikutnya (keempat),  selain melakukan monitoring untuk anggota masing-masing, jika dalam proses monitoring itu ditemukan pihak-pihak yang melakukan usaha, namun tidak memiliki izin, maka akan dikumpulkan bukti-buktinya dan akan dilaporkan kepada pihak terkait agar dapat segera diproses secara hukum. (isi kesepakatan baca grafis)

Ketua HPI Bali, I Nyoman Nuarta mengatakan,  pasar Tiongkok belakangan mengalami degradasi akibat ulah beberapa toko Tiongkok. Pihaknya mengapresiasi pernyataan Gubernur Bali yang akan menutup toko jaringan Tiongkok legal dan ilegal dengan praktek bisnis tidak sehat.

Namun, fakta di lapangan hingga kemarin, masih ada toko jaringan Tiongkok yang buka. “Mesti ada tindakan tegas, law enforcement yang belum berjalan efektif. Kami akan sampaikan ke Gubernur dan Wakil Gubernur, kami juga menunggu janji Bapak Gubernur untuk menutup,” paparnya.

Menurut Nuarta, ada empat hal yang menjadi kesepakatan bersama tiga stakeholder pariwisata. Salah satunya, masing-masing asosiasi akan menyiapkan lima personel untuk melakukan monitoring ke lapangan. Apabila ada bukti-bukti yang ditemukan mengarah pada persoalan hukum, akan diberikan kepada aparat terkait.

Ketua Pawiba Nyoman Sudiartha menambahkan, ketiga stakeholder sepakat untuk menjaga kepariwisataan Bali menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Selain melakukan monitoring dan pengawasan bersama-sama, masing-masing asosiasi juga berhak mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut izin usaha atau izin profesi anggota yang masih melakukan pelanggaran, meskipun sudah diberikan sanksi. Jika dalam proses monitoring itu ditemukan pihak-pihak yang melakukan usaha, namun tidak memiliki izin, maka akan dikumpulkan bukti-buktinya dan akan dilaporkan kepada pihak terkait agar dapat segera diproses secara hukum. “Kami mendukung rekomendasi pemerintah untuk menertibkan pasar Tiongkok. Kami dari Pawiba sebagai salah satu suplayer berupa angkutan pariwisata sangat mendukung kesepakatan ini, guna meningkatkan kualitas pariwisata market Tiongkok,” jelasnya.

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia