Senin, 19 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Bali

MIMIH! Anggota DPRD Klungkung dan Istri Jadi Tersangka Korupsi Biogas

Rabu, 07 Nov 2018 08:05 | editor : I Putu Suyatra

MIMIH! Anggota DPRD Klungkung dan Istri Jadi Tersangka Korupsi Biogas

I Gede Gita Gunawan (I MADE MERTAWAN/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, SEMARAPURA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung menetapkan anggota DPRD Klungkung, I Gede Gita Gunawan (GG) dan istrinya, Thiarta Ningsih (TN), yang tengah hamil delapan bulan  sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Biogas di Nusa Penida 2014.

Penetapan tersangka kasus yang penyelidikannya sejak 2016 itu, dibenarkan Kasi Intel Kejari Klungkung I Gusti Ngurah Anom bersama Kasi Pidana Khusus (Pidsus) I Kadek Wira Atmaja, Selasa (6/11) kemarin.  

Penetapan tersangka dilakukan Senin (5/11) lalu. Hanya saja, pihak Kejari Klungkung enggan membeber identitas para tersangka.  Sebatas disebutkan ada tiga tersangka, berinisial GG, TN, dan CA. CA ini disebut-sebut Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Dinas Pariwisata Klungkung Made Catur Adnyana. “Secara etika kami tidak bisa menyebutkan namanya. Sebatas inisial saja,” terang Ngurah Anom. Pihaknya pun enggan mengungkapkan peran masing-masing tersangka, dengan alasan sudah menjadi materi pemeriksaan. Hal itu akan dibeber dalam surat dakwaan. “Yang jelas sudah ditemukan dua alat bukti,” tegas Ngurah Anom.

Setelah penetapan tersangka, penyidik dalam waktu dekat bakal melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya. Tidak menutup kemungkinan tersangka bakal bertambah. “Lihat perkembangan saja,” imbuh Wira Atmaja.

Kepastian Gita Gunawan sebagai tersangka bersama istrinya diakui sendiri oleh Gita Gunawan saat dikonfirmasi Bali Express (Jawa Pos Group). Ia menerima surat penetapan tersangka Senin lalu. Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Wakil Ketua Komisi II DPRD Klungkung itu mengaku tidak paham dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan tersangka, Gita Gunawan sempat diperiksa sekali oleh penyidik Kejari Klungkung. Sedangkan istrinya dua kali menjalani pemeriksaan.

Gita Gunawan membeber, tender proyek Biogas dimenangkan CV Sari Indah Karya. Dalam proses pengerjaan, proyek digarap Thiarta Ningsih. Uang hasil kerja dikirim ke rekening CV Buana Raya, dengan direktris Thiarta Ningsih. Dalam perusahaan itu, Gita Gunawan sebagai persero komanditer.  “Dalam proyek, saya tidak ada kapasitas sebagai apa-apa,” tegas anggota dewan dari Fraksi Golkar itu. Ia pun menjelaskan proyek yang digarap istrinya sudah sesuai spesifikasi. Tidak ada fiktif sebagaimana dikatakan pihak kejaksaan.  “Ada 40 titik.  Sudah dibangun semua. Cuma ada perpindahan penerima. Mungkin saat penyidik ke lapangan tidak menemukan lagi dua titik,” terang anggota dewan tiga periode, yang pada Pileg 2019 kembali mencalonkan diri daerah pemilihan Nusa Penida untuk DPRD Klungkung. Politikus asal Batukandik, Kecamatan Nusa Penida itu berharap mendapat keadilan dalam kasus yang membelitnya. Apalagi istrinya sedang hamil hampir delapan bulan. Gita Gunawan menyebutkan istrinya shock setelah ditetapkan tersangka.   

Proyek  itu dianggarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerel (ESDM) pada 2014 senilai Rp 890 juta. Dana itu dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung, yang saat ini bernama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sesuai perjanjian kerja, proyek Biogas ada di 40 titik di Kecamatan Nusa Penida. Tersebar di tiga desa, yakni Desa Kutampi Kaler, Klumpu, dan Sakti. Satu titik Biogas dianggarkan Rp 22 juta. Hasil penyelidikan Kejari Klungkung, dua titik Biogas tidak ditemukan alias fiktif. Sedangkan sisanya ada, tapi tidak bisa digunakan. Pengerjaannya ditengarai tak sesuai spesifikasi. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proyek itu merugikan negara Rp 792 juta. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek itu adalah Made Catur Adnyana yang ikut terseret sebagai tersangka.

Ketiga tersangka diancam pasal pasal 2, pasal 3 dan pasal 12 i Undang-Undang RI Nomor 31/1999 yang telah diubah kedalam Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia