Senin, 19 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Soal Pungutan di Pantai, Bendesa Sanur Kaja Ngaku Dapat Bagian Apesnya

Rabu, 07 Nov 2018 19:27 | editor : I Putu Suyatra

Soal Pungutan di Pantai, Bendesa Sanur Kaja Ngaku Dapat Bagian Apesnya

PARKIR: Petugas di Pantai Matahari Terbit sudah menggunakan tiket dari PD Parkir, Rabu (7/11). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Pungutan masuk Pantai Matahari Terbit, Sanur, Denpasar yang kini diusut Polda Bali, merupakan hasil Paruman Agung Desa. Dan ketika ini menjadi kasus, Bendesa Adat Sanur Kaja, IB Paramartha mengaku dapat bagian apesnya.

IB Paramartha mengaku masalah pungutan itu sudah ada yang mengurus. Sedangkan ia sendiri sebagai Bendesa Adat hanyalah sebagai simbol saja. “Mereka (sebelas orang yang sempat diamankan, Red) itu bukan pecalang seperti apa yang diberitakan itu, baru memakai kamben loreng-loreng. Begitu juga yang disebut pungli pada parkir, saya kira tidak. Karena tidak ada tulisan pungutan untuk parkir di sana. Hanya saja kontribusi masuk kawasan pariwisata,” terangnya.

Dia mengaku bahwa hanya menjalankan peraturan yang telah ada sesuai hasil Paruman Agung Desa setempat. Lantaran sesuai pada bidang palemahan atau lingkungan yang merupakan kawasan pariwisata, kemudian bagaimana memperdayakan masyarakat desa dengan potensi di wilayah adat itu. Khususnya masuk ke kawasan pariwisata, sehingga ia menyebut masalah itu bukan pungutan parkir.

“Kontribusi masuk ke kawasan pariwisata pada bidang palemahan memang sudah ada sejak dulu. Hanya kami memang merasa terbatas, karena tanpa ada surat keputusan Walikota atau Gubernur. Ini kan ranah adat yang sudah ada sebelum kemerdekaan,” ungkapnya.

IB Paramartha juga menjelaskan, kedepannya terpenting ada keputusan pasti dari pihak pemerintah. Ketika sudah ada keputusan yang mengatur hal tersebut, tentu pihaknya akan hormat dengan hukum. Selain itu, ia mengaku pada tanggal 29 Oktober beberapa waktu lalu sempat mengajukan surat ke Inspektorat Kota Denpasar. Guna mencari tim ahli terkait dasar dan bagaimana semestinya mengatur dalam pungutan yang pihaknya telah lakukan salama ini.

“Sudah ada seminggu itu tidak juga ada tanggapan dari pemerintah. Baru ada kejadian seperti ini baru kita kembali koordinasi dengan pihak PD Parkir. Sehingga sehari setelah kejadian tersebut kami langsung bekerjasama dengan PD Parkir Kota Denpasar,” terang dia.

Lanjutnya, hal itu dijelaskan memang sebagai mencari dana dari palemaham yang ada, mengingat kawasan yang berpotensi di sana. Bahkan dulu ia mengaku memang dapat 100 persen dari kontribusi tersebut, karena ada biaya adat.

Sedangkan dengan keadaan sekarang, dia menganggapnya mendapat bagian apesnya. “ Kita mengirim surat ke Pemerintah Kota untuk mendatangkan tim ahli, itu kan berarti sudah ada etikad baik. Saya berharap kedepannya, dan sudah berkali-kali bilang tolong Walikota dan Gubernur duduk bersama, posisi desa adat di Bali itu bagaimana, apa yang harus dikerjakan dalam mencari sumber dana,” tandasnya.

Ia berharap seperti itu, mengingat pemerintah dikatakan tidak ada sumber dana untuk desa adat, dan belum jelas sesuai posisinya. Karena mereka berada di kawasan pesisir pariwisata, ia mengaku masuk ke lingkungan tersebut.

“Sebenarnya sudah dari dulu kami kasi tahu khusus tentang ini, kalau pungutan liar kependudukan itu tidak ada, oke itu sudah. Saya tegaskan lagi yang diperiksa dibilang pecalang itu keliru. Sebenarnya mereka pegawai BUMDes kami,” imbuhnya.

Sampai saat ini menindaklanjuti permasalahan itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan para tokoh yang ada di desa setempat. Sehingga kasus tersebut masih dalam penyelidikan dari pihak kepolisian. Bahkan ia menyebut bahwa belasan orang yang disebut diciduk terkait pungli tersebut hanya wajib lapor saja selama penyelidikan berlangsung.

Sedangkan pantauan koran ini saat memasuki wilayah pantai Matahari Terbit, Sanur petugas yang memberikan karcis terdapat dua orang. Mereka mengenakan seragam hitam-hitam dengan pakaian adat madya. Sedangkan karcis yang diberikan juga seharga Rp 2 ribu dengan logo PD Parkir Kota Denpasar.

Sementara itu, Dit Reskrimum Polda Bali sudah ancang - ancang memanggil Bendesa Adat Desa Sanur Kaja terkait pungutan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol Andi Fairan kepada koran ini Rabu (7/11).

Menurut Andi, sebelas orang yang diamankan tersebut bukanlah pelaku utama. Mereka hanya sebagai operator lapang dan diduga ada dalangnya. "Jadi informasi sebelas orang ditahan itu salah ya. Mereka nggak kami tahan hanya wajib lapor. Karena kami masih mendalami dimana melakukan pungli, siapa yang menyuruh," ungkapnya.

Pasalnya selain tidak adanya MoU dengan PD Parkir Kota Denpasar, kesebelas orang ini kompak mengakui bahwa dana pungutan tersebut disetor ke Desa Adat. Inilah yang ditegaskan akan ditelusuri oleh jajarannya. Apakah aliran dana tersebut sudah sesuai dengan unsur - unsur yang berlaku atau aturan daerah.

Meskipun belum disampaikan secara pasti kapan Bendesa Adat ini akan dipanggil, namun rencana itu sudah di depan mata. Dengan tegas Andi mengatakan bahwa atas tindakan ini banyak masyarakat yang mengeluh kepadanya. Sehingga tak segan - segan menyeret ke meja hijau apabila memang memenuhi unsur pidana.

"Memang, ini yang masih kami dalami. Jika melanggarnya perdata nanti kami limpahkan ke Sat Pol PP. Tapi kalau pidana kami proses. Kan sebelumnya juga ada kasus yang sama dan sudah kami proses," ungkapnya.

Dugaan pungli ini di antaranya menarik karcis masuk kendaraan roda dua sebesar Rp 2 ribu, kendaraan roda empat sebesar Rp 5 ribu, kendaraan untuk bus pariwisata sebesar Rp 20 ribu, kendaraan Elf untuk pariwisata sebesar Rp 10 ribu, kendaraan bawa barang jenis pikap sebesar Rp 20 ribu, kendaraan truk engkel sebesar Rp 40 ribu, kendaraan truk besar Rp 50 ribu dan kendaraan sepeda motor membawa barang dikenakan Rp 5 ribu.

Sebelumnya polisi melakukan OTT terhadap sebelas di Pantai Matahari Terbit, Desa Sanur. Mereka diamankan oleh Tim Resmob Dit Reskrimum pada Kamis (1/11) pukul 10.30. Mereka adalah I Wayan Wita Aditya Pratama, Bagus Nyoman Geaga, I Wayan Aditya Wirya, I Ketut Sudiarta, I Made Rusiatim, I Nyoman Punia, I Nyoman Sadia, I Wayan Suarta, I Ketut Suarsa, I Made Arnawa, dan I Ketut Warta.

Beberapa barang bukti yang diamankan diantaranya satu bendel tiket untuk kendaraan roda empat isi 100 lembar sisa 36 lembar, tiket roda dua satu bendel isi 100 lembar sisa 9 lembar, uang saat diamankan sejumlah Rp 1 juta, dan uang hasil pungutan selama bulan Oktober 2018 sejumlah Rp 34 juta serta buku catatan pembukuan gaji yang pungut tiket masuk. 

(bx/ade/bay/afi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia