Senin, 19 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Balinese

Soal Pungli, Pasek Sebut Ada Upaya Pelemahan Desa Pakraman di Bali

Kamis, 08 Nov 2018 19:36 | editor : I Putu Suyatra

Soal Pungli, Pasek Sebut Ada Upaya Pelemahan Desa Pakraman di Bali

Gede Pasek Suardika (DOK. BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) yang ditangani Polda Bali di kawasan Pantai Matahari Terbit, Desa Sanur Kaja, Denpasar dan terbaru di Tampaksiring, Gianyar dianggap sebagai pelemahan desa pakraman di Bali. Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Bali, Gede Pasek Suardika.

Pasek Suardika mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh petugas-petugas itu telah didasarkan pada pelaksanaan Perarem Desa Pakraman. Namun saat ini juga dikategorikan sebagai ilegal. Sehingga kasus tersebut juga dianggapnya pelecehan terhadap eksistensi Desa Pakraman.

Menurutnya, upaya pelemahan desa pakraman tampaknya tidak hanya derasnya penetrasi sosial dan budaya saja, tetapi juga sudah masuk menggunakan instrumen alat negara. Ini harus disikapi secara hati-hati dan penuh perhitungan. Tidak menutup kemungkinan ada hidden agenda di balik semua itu. Oleh karenanya, Desa Pakraman harus bersatu menghadapinya.

Peristiwa dugaan kriminalisasi di Desa Pakraman Tanjung Benoa, Sanur dan  Tampaksiring dan lainnya seakan mengindikasikan adanya sistematisasi pola melemahkan desa pakraman yang jadi tulang punggung Bali.

Desa Pakraman sudah diakui sebelum republik ini ada, tetapi di dalam setiap pidato pejabat dipuji tetapi dalam realitanya sering dianggap bagian penghambat nafsu kapitalis yang ingin menghisap Bali.

“Sejak lama sudah Saya ingatkan, pentingnya Bali berjuang mempertahankan eksistensinya secara sistematis yuridis dan jangan  hanya sporadis semata. Sayangnya tidak mendapatkan dukungan yang kuat,” kata Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI itu.

Contoh konkret, lewat rapat Tripartit 2015 yg lalu telah diputuskan bersama DPR RI, DPD RI dan Pemerintah untuk merevisi UU tentang Propinsi Bali. Sudah masuk longlist nomor 27 tetapi setelah dikomunikasikan di Bali tampaknya hanya angin sorga saja respons pejabat di Bali.

Sekarang sudah jelang Pemilu tetapi input balik dari Bali tidak ada. “Padahal memasukkan ke Prolegnas itu tidak mudah harus berdebat keras saat saya jadi ketua PPUU DPD Bali dan sendirian wakil Bali dalam rapat tersebut. Tinggal selangkah dari RUU jadi UU tetapi para petinggi di Bali malah sibuk urus yang lainnya,” katanya.

Momentum kedua ketika UU Desa diberlakukan para pejabat Bali yang berkuasa malah tidak menggubris keberadaan Bab XIII tentang Desa Adat yang bisa menjadikan Bali terasa daerah istimewa. Menurutnya, tidak ada pemimpin yang mau susah menjalankan ketentuan itu sehingga kini satu bab UU Desa itu menjadi matisuri bagi Bali.

“Kini dengan label pidana Pungli, pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan Perarem Desa Pakraman mau dikategorikan sebagai illegal,” katanya.

“Ini pelecehan terhadap eksistensi Desa Pakraman. Para aparat negara, siapa pun  dia, harus belajar dulu konstitusi jangan jadi robot ikuti  perintah oknum,” katanya.

Untuk tugas di Bali, kata Pasek, dia harus memahami denyut nafas adat istiadat Bali. Bukan hanya pakai pakaian adat Bali lalu baliho nampang dimana-mana sudah dicap memahami Bali. Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui dan dilindungi.

Makna dilindungi dalam konstitusi artinya juga sah semua keputusannya berlaku di wilayah adat masing masing. “Baca dulu Pasal 18 UUD NRI 1945 secara lengkap. Jadi sah Awig-awig maupun Perarem itu berlaku di Republik ini dan diakui berlaku di wilayah adat masing-masing tersebut,” sarannya.

Jika ada pejabat tidak mengerti dan tidak mau mengerti tentang Bali, tambahnya, sebaiknya tugas di luar Bali saja. “Terlalu namanya Desa Pakraman dilemahkan secara psikologis, yuridis dengan cara sistematis,” katanya.

“Saya mengajak Desa Pakraman di Bali khususnya di daerah wisata untuk mempersiapkan diri menghadapi upaya pelemahan ini dengan sikap tegas dan berani. Untuk hidup dan eksis memang Desa Pakraman berhak mengelola wewidangannya juga. Lakukan dengan terukur dan bertanggungjawab.

Jele melah gumi gelah (baik buruk, bumi kita, Red),” ajaknya. 

(bx/ade/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia