Kamis, 17 Jan 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Gubernur Bali Tengah Pelajari Pembekuan Tiga Ormas

11 Januari 2019, 09: 40: 47 WIB | editor : I Putu Suyatra

Gubernur Bali Tengah Pelajari Pembekuan Tiga Ormas

Ilustrasi (ISTIMEWA)

BALI EXPRESS, DENPASAR-Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Reinhard Golose pada April 2017 mengirimkan Surat Rekomendasi pembekuan tiga ormas ke Gubernur Bali, namun belum ada tanggapan, sehingga pihak Polda Bali sempat mempertanyakan kembali. Masalah ini mengemuka juga dalam kunjungan kerja (Kunker) Badan Lesgislatif DPR RI di Ruang Wiswasabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (10/1) kemarin. Pihak Pemprov Bali menyatakan masih mempelajari surat Polda Bali.

Dalam pertemuan, hadir Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Drs. Sudiro Asno, Ak dan Sekda Bali, Dewa Indra. Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Bali, Kombespol Mochamad Khozin hadir mewakili Polda Bali menyampaikan, mesti ada kajian-kajian terkait undang-undang yang kesannya melindungi keberadaan ormas (organisasi masyarakat), yang bisa nantinya memilah ormas – ormas kriminal. “Sekarang di Bali misalnya, ada ormas yang melakukan pembunuhan, melakukan pemerasan dan tindak pidana lainnya. Namun dengan adanya payung aturan, seolah undang-undang melindungi aktivitas preman yang melakukan tindak kejahatan,” ujar Mochamad Khozin. “Ini mesti menjadi perhatian juga dari Kerja Baleg DPR RI,” harapnya.

Harapan ini dianggap masukan bagus dari jajaran Baleg DPR RI. Sedangkan Sekda Bali, Dewa Indra memastikan rekomendasi Polda Bali, April tahun 2017 itu sedang dipelajari dan dikaji. “Kami masih pelajari dan kaji rekomendasi Polda Bali terkait pembekuan ormas yang diharapkan,” ujar Dewa Indra.

Dewa Indra mengatakan, baru tahu ketika Polda Bali memberikan fotokopi tahun 2017 sempat memasukan Surat Rekomendasi ke Pemprov Bali. “Sekarang sudah kami lihat suratnya, karena diberikan lagi fotokopinya. Tentu Pemprov Bali akan mempelajari dulu, Pak Gubernur Bali masih mempelajari,” tegasnya.

Dewa Indra mengatakan Gubernur Bali Wayan Koster beberapa hari ini masih di Jakarta. Tentu, kata dia, setelah di Bali akan dilakukan pembahasan-pembahasan atas rekomendasi Polda Bali. “Kasih waktu dulu untuk mempelajari dan melakukan kajian. Saat melakukan kajian, nanti Polda Bali juga akan dilibatkan,” sambungnya saat diwawancarai awak media.

Baginya ada beberapa syarat pembekuan Ormas, karena ada aturan atau payung hukum yang mengatur. Mulai Undang-undang Ormas, Peraturan Pemerintah, hingga Keputusan Mendagri. Oleh karena itu, Ormas tertentu idak bisa langsung dibubarkan. Ada tahapan-tahapan, seperti dibekukan dulu ketika ada pelanggaran. “Tidak langsung dibubarkan. Ada tahapannya, peringatan, pembekuan, baru dibubarkan,” jelasnya.

Apakah dalam pembahasan akan melibatkan Ormas? Pejabat asal Buleleng ini mengatakan belum mau berandai-andai. “Kasih kami waktu di Pemprov Bali untuk mempelajari, kami belum bisa berandai-andai,” kata Mantan Kepala BPBD Bali ini.

Seperti berita sebelumnya, Kapolda Bali Irjenpol Petrus Reinhard Golose sudah mengirim Surat Rekomendasi kepada Gubernur Bali, terkait penghentian sementara kegiatan tiga ormas besar Bali. Sayang, surat rekomendasi yang dikirim pada April 2017 itu hingga kemarin belum dapat tanggapan. Surat tersebut terkait kegiatan ormas yang dianggap melakukan perbuatan pidana, mengganggu keamanan, dan ketertiban umum. Dari 108 ormas yang ada di Bali, ada tiga ormas besar yang didata Polda Bali telah melakukan tindak pidana.

Atas dasar itu, Kapolda akhirnya mengutus Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Bali, Kombespol Mochamad Khozin, untuk mengecek kembali perkembangan surat rekomendasi tersebut. Saat dikonfirmasi, Mochamad Khozin mengaku sudah mengecek perkembangan surat rekomendasi tersebut melalui rapat koordinasi.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja menyatakan, ketegasan Petrus Reinhard Golose dalam memberantas organized crime di Bali mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Menurut Hengky, preman berkedok ormas yang kerap melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial langsung tiarap sejak Petrus Golose menjabat sebagai Kapolda Bali. 

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia