Kamis, 17 Jan 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Sekda Usulkan Revisi UU No 64 Tahun 1958 Soal Provinsi Bali

11 Januari 2019, 09: 38: 09 WIB | editor : I Putu Suyatra

Sekda Usulkan Revisi UU No 64 Tahun 1958 Soal Provinsi Bali

TERIMA KUNKER: Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menerima kunjungan kerja (Kunker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Ruang Wiswasabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (10/1) kemarin. (HUMAS PEMPROV BALI FOR BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menerima kunjungan kerja (Kunker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Ruang Wiswasabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (10/1) kemarin.

Dalam sambutan selamat datangnya, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas kunjungan Baleg DPR RI ke Provinsi Bali dalam rangka sosialisasi Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan UU Tahun 2015-2019 serta menyerap aspirasi dan saran  guna memperkaya bahan pembahasan nantinya. Dalam kesempatan itu, Sekda Dewa Indra berharap agar UU No 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur agar dapat direvisi, mengingat UU tersebut tidak mengatur banyak hal,  hanya mengatur  terkait pembentukan wilayah. Di samping itu dinamika serta kondisi Bali sudah banyak mengalami perubahan, sehingga perlu untuk disesuaikan.

“Dokumen-dokumen sedang kami persiapkan dan draft usulan sedang dikerjakan dan mendekati final. Setelah itu akan segera disampaikan ke DPR RI agar dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut, ujarnya.  

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI, Drs. Sudiro Asno, Ak menyampaikan, pihaknya menilai positif usulan tersebut dan akan segera mempelajari ketika usulan tersebut masuk ke DPR RI. Pada tahun 2019, DPR RI  telah menetapkan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 sejumlah 55 Rancangan Undang-undang (RUU). Rinciannya, 12 RUU usulan baru dan 43 RUU usulan lama. Di samping itu, DPR juga menetapkan perubahan atas Prolegnas jangka menengah (2015-2019) sejumlah lima RUU. "Dengan kunker ini, kami harapkan akan terjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder serta menyerap aspirasi. Dengan demikian, undang-undang akan berkualitas, responsif dan sesuai kebutuhan hukum di masyarakat," tuturnya.

Pertemuan juga dihadiri  sekitar 12 anggota Baleg DPR RI, Forkopimda Bali, Kanwil Hukum dan HAM Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, perwakilan Polda Bali, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan civitas akademika. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi dan diakhiri dengan foto bersama.

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia