Rabu, 21 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Bali
Soal Toko Jaringan Tiongkok

Jangankan yang Berizin, yang Bodong aja Tak Ditutup

Jumat, 09 Nov 2018 19:52 | editor : I Putu Suyatra

Jangankan yang Berizin, yang Bodong aja Tak Ditutup

TAK DITUTUP: Suasana Toko Kalimanta milik PT Citra Interbuana Mukti Rasa di Jalan Sunset Road, Kuta, Badung saat didatangi tim gabungan, Jumat (9/11). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Upaya penutupan sejumlah usaha yang diduga menjadi jaringan “Mafia Tiongkok” sepertinya tak semudah membalikkan telapak tangan. Jangankan yang sudah berizin, yang bodong alias tak berizin saja tak ditutup. Padahal, instruksi Gubernur Bali, semua harus tutup mulai Jumat (9/11).

Proses penutupan toko jaringan Tiongkok dilakukan gabungan antara Satpol PP Badung dan Satpol PP Provinsi. Dari Provinsi dipimpin oleh Kabid Trantib Pemprov Bali Dewa Darmadi. Sedangkan Satpol PP Badung dipimpin oleh Kasi Penyidik Satpol PP Badung Wayan Sukanta. Yang disasar pertama adalah Toko Kalimanta milik PT Citra Interbuana Mukti Rasa di Jalan Sunset Road, Kuta, yang menjual obat – obatan, sarang burung wallet dan lainnya.

Awalnya tampak seperti tidak ada aktivitas. Karena sudah mendapatkan Surat Peringatan (SP) 1. Namun ketika, Sekretaris Komisi III DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana yang ikut dalam proses penertiban, itu masuk ke ruangan, ditemukan nota pembayaran pada 8 November 2018. Setelah dilihat – lihat, ternyata aktivitasnya biasa dari tanggal sebelumnya. “Gimana ini? Kok bisa masih ada aktivitas jual beli? Padahal katanya Satpol PP Badung sudah menutup aktivitasnya sejak SP1 tanggal 2 November,” tanya Kariyasa.

Dalam kondisi ini, Satpol PP juga terkejut. Dan akhirnya malah Satpol PP Badung Sukanta, menelepon pengacara dari Kalimanta. Menyampaikan bahwa Kalimanta tetap buka. “Saya sudah telepon barusan pengacaranya, terkait aktivitasnya ini,” ujar Sukanta.

Meski begitu, Toko Kalimanta yang bodong juga tidak ditutup. Hanya diberikan SP2 oleh Satpol PP Badung. Dalam kondisi ini, Kariyasa mempertanyakan langkah ini. Bagi Kariyasa jelas intruksi Gubernur Bali Wayan Koster adalah menutup baik yang berizin dan tidak berizin. Karena yang berizin juga sudah melakukan praktik – praktik tidak sehat, seperti memaksa wisatawan belanja, barang – barangnya tidak jelas asalnya, disebutkan dari Indonesia namun datang dari Tiongkok, termasuk juga ada indikasi barang – barang palsu. Bahkan ada pengguaan simbol burung garuda di stempelnya.

“Kenapa tidak ditutup langsung, kenapa lagi munculkan SP2. Padahal SP1 sudah dilanggar,” ujar Kariyasa.

Sukanta malah menyebutkan, jika dicermati intruksi Gubernur Koster disebutkan mengikuti peraturan yang berlaku. Baginya tetap harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Badung. “Kami tetap menjalankan sesuai SOP di Badung,” kilah Sukanta.

Kariyasa sempat meluruskan, intruksi Gubernur jelas meminta agar menutup usaha akomodasi pariwisata, travel agent dan toko yang tidak berizin dan aktivitas usahanya tidak sehat. “Artinya yang berizin, namun jelas – jelas aktivitasnya sudah rusak mesti ditutup, itu intruksi Pak Koster yang sebenarnya sudah nyambung dengan rekomendasi DPRD Bali,” ujar Kariyasa.

Namun akhirnya tetap Kalimanta tidak ditutup. Padahal tidak punya izin. Kemudian sidak dilanjutkankan ke Toko Shopping Venus, Lisa Jewellery dan Maharaja. Empat toko jaringan Tiongkok ini, tidak memiliki izin dan juga tidak ditutup atau disegel. Mereka hanya dapat SP2.

Sedangkan Satpol PP Bali juga melakukan sidak Biro Perjalanan Wisata (BPW) atau travel agent yang terkait dengan jaringan Tiongkok. Empat yang disidak, misalnya  Bali Meru Mas Tour And Travel di Jalan Mertasari 180 Desa Suwung Kangin, BPW ini hanya memegang izin dari Pusat, sedangkan izin dari Provinsi tidak ada.

Kemudian GEAE Travel di Jalan Kuru Setra, Kuta Selatan Badung, izin lengkap. Ketiga adalah New Bali Tour masih di jalan Kuru Setra Kuta Selatan, izin masih dalam preoses dan diberikan surat pemanggilan. Rencana penutupan pun sama sekali tidak ada yang ditutup. Jangankan yang berizin yang tidak berizin malah dibiarkan.

Atas kondisi ini Kabid Trantib Pemprov Bali Dewa Darmadi mengatakan semua proses mesti sesuai dengan SOP. “Semua proses mesti sesuai dengan SOP. Kami harus mengikuti itu,” kata Dewa Darmadi. “Seperti yang dilakukan Badung, itu memang murni SOP Badung, kami tidak bisa memaksa langsung menutup,” kilahnya.

Sedangkan Sekretaris Komisi III DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, langkah yang diambil oleh pihak Satpol PP adalah langkah yang sangat mengecewakan. “Kami terus terang ikut hadir memantau dan melakukan pengawasan sangat kecewa, karena sama sekali tidak ada terjadi seperti yang dibayangkan sebelumnya, bahwa hari ini (kemarin) adalah melakukan penutupan,” tegas Kariyasa Adnyana.

Dia mengatakan toko Kalimanta, Venus, Lisa dan Maharaja jelas – jelas tidak berizin, malah tidak ditutup. Bahkan tetap ada langkah menerapkan Surat peringatan. “Contohnya lagi Kalimanta, aktivitasnya ketika turun pura – pura tutup. Namun saat kami masuk, ternyata banyak nota tertanggal 8 November artinya kemarin (dua hari lalu) saja masih buka, padahal 2 November SP1 diturunkan mestinya sudah tutup,” kata Kariyasa.

Namun dengan fakta – fakta ini tidak berani menyegel. Aktivitas dibiarkan saja. Kemudian saat mengecek travel agent, jelas – jelas izin tidak lengkap namun hanya dipanggil. “Izin tidak lengkap aktivitas masih jalan, hanya dipanggil. Mestinya tutup sampai lengkap izinnya baru boleh buka, atau dalam kondisi itikad untuk tertib aturan, jangan seterusnya diberikan izin,” tegas Kariyasa.

Dalam kondisi seperti ini, seolah jajaran birokrasi di bawah Gubernur Bali tidak menjaga wibawa Gubernur Bali Wayan Koster. “Terus terang saya miris, seperti itu intruksi Gubernur Bali Pak Koster yang ingin menata pariwisata Bali, menyelamatkan pariwisata Bali tapi tidak diikuti bahkan seperti diabaikan. Jangankan yang berizin, yang tidak berizin tidak ditutup,” cetus politisi PDIP asal Buleleng ini.   

Dengan kondisi ini harapan Kariyasa, agar Gubernur Bali Wayan Koster yang langsung memimpin semua proses ini. “Jika ingin tegas, dan masalah ini tuntas kami berharap agar Bapak Gubernur Wayan Koster yang langsung memimpin proses penertiban ini,” harap Kariyasa Adnyana.

Seperti halnya berita sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menerima rekomendasi dari DPRD Bali. Rekomendasi itu dengan nomor 556/2843/DPRD, sifat segera ditandatangani oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, ditujukan ke Gubernur Bali dan Bupati/Walikota se Bali. Intinya DPRD Bali meminta sangat tegas, untuk menutup usaha yang tidak memiliki izin maupun usaha yang sudah memiliki izin, yang melakukan usaha yang tidak sehat. Point empat adalah, agar Gubernur/Bupati dan Wali Kota mengintruksikan kepada OPD penegak hukum dan Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) secara sungguh-sungguh melakukan penegakan hukum termasuk melanjutkan penyidikan sampai dengan peradilan.

Atas rekomendasi ini Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat, dan memerintahkan agar ada penutupan jaringan toko Mafia Tiongkok dengan jumlah 16 toko. Bahkan sudah langsung menurunkan rekomendasi untuk melakukan penutupan. 

(bx/art/bay/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia