Kamis, 13 Dec 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Gakumdu Gianyar Tutup Kasus Dua Caleg PDIP, Ini Alasannya

04 Desember 2018, 15: 08: 54 WIB | editor : I Putu Suyatra

Gakumdu Gianyar Tutup Kasus Dua Caleg PDIP, Ini Alasannya

RAPAT PLENO: Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Gianyar Senin (3/12) melaksanakan rapat pleo di Kantor Bawaslu Gianyar. Menindaklanjuti kasus dua orang caleg PDIP. (ISTIMEWA)

BALI EXPRESS, GIANYAR –Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Gianyar menutup kasus dua caleg PDIP yang dinyatakan bersalah oleh Bawaslu Gianyar.  Yakni tidak diteruskan ke tahap penyidikan. Alasannya tidak tidak ada saksi yang melihat langsung kedua caleg itu menyebarkan bahan kampanye.

Keputusakan itu disekapat dalam rapat pleno Gakkumdu Gianyar  di Kantor Bawaslu Gianyar  Senin (3/12) kemarin. Sebelumnya Bawaslu Gianyar kedua caleg PDIP yakni KD dan NMR diputus bersalah. Karena terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan yang dihubungi Bali Express (Jawa Pos Group) Senin (3/12) mengatakan, berdasarkan rapat yang digelar Gakumdu Gianyar, meliputi unsur Bawaslu Gianyar, penyidik Polres Gianyar, dan Kejari Gianyar serta disupervisi Bawaslu Bali, proses pembahasan awalnya memang berjalan alot. Namun setelah ditelaah Gakumdu terhadap semua proses hasil pemeriksaan terhadap saksi. Termasuk apakah kasus tersebut memenuhi unsur pelanggaran pemilu, dinyatakan kasus itu tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan.

“Karena itu, sesuai hasil rapat pleno tadi (kemarin Red-), diputuskan kalau kasus tersebut tidak bisa diteruskan ke penyidikan oleh Gakumdu. Dalam arti kata, kasus ini sudah selesai,” ucapnya.

Dia menjelaskan, dalam proses penanganan yang dilakukan Gakumdu, dari diua orang caleg PDIP yakni KD dan NMR, hanya KD saja yang menjadi bahasan pada rapat pleno Gakumdu tersebut. Sedangkan rekannya NMR, tidak termasuk dalam pembahasan. Hal itu menurut Hartawan, tak lain merujuk pasal 521 dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dimana NMR tidak dapat dimasukkan.

“(NMR) tidak masuk UU Pemilu itu. Karena yang bersangkutan ini tidak didaftarkan sebagai pelaksana kampanye atau tim kampanye. Makanya hanya kena pelanggaran adminitratif yang sidangnya oleh Majelis Pemeriksaan Bawaslu sudah diputus beberapa hari lalu. Untuk UU Pemilu tersebut, dia tidak,” imbuhnya.

Terkait pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang awalnya menjadi perdebatan. Dimana pada pasal itu intinya menyatakan, setiap pelaksana atau tim kampanye dilarang melaksanakan kampanye sesuai pasal 280 ayat 1 huruf a. Yakni melaksanakan kampanye di tempat ibadah. Hartawan mengatakan, dari 12 saksi yang diperiksa dan diklarifikasi Bawaslu dan Gakumdu Gianyar, diakui secara fakta memang ada penyebaran bahan kampanye dalam bentuk kartu nama KD dan NMR.

“Tapi setelah diperdalam, tidak ada saksi yang menyebutkan, terlapor (KD) tidak ada menyebarkan bahan kampanye. Makanya kasus ini tidak bisa diteruskan ke penyidikan oleh Gakumdu,” tegasnya.

Dengan keputusan itu, maka pihaknya dalam waktu dekat akan mengumumkan melalui media Bawaslu, yang juga diteruskan ke pihak pelapor dan terlapor, terkait putusan Gakumdu itu.

Sementara itu, disinggung mengenai putusan sidang Majelis Pemeriksa Bawaslu Gianyar beberapa hari lalu, dimana salah satunya bakal memberikan teguran pada dua caleg tersebut, lantaran terbukti bnersalah melakukan pelanggaran administratif pemilu. Hartawan menyebut, pihaknya sudah bersurat secara resmi ke KPUD Gianyar. Lantaran KPU-lah yang akan melayangkan surat teguran tersebut. “Sudah, sudah kami surati KPU. Nanti KPU yang melayangkan surat teguran tersebut,” pungkasnya.

(bx/wid/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia