Jumat, 22 Mar 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Perjuangkan Dana Desa Adat, Menkeu Dipertemukan dengan Para Bendesa

14 Maret 2019, 21: 44: 40 WIB | editor : Hakim Dwi Saputra

Perjuangkan Dana Desa Adat, Menkeu Dipertemukan dengan Para Bendesa

TATAP MUKA : Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri tatap muka bersama ribuan orang bendesa adat dari seluruh Bali di Grand Inna Bali Beach, Sanur, pada Kamis (14/3). (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR – Bali dengan 1.493 desa adatnya hingga kini masih berjuang merebut perhatian pemerintah pusat agar bisa diperlukan sama seperti desa dinas maupun kelurahan. Terutama dalam memperoleh dana operasional yang bersumber dari APBN.

Untuk mencapai itu, Kamis kemarin (14/3), Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dipertemukan dengan ribuan orang bendesa adat dari seluruh Bali. Tatap muka itu berlangsung di Grand Inna Bali Beach, Sanur.

Tema tatap muka itu, Memperkuat Kedudukan Desa Adat sebagai Benteng Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya untuk Mewujudkan Kedudukan Masyarakat yang Sejahtera dan Bahagia.

Selain dihadiri sekitar 1.300 lebih bendesa adat dari seluruh Bali, kegiatan itu dihadiri juga oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace.

Aspirasi dari Bali mengenai dana operasional bagi desa adat tersebut memang tidak disampaikan langsung oleh perwakilan bendesa adat. Melainkan oleh Gubernur Koster saat memberikan sambutan sekaligus pemaparan mengenai eksistensi desa adat di Bali.

Di hadapan Sri Mulyani, Koster menyebutkan bahwa keberadaan desa adat di Bali begitu vital. Desa adatlah yang membuat tradisi dan kebudayaan di Bali hingga kini masih lestari. Sehingga sektor pariwisata meliriknya. Dan Bali pada akhirnya menjadi destinasi utama pariwisata dunia.

“Yang perlu saya sampaikan kepada Ibu di sini, desa adat ini dapat pengakuan dalam konstituasi (Undang-Undang Dasar) Pasal 18 B ayat (2),” ujar Koster.

Dia juga menekankan bahwa desa adat di Bali sampai kini masih eksis dan aktif. Setiap program pemerintah, baik pusat maupun daerah pasti berjalan sukses. Sehingga baginya, negara sudah sepantasnya memberikan perhatian kepada desa adat.

“Hanya bagaimana celahnya. Kelurahan juga tidak ada undang-undangnya tapi dapat APBN. Apalagi desa adat Bu. Di sinilah (desa adat) tempat pertaruhan kami menjaga Bali. Saya serahkan nasib mereka (bendesa adat) ini kepada Ibu sebagai pengelola keuangan negara. Saya juga siap bicara dengan Bapak Presiden,” ujar Koster sambil berkelakar. 

Menanggapi aspirasi itu, Sri Mulyani mengaku memahami bahwa keberadaan desa adat sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional. “Ini adalah fakta yg memang harus disikapi. Karena peranannya (desa adat) penting,” ujarnya.

Sebagai destinasi wisata dunia, Bali memang akan banyak mendapatkan tekanan dalam menjaga kelestarian budaya dan adat istiadatnya. Apalagi beberapa negara sedang di dunia sedang makmur sehingga pertumbuhan masyarakat ekonomi kelas menengah juga meningkat. Ini dia contohkan dengan Republik Rakyat Tiongkok maupun Republik India.

“Warga kelas menengah mereka pasti ingin berlibur. Mereka juga ingin ke Bali. Belum lagi yang domestik karena Jawa-Bali bisa ditempuh dengan satu kali penyeberangan. Walaupun itu rezeki, kita harus memikirkan juga adat budaya Bali agar sustainable. Untuk itu, saya seribu persen bersama Pak Gubernur dalam mewujudkan cita-cita itu,” tukas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. 

Dia sendiri belum bisa memberikan solusi yang tepat terkait aspirasi yang muncul dalam acara tatap muka tersebut. Namun, dia memberikan dua kemungkinan yang bisa dilakukan Bali. Pertama, meminjam pola yang dilakukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan mengkonversi desa adat sebagai desa dinas.

“Sehingga desa adat dan desa dinasnya klop. Sehingga desa adat dan desa itu klop. Ini pernah dilakukan Aceh. Tapi komplikasinya dan prosesnya harus diselenggarakan Gubernur untuk dibicarakan ke Mendagri,” sebutnya.

Atau kedua, sambung dia, mengikuti pola kelurahan. Hanya saja, penyaluran dana dari APBN ke kelurahan itu melalui transfer daerah. Terlebih lagi, kelurahan juga bagian dari aparat pemerintah.

“Sehingga dananya di transfer daerah melalui DAU (dana alokasi umum) yang masuk APBD yang ditandai. Artinya, dana itu khusus untuk kelurahan tidak boleh dipakai yang lainnya,” sebutnya.

Meski begitu, aspirasi mengenai dana bagi desa adat ini perlu dibahas lebih lanjut. Sri Mulyani sendiri mengaku pihaknya siap untuk membahasnya lebih lanjut sebelum pembahasan APBN.

“Saran saya Pak Gub, mari bahas sebelum pembahasan Undang-Undang APBN. Jalurnya seperti apa. Regulasinya nanti bagaimana. Dan saya juga akan lapor (aspirasi ini) ke Pak Presiden juga,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Utama Desa Pekraman (MUD) Jero Gede Suwena Putus Upadesa mengaku senang dengan pelaksanaan tatap muka antara Menkeu dengan para bendesa adat se-Bali yang difasilitasi Gubernur Koster tersebut.

“Dengan kegiatan ini Ibu Sri Mulyani bisa mengetahui keberadaan dan peran desa adat di Bali. Bukan hanya perannya sebagai desa sosial religious dengan tugasnya secara sekala niskala,” tegasnya.

Dia menyebutkan, desa adat merupakan entitas sosial yang unik dan berbeda perannya dengan desa dinas. “Karena itu kami berharap ada jalan tengah yang terbaik. Agar tidak sampai melanggar ketentuan perundang-undangan. Namun desa adat juga diakui, diberdayakan, dan dikuatkan,” pungkasnya.

(bx/hai/aim/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia