Kamis, 13 Dec 2018
baliexpress
icon featured
Politik

Bawaslu Bingung Tindak Baliho Tika Winawan, Ini Penyebabnya

24 November 2018, 07: 50: 51 WIB | editor : I Putu Suyatra

Bawaslu Bingung Tindak Baliho Tika Winawan, Ini Penyebabnya

BIKIN BINGUNG: Baliho I Putu Tika Winawan di Jalan Untung Surapati, Semarapura membuat Bawaslu bingung. (I MADE MERTAWAN/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, SEMARAPURA-  Jelang Pemilu 2019, sejumlah calon legislatif (caleg) mulai pasang Alat Peraga Kampanye (APK) di Klungkung. Seperti baliho maupun spanduk. Ternyata, dari sekian APK yang dipasang, ada bikin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klungkung bingung. Ditertibkan atau dibiarkan. Yakni baliho caleg DPRD Klungkung I Putu Tika Winawan yang dipasang pada tembok Puri Agung Klungkung, Jalan Untung Surapati, Semarapura.

Ketua Bawaslu Klungkung I Komang Artawan mengungkapkan, sesuai PKPU 23/2018 tentang Kampanye, baliho boleh dipasang di luar zona yang ditentukan KPU. Yaitu di lahan pribadi, dengan catatan mendapat izin dari pemilik lahan. “Baliho Pak Putu Tika ini di lahan pribadi,” jelas Artawan dikonfirmasi Jumat (23/11) kemarin.

Namun, menurut Artawan, baliho itu berada di daerah terlarang sebagaimana diatur pada Perda Klungkung 5/2016. Berdasarkan informasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Klungkung, mulai dari perempatan catus pata yang masuk wilayah Jalan Untung Surapati ke barat sampai perempatan Jalan Yos Sudarso-Jalan Mawar, tidak boleh ada baliho apapun.

Hal itu sempat dibahas dalam rapat Bawaslu yang melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kesbangpol, Satpol PP, KPU, Dinas Perhubungan dan kepolisian, Kamis (22/11) lalu. Belum ada titik temu saat rapat itu, karena perwakilan dari Dinas Perizinan mengaku akan koordinasi di pemerintah daerah terkait adanya baliho milik pemerintah daerah di areal Jalan Untung Surapati. “Walaupun baliho pemerintah daerah bukan caleg. Katanya dalam perda itu semua tidak boleh. Jangan sampai itu dijadikan kambing hitam,” terangnya. Atas persoalan itu, Bawaslu Klungkung belum berani bertindak menertibkan karena  perda yang sekiranya bisa dijadikan acuan ternyata masih lemah lantaran ada baliho lain di sana. “Nanti kami akan coba datangi pemilik lahan di puri. Sudah ada izin gak pasang baliho.  Kalau tidak ada izin, bisa kami tertibkan,” tegas Artawan.

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia