Minggu, 21 Apr 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Dewan Cium Indikasi Penggiringan ASN di Karangasem

26 Maret 2019, 22: 45: 10 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dewan Cium Indikasi Penggiringan ASN di Karangasem

RAPAT KERJA: Ketua Bawaslu Karangasem Putu Gede Suastrawan saat rapat kerja dengan DPRD Karangasem. (I MADE MERTAWAN/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, AMLAPURA - DPRD Karangasem menggelar rapat kerja dengan penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu Karangasem, serta instansi terkait di Pemkab Karangasem kemarin (26/3). Salah satu menjadi fokus rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi itu adalah netralitas ASN. Sejumlah anggota dewan mencium indikasi penggiringan ASN untuk memilih calon legislatif (caleg) tertentu. Hanya saja, tak ada yang mengungkap oknum di balik indikasi penggiringan ASN tersebut.

Sumardi dalam rapat mengaku mendapat informasi ada pihak-pihak yang menekan ASN. Ia pun mengaku memiliki bukti rekaman. Tak hanya Sumardi, anggota dewan lainnya Ketut Badra juga mengatakan hal sama. Namun hingga saat ini, politikus Partai Golkar itu belum melakukan upaya hukum, lebih memikirkan persaudaraan.

Pernyataan soal netralitas ASN itu pun memantik reaksi anggota dewan lainnya. Beberapa di antaranya mendorong agar bukti-bukti penggiringan ASN memilih caleg tertentu agar dibuka saat rapat kerja. Seperti diungkapkan anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan I Gede Dauh Suprapta. Ia mendorong supaya indikasi ASN tidak netral dibuka dalam rapat. Dorongan tersebut juga diamini dewan Nengah Sudarsa. Mantan Sekda Karangasem itu menegaskan bahwa dewan adalah lembaga resmi. Tidak masalah ketika membuka indikasi pelanggaran tersebut. “Jangan sampai kami terbelenggu,” jelas Sudarsa.

Namun beberapa anggota lainnya tidak sepakat indikasi itu dibuka dalam rapat kerja, karena bisa menimbulkan kegaduhan. Anggota Dewan I Gede Bendesa Muliawan mendorong supaya dewan yang mempunyai data dugaan penggiringan ASN atau ASN tidak netral agar langsung memberikan data tersebut ke Bawaslu. Sebab, pihaknya juga tidak sepakat jika ada ASN tidak netral atau ada menggiring ASN memilih caleg tertentu. “ASN bukan milik golongan tertentu. Kalau mau milih A, B, C, D itu nanti saat coblosan,” tegas Bendesa.

Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi yang hadir menegaskan, ASN dalam hajatan politik tetap menjaga netralitas. Ia tidak menjawab pasti soal adanya indikasi penggiringan ASN tersebut. Namun demikian, Mulyadi mengakui ada seorang ASN tidak netral. Itu pun sudah ditangani Bawaslu dan telah dikenakan sanksi. “Kami tetap pegang netralitas,” ujar Adnya Mulyadi.

Ketua Bawaslu Karangasem I Putu Gede Suastrawan menanggapi santai indikasi pelanggaran ASN yang disampaikan beberapa anggota dewan itu. Suastrawan malah menantang dewan melapor ke Bawaslu, jika memang mempunyai bukti ada ASN tidak netral. Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Silahkan laporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu. Laporan akan kami kaji, seperti investigasi maupun klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait,” ujar Suastrawan yang menghadiri rapat kerja didampingi anggota Bawaslu I Kade Puspa Jingga dan Putu Suardika. Suastrawan juga menekankan, seandainya anggota dewan sebagai pelapor siap-siap dimintai keterangan oleh Bawaslu.

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia