Jumat, 22 Mar 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Pemkab Badung Tak Bisa Cairkan Rp 128 M Dana Hibah

10 Januari 2019, 20: 57: 23 WIB | editor : I Putu Suyatra

Pemkab Badung Tak Bisa Cairkan Rp 128 M Dana Hibah

Ilustrasi (ISTIMEWA)

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Tak hanya menunggak pelunasan sejumlah proyek, Pemkab Badung ternyata belum mencairkan ratusan bantuan hibah yang diajukan masyarakat. Nilainya tak tanggung-tanggung mencapai Rp 128 miliar. Hal ini dipengaruhi pendapatan yang tidak memenuhi target. Di samping itu, ada juga karena persyaratan administrasi proposal yang bersangkutan belum lengkap.

Hal ini tak dibantah oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung, Ketut Gede Suyasa, Kamis (10/1). Dikatakannya, jumlah proposal yang yang belum bisa ‘dikabulkan’ mencapai ratusan. “Ada ratusan proposal bantuan hibah belum cair. Nominal hibah yang tidak cair anggarannya Rp 128 miliar lebih, ” ungkapnya.

Dikatakan, semua hibah dari Pemkab Badung yang belum cair tersebut sebagian berasal dari permohonan langsung oleh masyarakat kepada Bupati. Sementara sebagiannya lagi hibah yang difasilitasi oleh DPRD Badung.

Dijelaskan Suyasa, hibah tidak bisa cair karena ada dua faktor. Pertama terkait kelengkapan administrasi yang mesti dipenuhi terkait proses pencairan. “Hibah yang tidak semua cair  itu tergantung dari kelengkapan administrasi terkait dengan pencairan, ” jelasnya.

Di samping itu, lanjutnya, juga karena mempertimbangkan kondisi keuangan Pemkab Badung. Dikatakan, Bupati Badung memperhitungkan waktu pelaksanaannya dan tingkat urgensi proposal. Misalnya kegiatan piodalan dan karya ngenteg linggih diprioritaskan dan tidak mungkin ditunda untuk tahun 2019. Oleh karena itu, harus segera dicairkan. “Tapi pencairan hibah juga sudah banyak sebelum ada pemberitahuan dari Bapenda terkait dengan prediksi atas capaian target PAD yang dipasang pada APBD 2018, ” tegasnya.

Sebelumnya, Pemkab Badung juga tak menampik menunggak pelunasan 24 proyek. Proyek tersebut semestinya dilunasi melalui APBD 2018. Sayangnya, karena terbentur anggaran, proyek tersebut terpaksa dibayar tahun ini. “Kami wanprestasi, karena tidak bisa menunaikan kewajiban kepada rekanan. Kalau tidak salah sekitar Rp 300 miliar dari 24 proyek,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, Ida Bagus Surya Suamba, Selasa (8/1).

Namun demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Wayan Adi Arnawa berjanji akan segera melunasi tunggakan yang belum dibayarkan. Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah itu berjanji mengupayakan pelunasan tunggakan proyek selama setahun anggaran. Hal ini kata dia menjadi prioritas. “Ini menjadi prioritas kami, kalau tidak ada hal yang urgent tentunya pembayaran akan difokuskan ke sini,” janjinya. 

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia