Kamis, 13 Dec 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Ketok Palu, Perda Atraksi Budaya Tak Mengatur Tajen sebagai Judi

23 November 2018, 08: 32: 54 WIB | editor : I Putu Suyatra

Ketok Palu, Perda Atraksi Budaya Tak Mengatur Tajen sebagai Judi

SAH: Wayan Gunawan membacakan Laporan Pansus Ranperda tentang Atraksi Budaya sebagai Komoditas Daya Tarik Wisata, dalam Rapat Paripurna DPRD Bali. (HUMAS DPRD BALI FOR BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - DPRD Bali menetapkan Perda Provinsi Bali tentang Atraksi Budaya sebagai Komoditas Daya Tarik Wisata, dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Rabu (21/11). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama dan Wakil Ketua IGB Alit Putra dan Nyoman Suyasa itu dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Perda tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga nilai-nilai luhur seni budaya, adat istiadat, tradisi, tata cara upacara keagamaan dan berbagai ragam jenis kearifan lokal Bali lainnya. "Seni pertunjukan misalnya, yang berkembang di Bali dari tahun ke tahun adalah suatu wahana penting bagi usaha memperkokoh kepribadian dan identitas masyarakat Bali. Sebagai bentuk kebudayaan ekspresif, seni merupakan suatu representasi dari nilai budaya Bali itu sendiri," jelas Ketua Pansus I Wayan Gunawan dalam rapat paripurna tersebut.

Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan langkah-langkah strategis sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, berupa upaya pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan guna mewujudkan masyarakat Bali yang sesuai dengan prinsip pariwisata untuk Bali dan bukan Bali untuk pariwisata.

Pada kesempatan itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali ini menegaskan, Perda tersebut sama sekali tidak mengatur materi sabungan ayam (tajen) sebagai judi. "Hal ini penting kami tegaskan karena di tengah-tengah masyarakat Bali telanjur berkembang opini bahwa DPRD Provinsi Bali akan melegalkan sabungan ayam. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan hukum," tegas Gunawan.

Lebih lanjut ia mengatakan, Perda ini memberikan penegasan terhadap posisi sakral dan profan yang merupakan pilihan terbaik bila Bali tetap dijadikan destinasi wisata utama untuk Indonesia. "Dengan kata lain bahwa produk-produk yang dijadikan komoditas daya tarik wisata adalah unsur-unsur budaya Bali yang unik dan dibatasi pada unsur-unsur budaya yang bersifat profan," jelas Gunawan.

Dalam batang tubuh Perda tersebut, lanjut ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bangli, ditegaskan bahwa setiap pengusaha pariwisata wajib mementaskan atraksi budaya pada setiap penyelenggaraan dalam lingkup internasional, nasional dan global serta wajib memberikan biaya jasa berupa honorarium yang layak. 

Ia menegaskan, atraksi budaya yang ditampilkan oleh pengusaha pariwisata dalam bentuk seni tari dan seni tabuh harus memiliki piagam yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta dilarang mempertontonkan atau mempertunjukkan atraksi budaya yang bersifat sakral untuk daya tarik wisata di luar ruang dan waktu. "Pelanggaran atas hal tersebut dikenakan sanksi administrasi," tegas Gunawan.

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah keberadaan pelaku seni (seniman), organisasi-organisasi seni, dan penghargaan (imbalan) yang diberikan kepada para seniman. "Bagaimana para pelaku seni mendapatkan penghargaan (imbalan) yang layak atas karya seninya, terutama terkait dengan pementasan untuk menghibur wisatawan. Sampai dengan saat ini, para pelaku seni menerima penghargaan untuk pementasan jauh dari standar upah minimum regional (UMR)," kata Gunawan, seraya menambahkan pelaksanaan Perda ini memerlukan tindak lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur. 

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia