Sabtu, 15 Dec 2018
baliexpress
icon featured
Features
Sidang PK Mantan Bupati Jembrana

Jaksa Sebut Materi PK Sudah Dijelaskan dalam Sidang Tingkat Pertama

04 Desember 2018, 20: 35: 42 WIB | editor : I Putu Suyatra

Jaksa Sebut Materi PK Sudah Dijelaskan dalam Sidang Tingkat Pertama

USAI SIDANG: Terpidana korupsi dana bea siswa STIKES dan STITNA yang juga mantan bupati Jembrana, I Gde Winasa usai sidang PK di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (4/12). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Sempat tertunda, sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Jembrana I Gde Winasa akhirnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Selasa (4/12).  Sidang yang dipimpin Hakim Angeliky Handajani Day itu diisi dengan pengajuan materi PK oleh penasehat hukum Winasa yang terdiri dari Ketut Nurasa dan Jason Purba.
Pengajuan materi PK tersebut langsung ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selaku pihak termohon. Pihak penuntut umum terdiri dari Jaksa Gede Arthana dan Agus Djehamad dari Kejaksaan Tinggi Bali. Di awal persidangan disebutkan bahwa materi PK yang diajukan Winasa didasari pada novum atau alat bukti baru. Adapun alat bukti baru itu menyangkut Perbup Nomor 4 Tahun 2009.

Peraturan itulah yang menjadi dasar sehingga Winasa dinyatakan terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara dalam kasus korupsi dana beasiswa STIKES dan STITNA Jembrana pada 2009/2010. Materi PK serta tanggapan penuntut umum tersebut langsung diserahkan kepada majelis hakim. Namun menurut keterangan Gde Arthana mewakili pihak termohon menyebutkan tanggapan pihaknya pada prinsipnya menolak materi yang diajukan Winasa dalam materi PK.

"Dalam persidangan tingkat pertama, soal perbup itu sudah dijelaskan," jelas Arthana.

Agus Djehamad yang saat itu mendampingi Arthana menambahkan Perbup Nomor 4 Tahun 2009 itu bukanlah novum. Karena hal itu sudah sempat dipersoalkan pada tahap eksepsi berikut tanggapan atas eksepsi dalam sidang di tingkat pertama. "Jadi itu bukan novum," tegasnya.

Kendati demikian, pihak Winasa melalui kuasa hukumnya Ketut Nurasa menyatakan itu hak penuntut umum selaku termohon. "Kami akan tanggapi dalam replik. Kalau memang (perbup) itu ada, harus ditunjukkan," tegasnya.

Nurasa menegaskan, perbup itu dipersoalkan dalam sidang sehingga kliennya dinyatakan melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. "Itu (perbup) diributkan tapi barangnya tidak ada. Winasa sendiri tidak pernah menbuatnya," tegasnya.

Dia lantas menegaskan bahwa pihaknya tidak menyebutkan perbup yang diajukan penuntut umum palsu. Karena bila menyinggung soal palsu, tentu ada aslinya. "Perbup dibuat berdasarkan kajian. Kemudian konsepnya ditandatangani sekda. Ini tidak ada. Aslinya tidak ada bagaimana mau mengatakan palsu. Salinannya juga tidak ada," pungkasnya. 

(bx/hai/bay/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia