Rabu, 21 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Soal OTT di Tirta Empul, Ini Kata MMDP, Desa Pakraman dan Pemkab

Jumat, 09 Nov 2018 21:11 | editor : I Putu Suyatra

Soal OTT di Tirta Empul, Ini Kata MMDP, Desa Pakraman dan Pemkab

BERI TANGGAPAN : Ketua MMDP Kabupaten Gianyar AA Gde Alit Asmara saat ditemui Jumat (9/11). (WIDIADNYANA/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, GIANYAR – Munculnya berita OTT di sejumlah media, yang salah satunya di objek wisata Pura Tirta Empul turut mendapat tanggapan Majelis Madia Desa Pakraman (MMDP) Kabupaten Gianyar. Meski mengaku tak mungkin mengintervensi kasus tersebut, namun diharapkan hal ini menjadi pembelajaran dalam penentuan regulasi atas pengelolaan potensi wisata yang dimiliki setiap desa pakraman.

Ketua MMDP Kabupaten Gianyar AA Gde Alit Asmara yang ditemui Jumat (9/1) mengaku sudah mendengar berita tersebut. Namun pihaknya belum mengetahui pasti seperti apa kronologinya, hingga titik pangkal kasusnya. Terlebih pihaknya baru membaca kasus tersebut melalui media.

Meski begitu, secara kelembagaan pihaknya jelas tidak bisa mengintervensi kasus tersebut.

“Intinya kami sudah membaca dan mendengar berita itu. Namun secara hukum, kami jelas tidak bisa mengintervensi kasus itu. Tapi secara kelembagaan, kejadian ini akan kami gunakan untuk memperbaiki, sekaligus pembelajaran dan edukasi bersama-sama, khususnya terkait regulasi,” ucapnya.

Dan untuk hal itu, ke depan menurutnya semua pihak perlu duduk bersama, baik desa pakraman, pemerintah, maupun penegak hukum. Sehingga semua yang dijalankan desa pakraman secara regulasi benar, dan juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. “Supaya ke depan persoalan seperti ini tak terjadi lagi. Intinya, semua komponen harus duduk bersama. Sehingga menjadi edukasi semua pihak. Supaya dalam pengembangan potensi desa pakraman bisa dilakukan dengan regulasi yang baik, tanpa bertentangan dengan hukum. Karena memang tiap desa pakraman itu pasti punya tradisi, dresta, dan kala patra yang tidak sama dengan desa pakraman lainnya,” imbuhnya.

Disinggung apakah pihak MMDP Gianyar sudah sempat berkomunikasi dengan Desa Pakraman Manukaya Let, maupun dengan polisi dan pemerintah?. “Belum, kami belum sempat kontak (berkomunikasi). Karena kami baru juga tahu dari koran hari ini (Kemarin, red),” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Kadis Pariwisata Gianyar AA Bagus Ari Brahmanta mengakui adanya OTT tersebut. Dia pun tak menampik objek wisata Tirta Empul dalam pengelolaannya ada kerjasama antara Desa Pakraman Manukaya Let sebagai pengemong pura dan Pemkab Gianyar. Namun sampai dirinya belum mengetahui perkembangan terbaru kasus tersebut.

Disinggung mengenai kerjasama pengelolaan antara Pemkab Gianyar dengan desa pakraman setempat. Berdasarkan versi Dinas Pariwisata, diceritakan kerjasama pengelolaan itu dimulai pada tahun 1985. “Kemudian sekitar 2013, mereka (Desa Pakraman Manukaya Let) ingin objek wisata Tirta Empul ini dikelola mandiri oleh desa pakraman, sebagaimana beberapa objek wisata lain. Saat itu kami berikan pandangan, jika pengelolaan ini berdasarkan MoU tahun 1985,” klaimnya.

Kondisi itu berlanjut tatkala pihak Desa Pakraman mengambil alih penjualan tiket dari pukul pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Padahal menurut klaim Gung Ari, dalam kerjasama, penjualan tiket bersama dari pukul 07.00 sampai pukul 18.00. “Atas itulah, sudah peringati 2 kali, kalau itu menyalahi kerjasama. Walau disisi lain, memang desa pakraman yang punya aset sebagai pengemong Pura Tirta Empul,” paparnya.

Kemudian dalam perkembangannya terkait rencana kenaikan harga tiket objek wisata yang dirancang Pemkab Gianyar. Diungkapkan olehnya, pada 28 Oktober lalu, dilakukan tatap muka antara Bupati Gianyar dengan Bendesa dan Prajuru Desa Pakraman Manukaya Let sebagai pengemong Pura Tirta Empul. Ketika itu, disosialisasikan mengenai rencana kenaikan harga tiket per 12 November. Kemudian mengenai jam kerja (jam pemungutan tiket) yang tetap dari pukul 07.00 sampai pukul 18.00. Lalu harga tiket sudah termasuk penggunaan toilet, hingga penggunaan selendang.

“Namun pada 29 Oktober, kami menerima surat dari Desa Pakraman Manukaya Let, intinya mereka tidak setuju adanya kenaikan harga tiket. Makanya pada 30 Oktober saya kembali berikan penekanan terkait hal itu, bahwa ada peraturan, lalu pajak retribusi, dan wewenang daerah, perda, perbup, juga apa yang tertuang dalam kerjasama. Tapi akhirnya kejadian seperti ini (OTT),” paparnya.

Dengan rangkaian proses hingga OTT yang terjadi. Kini pihak Dinas Pariwisata Gianyar mengaku sudah melaporkan ke Bupati Gianyar. Meski dua petugas yang kena OTT itu bukan petugas Disparda Gianyar. “Sudah saya laporkan ke pak Bupati. Karena dengan kondisi sekarang, (dengan OTT) juga sudah masuk ke ranah hukum. Ke depan (dikuatirkan) bisa menjadi konflik,” pungkasnya.

Sementara itu, Penyarikan Desa Pakraman Manukaya Let, Made Kuntung yang dikonfirmasi membenarkan adanya dua warganya yakni IWG dan DPD yang diamankan pihak kepolisian. Keduanya diamankan saat bertugas menjaga loket tiket objek wisata Pura Tirta Empul beberapa hari lalu. “Mereka (IWG dan DPD) itu merupakan petugas dari desa adat di loket tiket. Karena sistem penjagaan itu tiap hari beda orangnya. Nganggen ririgan (menggunakan sistem bergilir),” ucapnya.

Terkait dengan proses yang tengah berjalan di kepolisian, pihak Desa Pakraman Manukaya Let memilih untuk mengikuti proses yang tengah berjalan di kepolisian. Termasuk proses yang tengah dijalani dua warganya itu. “Niki kan proses di kepolisian, kami ikuti saja dulu. Kami ikuti dulu, prosesnya seperti apa nanti,” sambungnya.

Sedangkan terkait dengan apa yang disampaikan pihak Dinas Pariwisata, dimana pihak Desa Pakraman Manukaya Let disebut menginginkan untuk mengelola secara mandiri objek wisata Tirta Empul, Kuntung tak menampik hal tersebut. Dia mengatakan memang sudah menjadi keinginan desa adat dan krama setempat. Bahkan pihaknya tahu, jika Pemda (Pemkab Gianyar) juga tidak mungkin melepas.

“Memang keinginan desa adat seperti itu (mengelola mandiri). Kalau memang Pemda mau melepas. Saya tahu Pemda tak mungkin melepas. Tapi karena keinginan masyarakat dari dulu seperti itu,” terangnya.

Namun dia menampik, jika Pemkab Gianyar disebut telah banyak berinvestasi di objek wisata tersebut. “Tidak ada investasi pemerintah. Pemda tidak pernah ada buat, desa adat yang buat,” sambungnya.

Tak itu saja, Kuntung juga menampik jika dalam perjanjian kerjasama ada termuat jam (penarikan tiket). Karena tak ada pencantuman jam itulah, setelah tugas pegawai dimana pukul 15.00 pegawai tersebut sudah keluar, maka waktu kosong setelahnya tersebut dimanfaatkan pihak desa pakraman selaku pemilik objek wisata.

“Kalau (di) perjanjian kerja sama, tak ada dimuat jam di sana. Yang jelas di perjanjian tidak ada jam. (tidak) ada jam itu, sebagai tugas pegawai jam 3 (pukul 15.00) sudah keluar. Daripada dibiarkan kosong, desa yang manfaatkan ditempatnya sendiri,” tepisnya.

“Kecuali ada Perda baru yang saya tak tahu, mungkin juga. Tapi kami tidak tahu. Yang jelas, kalau dikerjasama tidak ada jam,” pungkasnya.

Di bagian lain, pihak Polres Gianyar sampai juga belum membuka secara terang benderang kasus tersebut. Kapolres Gianyar AKPB Priyanto Priyo Hutomo melalui pesan singkat sebatas mengatakan akan dilakukan press rilis minggu depan. “Minggu depan saya press realease. Antara Senin dan Selasa. Suksma,” katanya singkat.

Bahkan ketika ditanya mengenai arah kasus tersebut. Perwira polisi dengan dua melati dipundak ini sampai malam kemarin tidak memberikan jawaban. 

(bx/wid/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia