Kamis, 13 Dec 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Jaksa Jerat Eks Kepala LPD Sega dengan Pasal Berlapis

06 Desember 2018, 12: 40: 14 WIB | editor : I Putu Suyatra

Jaksa Jerat Eks Kepala LPD Sega dengan Pasal Berlapis

Ilustrasi (ISTIMEWA)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Kasus korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Sega, Kecamatan Abang, Karangasem akhirnya bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. Terdakwanya, I Wayan Sumadiyada alias Mangku Ketur,39, menjalani sidang pertamanya kemarin (5/12). Mangku Ketur yang berstatus sebagai mantan Kepala LPD Sega itu menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan dipimpin Hakim Esthar Oktavi.

Sesuai dakwaan, terdakwa diduga menilep uang nasabah. Dan perbuatannya itu dinilai merugikan negara hingga Rp 500 juta lebih. Karenanya, terdakwa yang di awal ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem didakwa dengan pasal berlapis secara subsideritas.

Pada dakwaan primer, perbuatan Mangku Ketur didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian dalam dakwaan subsider, dia diancam sebagai ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 dalam undang-undang yang sama berikut perubahan dan penambahannya. Dan lebih subsider lagi, Pasal 8 juncto Pasal 18 dalam undang-undang yang sama juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Surat dakwaan dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin langsung Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karangasem, Andri Kurniawan. Usai pembacaan surat dakwaan, hakim menunda sidang karena pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya berencana mengajukan eksepsi.


“Terdakwa melakukan upaya memperkaya diri sendiri yang merugikan negara sebesar Rp 584.546.461,” ungkap penuntut umum saat membacakan dakwaan primer.

Perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan menyalahgunakan simpanan nasabah sepanjang 2004 sampai 2009. Kemudian, terdakwa pada April 2010 membuat neraca keuangan dengan data yang tidak benar.


"Terdakwa beberapa kali menggunakan tabungan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan pengurus LPD. Uang itu digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya," beber Jaksa Andri Kurniawan.

Selain itu, pada 2009, saksi Ni Komang Yani selaku kasir LPD mengundurkan diri. Posisi itu kemudian diambil alih terdakwa. Hal itu membuat pengelolaan transaksi keuangan timpang. Karena arus kas dana yang masuk ke LPD lebih kecil dari kas keluar.

Untuk menutupinya, terdakwa melakukan pencatatan fiktif. Yakni dengan mencatat nasabah debitur yang belum bayar bunga, seolah-olah sudah melakukan pembayaran. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menunjukkan kondisi LPD terlihat baik dan tidak ada masalah.

Namun pada 2010, operasional LPD yang dikelolanya macet. Itu membuat para nasabah memilih menarik simpanan mereka. Namun penarikan oleh nasabah tidak bisa dilayani. Alasannya, LPD tidak memiliki dana sebanyak yang diminta nasabah. Permasalahan itu pun menyebar dan diketahui oleh seluruh nasabah.

Kondisi LPD yang “sakit” itu akhirnya terdengar oleh Bendesa Adat setempat yang juga saksi dalam perkara ini, Komang Oka. Dia lantas membuat keputusan untuk membentuk tim penyelamatan LPD. Dia juga meminta terdakwa untuk datang dalam paruman atau rapat desa adat untuk melakukan pertanggungjawaban.


"Dari situ terungkap bahwa terdakwa membuat catatan peminjam atau debitur fiktif. Selain itu terdakwa juga membuat laporan neraca bulanan LPD untuk bulan April 2010 yang telah dimanipulasi dengan jumlah yang seimbang. Namun pada kenyataannya terdapat selisih,” tandas Andri. 

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia