Rabu, 21 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Bali
Soal Toko Jaringan Tiongkok

Tak Ditutup, Satpol PP Badung Ngaku Sudah Konsultasi dengan Bupati

Jumat, 09 Nov 2018 20:58 | editor : I Putu Suyatra

Tak Ditutup, Satpol PP Badung Ngaku Sudah Konsultasi dengan Bupati

PENERTIBAN: Satpol PP Badung saat berada di Toko Kalimanta, Badung, Jumat (9/11). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Setelah keluarnya instruksi Gubernur Bali soal penutupan toko-toko yang diduga menjadi jaringan Mafia Tiongkok, Pemerintah Kabupaten Badung mengirim surat kepada sejumlah tempat usaha yang tidak berizin, khususnya yang diduga terkait 'mafia Tiongkok', Jumat (9/11). Dalam surat tersebut, diminta para pengusaha untuk melakukan penutupan sendiri tokonya. Sat pol PP Badung sebagai ujung tombak penutupan ini juga bersama sejumlah aparat, termasuk Sat Pol PP Provinsi Bali. Tidak dilakukannya penutupan langsung itu disebut karena sudah berkonsultasi dengan Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta.

Ada empat toko yang disasar. Dua di antaranya diberikan peringatan, yakni Kalimanta milik PT Citra Interbuana Mukti Rasa di Jalan Sunset Road, Kuta dan Toko milik PT Mutiara Venus Bali yang berlokasi di The Bay Bali, BTDC Area Lot C, Nusa Dua, Kuta Selatan. Sementara dua sisanya diberikan teguran, yakni Maharaja Latex Bali di Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan dan Lisa Gemstone di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 89, Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kuta.

"Kami bawa surat teguran agar dilakukan penutupan pada empat toko, yakni Kalimanta, Venus, Maharaja, dan Lisa Gemstone," ungkap Kasat Pol PP Badung, IGAK Suryanegara kepada Bali Express (Jawa Pos Group).

Sebelumnya, kata Suryanegara, total 17 tempat usaha yang disidak. Namun hanya empat yang bermasalah soal izin. "Ada 17 yang kami sidak, empat yang tanpa izin. Dua tanpa izin lengkap, baru IMB (Izin Mendirikan Bangunan) saja, yakni Kalimanta dan Venus. Sedangkan dua tanpa izin sama sekali, yakni Lisa Gemstone dan Maharaja," bebernya.

Khusus pada surat teguran yang dilayangkan ke pihak Lisa Gemstone dan Maharaja Latex Bali, dinyatakan usaha tersebut melanggar tiga Peraturan Daerah (Perda) Badung. Pertama, Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang penataan dan  Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan khususnya Bab II Perizinan Pasal 24 Ayat 1 yang menyatakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas dari Bupati. Kedua, Perda Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketiga, Perda Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.

Namun demikian, pada intinya keempat pengusaha yang diberikan surat diminta melakukan penutupan sendiri tempat usahanya. Guna penutupan, diberikan jangka waktu selama tujuh hari sejak surat tersebut diterima. Apabila surat tersebut tidak diindahkan, maka Tim Yustisi Kabupaten Badung akan melakukan tindakan pro yustisia dan mengambil tindakan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Badung.

Terkait instruksi Gubernur agar menutup semua toko yang dicurigai terkait dengan penjualan wisata murah Bali ke Tiongkok, baik yang berizin maupun tidak, Suryanegara tak membantah. Namun demikian, dirinya sudah menghadap Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta untuk berkoordinasi mengenai masalah itu. "Tadi saya sudah menghadap Bapak Bupati, diminta agar dilaksanakan sesuai prosedur dan sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya kan ada Perda dan ada Perbup. Jadi kami tetap berpedoman kepada Perda dan Perbup, sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Suryanegara.

Oleh sebab itu, sesuai ketentuan, pihaknya sementara masih melayangkan surat peringatan dan teguran. Sementara tindakan penyegelan hanya akan diambil jika hingga kesempatan terakhir, pihak toko tidak mengindahkan. “Jadi, teguran untuk menutup. Beda dengan segel. Kalau segel, kalau dia bandel, baru terakhir kami segel. Tapi tanpa segel pun surat itu juga berarti penutupan,” tegas pejabat asal Denpasar ini.

Pun demikian, untuk yang berizin, pihaknya tidak mau gegabah. Pasalnya pihaknya tak ingin nantinya Pemerintah Kabupaten Badung dianggap sewenang-wenang menutup tempat usaha yang sudah berizin. "Artinya, apa dasar hukumnya. Apa lagi kita menegakkan hukum, jadi agar memperhatikan payung hukum, agar nanti kami tidak dituntut balik karena dianggap melakukan kesewenang-wenangan," paparnya.

Apakah tidak nantinya dianggap membantah perintah Gubernur? Ditanya begitu, Suryanegara menegaskan pihaknya tidak bermaksud demikian. Selaku bawahan Bupati Badung, pihaknya sudah meminta pentunjuk Bupati. Pun demikian, dalam surat Gubernur Bali yang ditujukan ke Bupati Badung, salah satu poinnya melaksanakan perintah sesuai dengan kewenangan yang berlaku. "Jadi Bapak Gubernur kan menyurati Bapak Bupati. Nah, Bapak Bupati memberikan perintah kepada kami agar menjalankan sesuai ketentuan. Apa lagi dalam poin nomor tiga surat Bapak Gubernur, juga agar melaksanakan perintah sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku," tandas Suryanegara.

Sementara itu, menurut Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Sat Pol PP Badung, Wayan Sukanta saat mendatangi Kalimanta memang ditemukan toko tersebut tutup. Ternyata, pihaknya menemukan bukti transaksi pada tanggal 7, 8, dan 9 November.  Padahal sebelumnya toko tersebut sudah disurati agar tutup dan melengkapi izin. “Kami menemukan pembayaran tanggal 7, 8, 9” ungkapnya.

Menemukan hal itu, pihaknya kata dia sementara tetap menegaskan agar pemilik usaha menutup usahanya sembari mengurus perizinan sebagaimana mestinya. Jika sampai teguran tiga tidak diindahkan, maka akan dilakukan penyegelan. “Penyegelan itu kan dilakukan karena dia tidak mengikuti arahan kami. Jadi sementara (agar, Red) menyetop dan mengurus izin,” tandas Sukanta.

(bx/adi/bay/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia