Sabtu, 23 Mar 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Kader Potensial, Golkar Tak Buru-buru Copot Gita Gunawan

04 Januari 2019, 09: 00: 54 WIB | editor : I Putu Suyatra

Kader Potensial, Golkar Tak Buru-buru Copot Gita Gunawan

GITA GUNAWAN: Gita Gunawan dan istrinya saat di Pengadilan Tipikor Denpasar. (DOK. BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, SEMARAPURA- Anggota DPRD Klungkung, I Gede Gita Gunawan yang berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Biogas di Nusa Penida, Klungkung kemungkinan masih bertahan sebagai anggota dewan.  Sebab Partai Golkar belum memikirkan melakukan proses Penggantian Antarwaktu (PAW) terhadap anggota Fraksi Golkar itu.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD II Golkar Klungkung, Made Ariandi, Kamis (3/1) kemarin. Ariandi kepada Bali Express (Jawa Pos Group) menegaskan, nasib Gita Gunawan di legislatif akan dibahas lagi ketika kasus hukum yang membelitnya inkracht (berkekuatan hukum tetap). Untuk saat ini, Partai Golkar lebih mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Ariandi sebagai pimpinan Golkar di Klungkung tak mau terburu-buru menarik politikus asal Nusa Penida itu dari kursi dewan, atau melakukan pemecatan sebagai kader. Pihaknya menerangkan, keputusan mempertahankan Gita Gunawan  setelah dirinya bersama bidang hukum Golkar komunikasi langsung dengan Gita Gunawan terkait kasus yang merugikan negara Rp 792 juta itu.
“Mudah-mudahan kasusnya cepat selesai. Kami tidak mau terburu-terburu mengambil keputusan. Tunggu inkracth saja,” jelas Ariandi.

Ia pun menilai, Gita Gunawan yang merupakan calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019 daerah pemilihan Nusa Penida itu termasuk kader potensial. Kans untuk kembali merebut kursi dewan sangat besar. Dua periode duduk di kursi DPRD Klungkung menjadi modal Gita Gunawan bisa kembali merebut kursi untuk ketiga kalinya. “Basis masanya jelas,” tandas Ariandi.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung, I Made Kariada mengatakan, peluang Partai Golkar mengusulkan PAW Gita Gunawan tak lebih dari dua bulan. Itu melihat masa berakhirnya jabatan anggota DPRD Klungkung hasil Pileg 2014, yakni hingga Agustus 2019. “Peluang mengusulkan PAW lagi sebulan lebih dikit. Tidak sampai dua bulan,” ujar Kariada ditemui di kantornya kemarin.

Kariada menjelaskan, mekanisme PAW diatur pada PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten. Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa PAW anggota DPR, DPRD, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari enam bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabuaten/kota diterima oleh KPU.

“Sepertinya jabatan anggota DPRD Klungkung periode 2014-2019 habis 15 Agustus 2019. Kalau sisa jabatan kurang dari enam bulan, tidak bisa PAW,” tegas Kariada.

Seperti diketahui, Gita Gunawan tersangkut dugaan korupsi proyek biogas. Proyek yang dibangun 2014 itu juga menyeret istrinya Thiarta Ningsih dan oknum ASN Pemkab Klungkung I Made Catur Adnyana. Sekretaris DPRD Klungkung I Wayan Sudiarta sebelumnya mengatakan, sekretariat dewan tidak ada kewenangan mengusulkan PAW anggota dewan yang berstatus terdakwa. Lembaga dewan sebatas bisa mengusulkan pemberhentian sementara ke gubernur ketika anggota dewan sebagai terdakwa. Hal itu diatur pada Peraturan DPRD Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib dan Kode Etik.   

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia