Selasa, 22 Jan 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Saling Klaim, Tanah SMPN 4 Tabanan Tak Bisa Disertifikatkan Adat

11 Januari 2019, 09: 05: 13 WIB | editor : I Putu Suyatra

Saling Klaim, Tanah SMPN 4 Tabanan Tak Bisa Disertifikatkan Adat

SALING KLAIM : Perwakilan krama Desa Pekraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan menunjukkan surat perjanjian di depan Kantor BPN Tabanan, Kamis (10/1) kemarin. (DEWA RASTANA/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, TABANAN - Perwakilan warga Desa Pekraman Tunjuk, Desa Tunjuk, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, kembali mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tabanan, Kamis (10/1) kemarin. Guna menanyakan perihal ditolaknya permohonan sertifikat atas tanah lokasi berdirinya SMPN 4 Tabanan yang merupakan tanah milik Adat Desa Pekraman Tunjuk.

Diduga tanah tersebut juga diklaim Pemkab Tabanan sehingga pihak BPN Tabanan tidak berani mengeluarkan sertifikat atas tanah tersebut. Dari pantauan Bali Express di lapangan, lima orang perwakilan warga tersebut tiba di BPN Tabanan sekitar pukul 10.00 Wita. Namun perwakilan warga tidak bisa menemui Kepala BPN Tabanan maupun petugas yang membidangi.Karena sedang ada kegiatan pembagian sertifikat PTSL di wilayah Kerambitan, Tabanan.  Perwakilan warga diminta datang hari Senin (14/1) depan. 

Pada kesempatan tersebut, perwakilan warga Desa Pekraman Tunjuk, I Putu Panji Arta, menjelaskan, kedatangannya ke Kantor BPN Tabanan untuk menanyakan alasan mengenai ditolaknya atau ditundanya permohonan persertifikatan tanah milik Adat yang saat ini menjadi lokasi berdirinya SMPN 4 Tabanan.

 "Kami ingin mendapatkan alasan yang jelas mengenai hal tersebut karena ketika dokumen dikembalikan tidak disertai dengan alasan kenapa permohonan kami itu ditunda," tegasnya.

Dirinya menuturkan, awal mula permohonan sertifikat itu dilakukan berdasarkan hasil Paruman Agung Desa Pekraman Tunjuk. Yang memutuskan untuk mensertifikatkan 6 bidang tanah milik Adat, terlebih saat ini ada program PTSL. "Awalnya sempat dimohonkan tanah Bale Banjar Tunjuk Kaja tetapi ternyata ditolak petugas karena diprioritaskan tanah pribadi. Kemudian Bendesa Adat mendapatkan undangan dari BPN Provinsi di Secret Garden dan disana ditanyakan lagi maka diberikanlah petunjuk mengenai cara mengajukan permohonan pensertifikatan tanah milik Adat," paparnya.

Akhirnya Desa Pekraman Tunjuk pun memutuskan untuk mengajukan permohonan pensertifikatan 6 bidang tanah milik adat. Yakni tanah Setra (kuburan,Red) 3 bidang, bale adat 1 bidang, tanah di sebelah utara SMPN 4 Tabanan 1 bidang, dan tanah lokasi berdirinya SMPN 4 Tabanan 1 bidang. Dengan menyertakan berita acara Paruman, serta berbagai persyaratan sesuai petunjuk petugas. Permohonan itu diajukan.

Namun setelah ditunggu-tunggu sertifikat yang keluar hanya 5 bidang tanah, sedangkan permohonan sertifikat untuk tanah lokasi berdirinya SMPN 4 Tabanan ditunda tanpa alasan yang jelas. "Sertifikat yang keluar hanya 5 bidang, dan itu diserahkan sekitar dua hari yang lalu saat penyerahan sertifikat PTSL di Desa Buahan," lanjut Panji Arta.

Padahal, kata dia persyaratan sudah dilengkapi bahkan khusus untuk tanah lokasi berdirinya SMPN 4 Tabanan sudah menyertakan surat perjanjian hak guna pakai atas tanah milik Adat tersebut antara Desa Adat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali. "Berita acara paruman, penyanding, surat perjanjian, sampai surat PBB dari penyanding juga sudah disertakan, tetapi kenapa yang satu ini ditunda," tukasnya sembari memperlihatkan surat perjanjian hak guna pakai atas tanah milik adat di tahun 2000 seluas 6.000 m2.

Atas kondisi tersebut pihaknya pun berharap BPN Tabanan bisa memberikan penjelasan yang tepat mengenai penundaan permohonan pensertifikatan tanah lokaso berdirinya SMPN 4 Tabanan. Namun karena belum bisa bertemu dengan Kepala BPN Tabanan atau petugas yang berwenang, maka selanjutnya perwakilan warga akan berkoordinasi kembali dengan pihak Desa Adat untuk langkah selanjutnya. "Bagaimana selanjutnya kita koordinasikan lagi, apa kita kembali lagi hari Senin atau bagaimana," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Tabanan I Made Sudarma yang dikonfirmasi terpisah tak bisa banyak berkomentar lantaran mengaku tidak memegang data dan sedang berada diluar untuk pembagian sertifikat PTSL di sejumlah daerah di Tabanan. “Itu saya harus lihat data,” ujarnya.

Disisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, I Gede Susila mengatakan, tanah lokasi berdirinya SMPN 4 Tabanan sudah tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Dan merupakan aset milik Pemkab Tabanan. “Itu serah terimanya ke Pemprov Bali dulu,” ujarnya.

(bx/ras/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia