Kamis, 13 Dec 2018
baliexpress
icon featured
Politik

Dua Caleg PDIP di Gianyar Terbukti Lakukan Pelanggaran

30 November 2018, 22: 04: 24 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dua Caleg PDIP di Gianyar Terbukti Lakukan Pelanggaran

PUTUSAN: Suasana sidang putusan atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang digelar Majelis Pemeriksa Bawaslu Gianyar pada Jumat (30/11) sore. (WIDIADNYANA/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, GIANYAR – Setelah melalui rangkaian sidang secara maraton, sore kemarin (30/11) Majelis Pemeriksa Bawaslu Gianyar akhirnya menvonis 2 caleg PDIP Gianyar telah terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Kedua caleg tersebut masing-masing Ni Made Ratnadi (caleg DPRD Gianyar) dan Kadek Diana (caleg DPRD Bali) sebagai terlapor. Sedangkan duduk sebagai pelapor I Nyoman Arjawa, caleg DPRD Gianyar dari Partai Perindo.

Pada sidang yang digelar terbuka untuk umum di Kantor Bawaslu Gianyar, Majelis Pemeriksa yang terdiri dari Ketua I Wayan Hartawan, dan anggota I Wayan Gede Sutirta dan Ni Made Sumiari Siartikawati memulai sidang untuk terlapor pertama Ni Made Ratnadi, yang kemarin diwakili kuasa hukumnya.

Pada putusan yang dibacakan bergiliran itu, Majelis Pemeriksa Bawaslu Gianyar menyimpulkan, bahwa perbuatan terlapor atas nama Ni Made Ratnadi memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu. Bahwa terlapor telah melakukan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan pasal 6 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu, sebagaimana terungkap terlapor tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye, sehingga telah melanggar tata cara dan prosedur kampanye.

Kemudian terlapor juga telah melakukan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan pasal 29 ayat 1 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu, sebagaimana terungkap terlapor maupun DPC PDIP Gianyar tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian Polres Gianyar, sehingga telah melanggar tata cara dan prosedur kampanye.

Mengingat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. “Mengadili, pertama menyatakan terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye. Kedua, memberikan teguran tertulis pada terlapor,” ucap Majelis Pemeriksa.

“Ketiga, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gianyar memberikan teguran tertulis kepada terlapor untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pada masa kampanye. Keempat, memerintahkan kepada terlapor untuk menghentikan kegiatan kampanye terlapor yang dilaksanakan di tempat ibadah pada masa kampanye,” sambungnya.

Tak jauh beda dengan putusan Majelis Pemeriksa untuk terlapor pertama. Pada sidang putusan terlapor kedua (Kadek Diana), Majelis Pemeriksa Bawaslu Gianyar juga menyimpulkan, perbuatan terlapor atas nama Kadek Diana memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu. Dimana terlapor telah melakukan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan pasal 29 ayat 1 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu sebagaimana terungkap terlapor maupun DPC PDIP Gianyar tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian Polres Gianyar, sehingga telah melanggar tata cara dan prosedur kampanye pemilu.

Mengingat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Maka Majelis Pemeriksa mengadili dan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye. “Memberikan teguran tertulis pada terlapor, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gianyar memberikan teguran tertulis untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pada masa kampanye. Memerintahkan kepada terlapor untuk menghentikan kegiatan kampanye terlapor yang dilaksanakan di tempat ibadah pada masa kampanye,” kata Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu Gianyar.

Menanggapi putusan tersebut, Gede Narayana, Ketua BBHA (Biro Bantuan Hukum dan Advokasi DPC PDIP Gianyar) yang juga kuasa hukum dua terlapor menegaskan, vonis tersebut tidak membatalkan dua terlapor sebagai caleg. “Cuma dalam hal ini teguran yang sifatnya begini biasa itu bagi seorang caleg. Apalagi ini masih dalam tahap kampanye,” ucapnya.

Meski menyatakan menerima dengan legowo vonis tersebut, lantaran putusan itu bersifat final dan inkrah (inkracht), berbeda dengan putusan peradilan umum yang bisa banding atau kasasi. Narayana menegaskan, ada satu yang sangat disayangkan pihaknya. Dimana saat kegiatan diputus melanggar di Wantilan Pura Dalem Buruan sebagai awal pelaporan, pihak Panwas Kecamatan sebagai kepanjangan tangan Bawaslu yang turut hadir disana tidak melakukan teguran, atau menghentikan kegiatan tersebut. “Cuma satu hal yang saya sayangkan dalam hal ini, kenapa ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh caleg pada saat kampanye ini, kalau itu sekiranya nyata-nyata melanggar. Disana kan ada panwas kecamatan yang notabene kepanjangan dari Bawaslu Gianyar. Harusnya saat itu juga ditegur, sehingga caleg tak akan melanjutkan kegiatannya,” kritiknya diamini rekannya I Nyoman Punduh.

“Kalau pun tak mau ditegur, juga bisa dihentikan. (kalau seperti) Ini sifatnya Panwas hanya memantau saja, dimana letak pencegahan daripada panwas, sebagai pengawas. (Makanya) Ini tidak 100 persen kesalahan dari caleg, tapi juga ada juga kelemahan panwas, dalam hal ini Bawaslu yang memiliki kepanjangan tangan panwas,” imbuhnya.

Selain menyayangkan tindakan panwas yang tidak mencegah, dengan kejadian ini pihaknya mengaku akan instropeksi diri, termasuk ke dalam caleg-nya yang ikut bertarung di Pileg 2019. “Kami juga akan berencana bersurat kepada DKPP. Sehingga dengan demikian kinerja Bawaslu (lebih baik). Karena faktanya saat keadian seperti itu, terkesan ada (pembiaran) seperti itu,” pungkasnya.

Di bagian lain pelapor I Nyoman Arjawa usai sidang berharap kasus yang sudah berbuah putusan ini bisa dilanjutkan prosesnya oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), supaya proses terhadap pelanggaran ini tidak setengah-setengah.

“Itu yang akan melanjutkan. Sejauh mana nanti, saya akan mengikutinya. Saya selaku pelapor biar tidak setengah-setengah. Kalau itu memang (ada dugaan) melanggar hukum, silakan dilanjutkan kepada penegak hukum yang berwenang. Itu bukan maunya saya seperti itu, tapi tadi kan diputuskan ada pelanggaran,” ucapnya.

Terkait dengan dugaan keterlibatan beberapa PNS saat pelanggaran itu terjadi. Dia menyatakan, jika memang Bawaslu serius menindaklanjuti informasi itu, dia mempersilakan Bawaslu untuk menindaklanjuti informasi itu. “Kalau tidak salah lebih dari 5 orang PNS yang bahasa tubuhnya dengan menunjuk jari 1 mendukung salah satu caleg. Kalau itu melanggar hukum ASN, silakan Bawaslu menindaklanjuti,” jawabnya.

“Kalau saya selaku calon dan juga warga, saya tak mau benturan dengan warga. Kalau memang melanggar, Bawaslu lah yang menelusuri atau memutuskan menindak kalau memang melanggar. Silakan,” imbuhnya. 

(bx/wid/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia