Senin, 19 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Sebelum Sidang Perdana, Ini Unek-unek yang Disampaikan Ismaya

Kamis, 08 Nov 2018 20:18 | editor : I Putu Suyatra

Sebelum Sidang Perdana, Ini Unek-unek yang Disampaikan Ismaya

SIDANG: I Ketut Putra Ismaya Jaya (pakai udeng), I Ketut Sutama, dan I Gusti Ngurah Endrajaya alias Gung Wah saat mendengar pembacaan surat dakwaan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Denpasar. (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Kasus hukum yang menjerat I Ketut Putra Ismaya Jaya, 40, dan dua orang rekannya masing-masing I Ketut Sutama, 51, dan I Gusti Ngurah Endrajaya alias Gung Wah, 28, Kamis (8/11) mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Sidang pertama terhadap pimpinan salah satu ormas di Bali yang juga calon tetap anggota DPD RI, ini dijejali pengunjung. Terutama dari keluarga, kerabat, sampai relawan dari Ismaya sendiri. Dengan mengenakan pakaian adat, mereka telah memadati areal PN Denpasar sejak beberapa jam sebelum sidang dimulai.

Menariknya, sesaat sebelum sidangnya digelar, Ismaya dan dua rekannya sempat melakukan persembahyangan bersama menghadap padmasana PN Denpasar. Ismaya sendiri terlihat mengenakan udeng.

Setidaknya ada sekitar 15 menit dia melakukan persembahyangan. Mereka bertiga duduk menghadap padmasana PN Denpasar dengan batas pagar terali. Dan proses itu diiringi oleh keluarga, kerabat, dan relawannya.

Bahkan, dalam momen itu, Ismaya sempat mengutarakan unek-uneknya terkait proses hukum yang sedang membelitnya saat ini. Baginya, dengan adanya kasus ini, dia seperti dizolimi. “Saya hanya ingin berbuat dengan tulus. Sekarang pun saya tidak maju (sebagai DPD), saya tidak masalah. Dari awal saya mengatakan, saya tidak butuh jabatan. Tapi saya butuh ngayah,” demikian penggalan kalimat Ismaya menjelang dirinya melakukan persembahyangan.

Setelah selesai menjalani persembahyangan, Ismaya dan dua rekannya didampingi puluhan orang bergegas ke ruang sidang utama PN Denpasar. Di situlah, dia dan kedua terdakwa lainnya menjalani sidang pertamanya yang mengagendakan pembacaan surat dakwaan.

Surat dakwaan terhadap ketiga terdakwa itu dilakukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Denpasar yang terdiri dari I Made Lovi Pusnawan dan Kadek Wahyudi Ardika. Sementara yang memimpin jalannya sidang adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Hakim Bambang Ekaputra. Dan ketiga terdakwa didampingi tim kuasa hukumnya yang terdiri dari lima belas pengacara dengan Wayan Mudita selaku koordinator tim.

Sesuai surat dakwaan, Ismaya, Sutama, dan Gung Wah didakwa secara alternatif. Ada tiga dakwaan yang diuraikan tim JPU di dalam persidangan yang diramaikan kerabat dan relawan Ismaya tersebut.  Sesuai dakwaan, Ismaya dan dua terdakwa lainnya pertama diduga melawan pejabat yang diatur dan diancam dalam pasal 214 ayat (1) KUHP juncto Pasal 211 KUHP. Dakwaan kedua, mereka diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP juncto Pasal 212 KUHP. Dan dakwaan terakhirnya, mereka diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seperti diuraikan penuntut umum, Jaksa Lovi, perbuatan yang didakwakan terhadap Ismaya dkk itu terjadi pada Senin, 13 Agustus 2018, sekitar pukul 15.30. Kejadiannya berlangsung di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Jalan Panjaitan Nomor 10, Renon, Denpasar.

“Berawal sekitar pukul 12.30 di Civic Center Renon di Jalan Cok Agung Tresna, sepuluh personel Sat Pol PP Provinsi melakukan penertiban baliho, spanduk kedaluwarsa, tanpa izin dan rusak, maupun alat pengenalan diri (ADP),” ungkap penuntut umum saat membacakan dakwaan kesatu.

Saat penurunan dilakukan petugas Sat Pol PP, terdakwa I Ketut Sutama dan terdakwa tiga I Gusti Ngurah Endrajaya alias Gung Wah berada di civic center Renon. Mereka melihat petugas Sat Pol PP menurunkan baliho calon DPD RI atas nama Ketut Putra Ismaya Jaya atau Keris yang juga terdakwa pertama.

Saat itu, terdakwa tiga menanyakan kepada salah satu petugas yang berstatus sebagai Danki “Siapa yang menyuruh menurunkan Baliho tersebut?”. Dan oleh Danki Sat Pol PP itu dijawab bahwa penurunan baliho itu atas perintah kabid mereka.

Terdakwa tiga kemudian meminta baliho tersebut dan terdakwa dua dan terdakwa tiga membawanya. Dan karena tidak terima, terdakwa tiga kemudian memberitahukan perihal penurunan baliho oleh Sat Pol PP tersebut kepada terdakwa satu melalui ponsel. 

Sekitar pukul 15.30, terdakwa satu bersama 12 orang tim sukses dan relawannya mendatangi Kantor Sat Pol PP Provinsi Bali. Mereka datang dengan kendaraan dua mobil dan satu sepeda motor.

Sampai di sana, terdakwa satu bertanya perihal penurunan balihonya. Sehingga beberapa petugas yang tadinya ikut dalam kegiatan penurunan baliho datang untuk memberikan penjelasan. Namun, mereka menerima kata-kata yang bernada mengancam. Sehingga petugas tersebut takut.

Debat pun terjadi. Hingga Kepala Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Sat Pol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Damadi, datang dan giliran memberikan penjelasan.

Pun demikian, debat tidak kunjung reda. Bahkan terdakwa menanyakan apa yang menjadi dasar hukum penurunan balihonya. Kemudian Dewa Nyoman Rai Damadi kemudian membeberkan beberapa dasar hukum. Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan rapat pada 9 Agustus 2018 di Satpol PP Bali dengan Biro Humas Pemprov Bali.

Terkait rapat dengan Biro Humas Pemprov Bali, diputuskan bahwa mulai 13 Agustus 2018 agar dilakukan penurunan baliho di seluruh bali pada ruas jalan protokol, jalan-jalan yang dilalui delegasi IMF, dan obyek-obyek wisata. Obyek penertibannya antara lain baliho kedaluwarsa, tanpa izin, yang sudah rusak, atau yang tidak sesuai zona. “Penurunan baliho ini dalam rangka persiapan awal pra Annual Meeting IMF-WB,” imbuh penuntut umum.

Mendengar penjelasan itu, terdakwa Ismaya meminta bukti adanya rapat tersebut. Permintaan itu kemudian dituruti oleh Dewa Nyoman Rai Damadi dengan menunjukkan surat perintah dan hasil rapat yang disebutkannya tersebut. Dokumen-dokumen itu kemudian dibaca terdakwa Ismaya.

Dan selanjutnya dia mengingatkan agar lain kali sebelum menurunkan baliho untuk menghubungi dirinya terlebih dulu. Selanjutnya, dia pergi dari Kantor Sat Pol PP Provinsi Bali.

“Atas perbuatan terdakwa satu, dua, dan tiga, petugas Sat Pol PP resah dan takut sehingga kegiatan patroli dan penertiban baliho di sepuratan jalan protokol yang akan dilalui delegasi atau peserta AM IMF- WB 2018 terhenti,” tandas penuntut umum.

Menanggapi dakwaan tersebut, tim kuasa hukum terdakwa berencana akan mengajukan eksepsi. Itu juga sesuai dengan keinginan kliennya. Terutama terdakwa Ismaya yang menilai kajian atas dakwaan tersebut juga harus disertai dengan Undang-Undang Pemilu.

“Bahwa di balik ini ada proses politik. Ini berawal dari pemasangan baliho. Ini yang akan kami tuangkan dalam eksepsi,” tegas Agus Samijaya, salah satu kuasa hukum terdakwa.

Namun yang jelas, sambung dia, pihaknya menolak tegas isi dakwaan yang disampaikan jaksa tersebut. “Karena dalam pandangan kami dan setelah kami telusuri tidak sesuai dengan fakta,” tegasnya lagi.

Di kesempatan itu juga, Agus Samijaya juga membenarkan bahwa pihaknya mengajukan permohonan penangguhan dan pengalihan tahanan. Dengan harapakan majelis hakim mempertimbangkan permohonan itu.

“Itu hak klien terdakwa. Jadi kami manfaatkan dan semoga dipertimbangkan majelis. Karena prosesnya, menurut kami, terlalu berlebihan yang dilakukan penyidik,” tegasnya. 

(bx/hai/bay/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia