Rabu, 21 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Soal Pungli, Kapolda: Ikuti Aturan, Jangan Bikin Aturan Sendiri!

Jumat, 09 Nov 2018 20:21 | editor : I Putu Suyatra

Soal Pungli, Kapolda: Ikuti Aturan, Jangan Bikin Aturan Sendiri!

Irjen Pol Petrus Reinhard Golose (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Mencuatnya kasus pungli di Pantai Matahari terbit Sanur Kaja, Denpasar, dengan tertangkap tangannya 11 orang penarik karcis pada Kamis (1/11) pukul 10.30 menggegerkan publik. Ada yang pro dan kontra dengan kasus ini.Bahkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Bali Gede Pasek Suardika menyebut ini bagian dari pelemahan Desa Pakraman. Tapi Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose menyebut ini adalah pemberantasan pungli. Bukan pelemahan desa pakraman.

Pasek Suardika sempat mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh petugas - petugas (yang sempat ditangap, Red) tersebut telah didasarkan pada pelaksanaan Pararem Desa Desa Pakraman. Sehingga kasus ini pun dianggapnya pelecehan terhadap eksistensi Desa Pakraman.

"Kini dengan label pidana pungli, pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan Pararem Desa Pakraman mau dikategorikan sebagai ilegal," ungkapnya.

Menanggapi adanya tudingan bahwa pemberantasan pungli justru melemahkan Desa Adat, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose menyampaikan bahwa tidak ada hal semacam itu. Pihaknya tetap mengikuti aturan - aturan dalam melakukan tindakan hukum kepada siapa pun para pelaku pungli.

"Jangankan di desa, coba lihat berapa bupati yang masuk penjara, berapa walikota, gubernur selama menyalahgunakan kewenangannya. Jadi jangan dibalik kalau dibilang ooo.. melemahkan desa justru itu memperkuat desa. Apakah memang benar kutipan - kutipan yang diambil tersebut untuk kepentingan desa. Ini kan dalam pemeriksaan," terang Kapolda, Jumat (9/11).

Kita lihat banyak walikota, banyak bupati, banyak gubernur, menteri bahkan DPR yang juga terkena kasus pidana. Jadi saya rasa ini tidak menjadi masalah. Hanya saja ada operasi pungli yang harus kami lakukan, lanjutnya.

Pasalnya ini penangkapan ini bukan kali pertama yang digembor - gemborkan oleh pihak kepolisian. Beberapa nama pun sudah sempat tercatut misalnya Bendesa Adat Tanjung Benoa dan Bendesa Adat Jungut Batu.

"Saya berkali - kali mengingatkan harus mengikuti aturan yang ada. Jangan membuat aturan sendiri. Catat ya! Saya tetap menghormati kegiatan kegiatan kultural di desa. Tapi tentunya desa juga tidak boleh melanggar hukum positif yang diterapkan oleh negara. Saya adalah orang yang paling menghormati kearifan lokal," ungkap Kapolda.

Golose pun mengajak bersama - sama melihat kasus ini, bahwa beberap kasus juga menggunakan alasan ini untuk kepentingan pribadi mereka. Fungsi Binmas dan bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah pun telah ditempuhnya. Namun selama itu pula banyak keluham dari masyarakat yang sampai di telinganya.

"Jadi bukan inisiasi dari kami saja. Tapi ada laporan dari masyarakat juga yang tidak menginginan ini. Harus kita catat bersama," tegasnya.

Disinggung kemungkinan terjadinya pro dan kontra, Golose menegaskan tidak ada hal semacam itu. Lantaran dalam Perda pun juga tercatat, disebutkan mengambil dari aset yang ada di desa, kontribusi warga desa dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Nah, jika mengikat semacam ini dikatakannya berarti bertentangan dengan Undang - undang. "Perda yang buat masyarakat Bali sendiri bukan kami yang buat. Bukan polisi. Yang buat itu pemerintah daerah. Kami mengikuti justru peraturan yang dibuat wilayah Bali," tandasnya. 

(bx/afi/bay/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia