Selasa, 23 Apr 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Bawaslu Tabanan Patroli, Cegah Serangan Fajar dalam Minggu Tenang

14 April 2019, 18: 07: 54 WIB | editor : I Putu Suyatra

Bawaslu Tabanan Patroli, Cegah Serangan Fajar dalam Minggu Tenang

Ketua Bawaslu Tabanan I Made Rumada (DEWA RASTANA/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, TABANAN - Serangan fajar atau politik uang yang dilakukan oleh Calon Legislatif (Caleg) pada hari tenang dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk memilihnya pada saat pencoblosan santer terdengar saat Pemilu tiba. Hanya saja hak tersebut sulit dibuktikan karena tidak ada masyarakat yang berani untuk melaporkan hal tersebut. 

Kendati pun demikian, untuk mengantisipasi hal tersebut maka Bawaslu Kabupaten Tabanan menyiapkan team untuk melakukan patroli ke lapangan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, I Made Rumada mengungkapkan bahwabuntuk mengantisipasi terjadi politik uang di masyarakat yang dilakukan oleh Caleg, maka pihaknya menyiapkan team untuk turun ke lapangan melakukan pengawasan. Dimana pihaknya akan turun dimana wilayah yang dianggap rawan terjadi politik uang. "Pada masa tenang ini mulai dari tanggal 14 sampai 16 April 2019 ini kita akan melakukan patroli turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Kita sudah buat team untuk turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada politik uang," tegasnya Minggu (14/4).

Menurutnya, pihaknya akan fokus melakukan pengawasan di daerah yang dianggap rawan terjadi politik uang seperti Kecamatan Tabanan dan Kediri, karena di wilayah tersebut penduduknya sangat heterogen. "Kita akan fokuskan di daerah perkotaan seperti Tabanan dan Kediri, karena di perkotaan penduduknya sangat hetrogen seperti Tabanan dan Kediri, jadi sementara kita akan fokus disana, tapi di daerah lain juga tetap kita lakukan pengawasan," paparnya.

Dirinya menambahkan, politik uang sangat sulit dibuktikan, meskipun kadang-kadang ada laporan dari masyarakat. Lantaran untuk mencari bukti dan saksi yang melihat terjadinya transaksi saat terjadi politik uang sangat susah. Namun apabila itu terjadi dan bisa dibuktikan terjadi, maka ada sanksi yang menunggu seperti pidana pemilu, hingga hukuman penjara. "Kalau ada politik uang yang cukup bukti, sangsinya pidana pemilu dan hukumnya penjara," tandas Rumada.

(bx/ras/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia