Sabtu, 15 Dec 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Terkait Ganti Rugi Shortcut Singaraja-Bedugul, Pemilik Lahan Dipanggil

07 Desember 2018, 10: 14: 00 WIB | editor : I Putu Suyatra

Terkait Ganti Rugi Shortcut Singaraja-Bedugul, Pemilik Lahan Dipanggil

GANTI RUGI: Proses pengumuman nominal ganti rugi terhadap pemilik lahan short cut Singaraja-Badugul, Kamis (6/12) siang. (I PUTU MARDIKA BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, SINGARAJA - Proses Pembebasan lahan shortcut Singaraja-Bedugul titik 5-6 terus berjalan. Panitia pembebasan lahan seluas 10,4 hektar mulai mengumumkan besaran ganti rugi lahan, pada Kamis (6/112). Puluhan pemilik lahan pun sudah dihadirkan untuk diberikan penjelasan teknis pembayaran. 

Tercatat 22 pemilik lahan dihadirkan panitia di Gedung Wanita Laksmi Graha, Singaraja. Hadir pula Ketua Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng, I Gusti Ngurah Pariatna Jaya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng, Ketut Suparta Wijaya, Perwakilan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Jatim-Bali, I Ketut Payun Astapa, ada juga dari tim jasa penilai harga tanah (Appraisal) Heru.

Dalam penyampaian besaran ganti rugi tersebut, pemilik lahan menerima rincian harga yang berbeda satu sama lainnya. Hal itu dipengaruhi beberapa faktor. Mulai dari posisi tanah, jenis tanaman dan luasan. Sehingga, harga setiap are lahan pun bervariasi.  

Proses penyampaian nilai ganti rugi tersebut, pemilik lahan wajib menunjukkan bukti-bukti kepemilikan lahan kepada panitia. Setelah bukti dianggap lengkap, panitia menyerahkan amplop berisi slip besaran nilai ganti rugi yang diterima masing-masing pemilik lahan. 

Dana ganti rugi itu akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pemilik lahan, dalam waktu 7 hari, setelah nilai ganti rugi disepakati. Untuk dana ganti rugi, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 25 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp 10 miliar, dan APBN sebesar Rp 15 miliar.

Badan Pertanahan Negara (BPN) Singaraja mencatat, luas lahan yang dibebaskan 10,8 hektar dari 30 bidang lahan. Lahan tersebut dimiliki oleh 22 orang. Keseluruhan lahan berada di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada. 

Kepala BPN, I Gusti Ngurah Pariatna Jaya mengatakan, pihaknya sudah mengumumkan nilai ganti rugi kepada masing-masing pemilik lahan. Proses itu dilakukan setelah masa sanggah berakhir. 

“Sebenarnya kami sudah memberikan waktu sanggah. Tapi tidak terlalu begitu, misalnya ada tanaman yang kurang dihitung, jadi kami sudah selesaikan hal itu. Setelah masa sanggah, sekarang penyampaian nilai ganti rugi hasil dari tim Appraisal,” terangnya.

Sementara itu, perwakilan dari Appraisal, Heru mengungkapkan, penilaian ganti rugi tidak saja memperhatikan fisik saja. Tetapi juga memperhatikan unsur non fisik. 

Ia mencontohkan,  penilaian non fisik meliputi premi tanah dimana pemilik lahan dengan terpaksa mengambil keputusan melepas lahannya. Kemudian tingkat emosional pemilik dengan lahan yang ditempati atau dimiliki, ada pula premi depresiasi bagunan, dimana nilai penyusutan bangunan tidak mengurangi nilai ganti rugi, termasuk pembebaan pajak juga tidak mengurani nilai ganti rugi. 

“Kalau di Bali ada tempat ibadah (Sanggah keluarga,red) yang perlu biaya pemindahan, kami juga sudah menghitung nilainya itu. Termasuk usaha warung, kami sudah perhitungkan penghasilannya untuk tiga bulan,” jelasnya.

Berdasarkan perhitungan fisik dan non fisik tersebut, dana gati rugi yang diterima masing-masing pemilik lahan berbeda-beda. Nilai ganti rugi terendah diangka ratusan juta, sedangkan nilai ganti rugi tertinggi diatas Rp 1 miliar.

(bx/dik/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia