Rabu, 20 Feb 2019
baliexpress
icon featured
Kolom

Tabligh Akbar PA 212 di Solo, Gerakan Politik Provokatif

Oleh : Dodik Prasetyo*

15 Januari 2019, 10: 54: 09 WIB | editor : I Putu Suyatra

Tabligh Akbar PA 212 di Solo, Gerakan Politik Provokatif

Ilustrasi (ISTIMEWA)

KEGIATAN Tabligh Akbar Persaudaraan Alumni 212 telah berhasil mengerahkan ribuan massa di kawasan Gladag, Kota Solo, Jawa Tengah.

            Humas panitia Tabligh Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212, Endro Sudarsono, menuturkan bahwa kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan politik. Tabligh Akbar PA 212 juga tidak ada hubungannya dengan dukung – mendukung partai maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden.

            Dirinya menegaskan bahwa kegiatan tersebutk adalah murni pengajian atau tabligh akbar untuk konsolidasi massa Alumni 212.

            Namuk fakta berkata lain rupanya sejumlah tokoh politik juga hadir dalam acara tersebut, seperti mantan ketua umum PP Muhammadiyah Amien Rais, dirinya juga mengatakan bahwa gelombang keinginan untuk menghentikan presiden.

            Kegiatan semacam ini nyatanya bukanlah kegiatan seperti aksi damai pada umumnya, namun lebih tepatnya di sebut tindakan politis, hal ini dikarenakan sejumlah tokoh menyindir pemerintahan Jokowi.

            Adapula yang meneriakkan nyanyian “ada yang takut diganti”, lalu ada yang bertanya pula “2019 siapakah benderanya?” maka peserta aksi massa tersebut menyebut nama “Prabowo”. Dari cerita tersebut tentu menimbulkan kesan bahwa tabligh akbar PA 212 di Solo adalah gerakan politik yang dibalut agama.

            Alhasil wajar bila acara yang digelar di Solo tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Mereka mengklaim bahwa kegiatan mereka adalah agama sehingga tidak perlu izin, cukup pemberitahuan saja.

            Nah ternyata kegiatan mereka juga dinilai telah melanggar peraturan lalu lintas yang berlaku. Jika menilik pada Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, disebutkan bahwa penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya harus mendapatkan ijin yang diberikan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.

            Kapolda Jawa Tengah Irjen pol Condro Kirono menegaskan bahwa upaya persuasif sebelumnya sudah dilakukan dengan menganjurkan kegiatan tabligh akbar dilaksanakan di Masjid Agung Surakarta, bila memang kegiatan tersebut dirasa murni sebagai kegiatan agama.

            Pihaknya juga sudah menjelaskan bahwa kalau tetap akan dilaksanakan di jalan umum harus ada rekomendasi dari Dishub Solo. Namun panitia tidak mengurusnya, sehingga pihak Kepolisian juga tidak memberikan izin.

            Dirinya pun mengatakan, demi menjaga kondusifitas, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berisi muatan untuk mengajak massa untuk mencoblos salah satu capres dengan menebar kebencian dan permusuhan, namun jajarannya tidak melakukan tindakan represif dan tetap tersenyum, dalam suasana tersudutkan karena diprovokasi seolah – olah memusuhi umat islam.

            Konkritnya acara Tabligh Akbar PA 212 di Solo, bukanlah murni acara keagamaan, tetapi juga sudah masuk dalam ranah politik, dimana dalam pelaksanaannya terdapat muatan yang berisi ajakan untuk memilih capres nomor tertentu.

            Pelanggaran sejumlah aturan yang dilakukan oleh massa PA 212 di Solo adalah hal yang sangat berbahaya, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara. Hal ini dikarenakan acara tersebut bukan mengajak kebaikan, tetapi malah mengajak massanya untuk coblos nomor 02 dan menebar kebencian dan permusuhan.

            Dulu aksi 212 memiliki tujuan untuk membela agama, namun kini nyatanya bertujuan untuk mengajak Alumni 212 untuk membela Prabowo – Sandiaga Uno. Secara personel, Gerakan 212 dan pendukung Prabowo memang lekat. Beberapa tokohnya menempati posisi strategis di Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Capres – Cawapres.

            Menteri Koordinator bidang Politik, hukum dan Keamaman mempertanyakan tujuan digelarnya reuni akbar alumni 212. Wiranto mengatakan bahwa aksi 212 lalu diadakan untuk menuntut proses hukum terhadap gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama.

            Kala itu beliau juga berujar, bahwa aksi reuni tersebut juga erat kaitannya dengan kontestasi pemilihan gubernur DKI yang sudah menghasilkan Anies Baswedan – Sandiaga Uno sebagai pemenangnya.

            Mantan Panglima ABRI ini pun menilai bahwa Reuni 212 bisa mengganggu aktifitas masyarakat. Apalagi jika acara tersebut mengerahkan massa dalam jumlah yang banyak.

            Pengamat politik Gun Gun Haryanto juga memberikan tanggapan bahwa reuni akbar 212 masih lekat dengan kepentingan politik. Hal ini dikarenakan, gerakan ini lahir dalam atmosfir politik, yakni pada Pilkada Jakarta 2016.

            Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo mengantisipasi pelanggaran Pemilu saat acara tabligh akbar PA 212 di kawasan Gladag. Bawaslu terus menyampaikan imbauan secara lisan dan melalui surat agar dalam acara itu tidak memasang atribut kampanye

            Dirinya juga menilai, sulit untuk melihat reuni 212 sebagai sekadar acara romantisme mengenang aksi pada 2 Desemberr 2016. Jika memang acara tersebut murni reuni, baru bisa diketahui setelah acara berakhir. Sedangkan acara yang terjadi seperti tabligh akbar di Solo, justru terlihat sebagai penggiringan publik untuk mengarahkan massa pada capres nomor 2.

            Secara hukum aksi untuk berkumpul dan berserikat memang dilindungi secara konstitusional, oleh karena itu alangkah baiknya jika PA 212 dapat memanfaatkan reuni 212 dengan baik oleh pesertanya.

            Sampai saat ini berbagai banyak pihak telah mencurigai akan adanya tunggangan politik dalam acara reuni 212, hal ini berkaitan dengan kepentingan politik jelang pilpres 2019. Karena semestinya setelah kasus ahok berakhir, semestinya acara seperti ini tidak diperlukan lagi.

            Pelanggaran sejumlah aturan hukum yang dilakukan oleh PA 212 di Solo merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Karena keberanian untuk tidak patuh terhadap aturan negara sangatlah berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara.

            Masyarakat tentu harus bisa memilih, mana kegiatan keagamaan yang murni dakwah dan mana acara dakwah yang dibalut dengan nuansa politis demi kepentingan salah satu kontestan politik.

            Sudah sepatutnya kita memanfaatkan kebebasan berkumpul dan berserikat dengan baik, tidak dengan menebarkan kebencian. (*)

*) Penulis adalah Pemerhati Politik

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia