Minggu, 21 Apr 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Tuding Jokowi akan Hapus Pelajaran Agama, Akun FB Hany Dilaporkan

26 Maret 2019, 10: 44: 37 WIB | editor : I Putu Suyatra

Tuding Jokowi akan Hapus Pelajaran Agama, Akun FB Hany Dilaporkan

MELAPOR: Sejumlah pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin saat melapor ke Polres dan Bawaslu Jembrana, Senin (25/3). (ISTIMEWA)

BALI EXPRESS, NEGARA - Karena membuat postingan berbau fitnah , akun facebook Hany dilaporkan ke Bawaslu Jembrana, Senin (25/1). Dalam laporan tersebut, akun facebook (FB) Hany disebut membuat fitnah dengan menyebut Jokowi akan menghapus pelajaran agama. Juga ada postingan yang diunggah pada pukul 14.07, 21 Maret 2019 yang berbunyi, “Insya Allah 02 menang supaya PKI tidak meraja lela”

Pemilik akun FB tersebut dilaporkan sejumlah pendukung Pasangan calon  Presiden-Wapres  01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.  Laporan ini menjadi laporan pertama terkait Pemilihan Presiden (Pilres) sekaligus menjadi laporan resmi pertama terkait penggunaan media sosial di Jembrana.

Dari pantauan Bali Express (Jawa Pos Group) kemarin, sejumlah pendukung capres Jokowi mendatangi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana. Kedatangan mereka melaporkan salah satu akun media sosial facebook bernama Hany. Para pendukung Jokowi antara lain berasal dari kelompok relawan pendukung Jokowi yakni Projo, Komunitas Biyang Sayu (KBS) dan warga masyarakat  ini diterima Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana, Pande Made Ady Mulyawan didampingi kedua anggotanya.

Mereka juga melengkapi laporannya dengan menunjukan print out screnshoot postingan pada akun FB tersebut.  Unggahan status FB itu dilaporkan tiga orang yakni Ni Made Dwi Kusumayanti dari Projo, Adi Oktariana dari KBS dan salah seorang perwakilan masyarakat, I Ketut Tulis. Salah seorang Tim Hukum Relawan Jokowi, I Wayan Sudarsana mengatakan,  para pendukung Jokowi ini keberatan atas postingan pada akun media sosial yang justru berisi finah terhadap Jokowi tersebut.

“Akun di media sosial ini berbahaya, ada fitnah, pencemaran nama baik terhadap Jokowi, kami tidak tahu kapasitas pemilik akun itu sebagai apa, ini perlu diproses hukum untuk pembelajaran terhadap masyarakat,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Jembrana, Pade Made Ady Mulyawan memastikan setelah lengkap baik itu syarat materiil maupun syarat formil, laporan tersebut akan ditindaklajuti. "Kalau sudah lengkap syarat pelaporannya, kami akan plenokan di internal terlebih dahulu untuk kajiannya,” ujar Pande .

Menurutnya pihaknya juga akan pleno dengan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk menentukan pelanggarannya. “Kalau kami ranahnya pelanggaran UU Pemilu, tapi kalau pelanggarannya pidana akan ditangani dari Kepolisian dan Kejaksaan,” tegasnya.

(bx/tor/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia