Senin, 22 Apr 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Aliran Dana 16 Miliar Sandoz Diselidiki Mantan Penyidik Utama KPK

15 April 2019, 20: 03: 07 WIB | editor : Nyoman Suarna

Aliran Dana 16 Miliar Sandoz  Diselidiki Mantan Penyidik Utama KPK

PENYIDIK KPK: (Ki-ka) Mantan penyidik utama KPK yang kini menjabat sebagai Wadir Reskrimsus Polda Bali AKBP Bambang Tertianto didampingi Kasubdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bali IB. Wedanajati (AYU AFRIA ULIFA/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Berkas perkara kasus penipuan dan penggelapan yang menyeret Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali AA Alit Wira Putra telah diserahkan pihak Dit Reskrimum Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi Bali,  Senin (15/4). Tak berhenti di situ, penyelidikan kasus ini tetap bergulir dengan terendusnya dugaan adanya bau tak sedap yang bakal menyeret adanya tersangka lain yang menerima aliran dana senilai Rp 16 miliar tersebut. Bau tak sedap yang dimaksud ini adalah dugaan korupsi dalam kepengurusan perijinan prinsip PT. BSM yang secara khusus diselidiki Dit Reskrimsus Polda Bali.

Sepertinya, para penerima aliran uang Rp 16 miliar yang telah disebut oleh tersangka Alit, di antaranya Sandoz, Jayantara dan Candra harus mulai mengencangkan urat lehernya, lantaran kasusnya kini ditangani Dit Reskrimsus Polda Bali. Secara khusus, kasus ini diselidiki oleh mantan penyidik utama KPK yang kini menjabat sebagai Wadir Reskrimsus Polda Bali AKBP Bambang Tertianto.

Bambang, dalam keterangannya, membenarkan telah menerima nota dinas dari Dir Reskrimum Polda Bali Kombespol Andi Fairan, terkait dugaan adanya korupsi dalam kasus uang Rp 16 miliar yang dinyatakan untuk pengurusan ijin dan jasa konsultan.

“Kami memang belum rapat, belum diskusi. Cuman, ya memang kami sampaikan dulu, saya bekerja di KPK. Saya mantan penyidik utama di sana mulai tahun 2004, pertama KPK berdiri, sampai 2016,”  ungkapnya, Senin (15/4).

Pengalaman 13 tahun sebagai penyidik di KPK, membuatnya semakin yakin bahwa ada bau tak sedap dalam kasus ini yang mengarah ke korupsi maupun gratifikasi. Dari permasalahan uang Rp 16 miliar tersebut, pihaknya akan mengklarifikasi terkait  “jasa konsultan” yang diperankan Sandoz.

 “Apakah  konsultan memang diperlukan untuk mengurusi ijin di instansi pemerintah? Kami akan mengklarifikasi, apakah benar Sandoz itu bagian dari PT atau konsultan itu. Kami belum bisa nyebut bahwa itu berbadan hukum atau tidak. Makanya akan kami klarifikasi. Kami akan investigasi, apakah yang disebut konsultan itu berbadan hukum atau tidak, karena ini kan fantastis sekali. Uang Rp 16 miliar yang juga sudah dipecah untuk kepentingan audiensi dengan Bapak Gubernur atau Pemda, dalam hal ini Pemprov,  untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur, termasuk ijin prinsip, akan kami usut,” paparnya.

Kalaupun nanti ternyata memang ada jasa konsultan, apakah seharusnya tidak melalui proses lelang. Bambang akan segera melakukan klarifikasi terkait hal ini. Ia akan menyelidiki keberadaan perusahaan konsultan yang menaungi Sandoz saat itu, juga termasuk perpajakannya.

 “Apakah Sandoz ini karyawan konsultan ataukah petugas konsultan. Kalau petugas konsultan, tentang apa legal standingnya. Apakah pengurusan perijinan membutuhkan jasa konsultan. Apakah Sandoz profesinya sebagai konsultan publik yang memiliki sertifikasi resmi dan memiliki kantor konsultan publik. Setahu saya, setiap ada proyek, memang ada jasa konsultan. Itu pun harus dilelang, khusus proyek.  Nah, yang ini kan perijinan,”  tegasnya.

Menanggapi pemberitaan di Koran Bali Express (Jawa Pos Group) terkait pernyataan Made Mangku Pastika selaku orang tua Sandoz dan sempat menjabat gubernur saat itu, Bambang sedikit menyoroti statement tersebut. Ia mempertanyakan uang yang diterima Sandoz ,yang dikatakan hasil kerja sebagai konsultan untuk audensi dan mendapatkan rekomendasi Mangku Pastika saat itu, dengan jumlah Rp 16 miliar.

“Patut diduga, ini memang ada pidana korupsi. Apakah itu gratifikasi atau tidak, akan kami rapatkan kembali dengan Tim Krimsus. Apakah sampai di situ mengalir uang Rp 16 miliar untuk Pak Sandoz, khususnya yang paling besar. Apakah karena beliau adalah putranya dari Pak Made Mangku seperti itu. Secara teknis akan kami mulai. Intinya kami akan melakukan klarifikasi semua masalah perijinan pemda,” tegasnya.

Masalah perijinan pemda, pihak Dit Reskrimsus ingin menggali lagi, apakah pengurusan ijin mencapai nilai Rp 16 miliar. Inilah yang kemudian akan dicek oleh pihak kepolisian Polda Bali terkait adanya praktek-praktek semacam ini di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. “Patut diduga, itu sarat dengan kasus korupsi. Bahasanya untuk uang pelicin, kongkalikong dan sebagainya. Ya kami buktikan dulu, baru akan kami klarifikasi,” tegasnya.

Senada dengan hal itu, Kasubdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bali IB. Wedanajati juga mengatakan, bahwa ada bau tidak sedap dalam kasus ini. Maksudnya adalah dugaan yang mengarah ke korupsi. Adanya dugaaan aliran dana kepada penyelenggara negara, dalam hal ini Bappeda Provinsi Bali yang melakukan kajian sehingga turun rekomendasi daripada kelayakan rencana pembangunan dalam pembangunan dermaga. “Dalam proses terbitnya rekomendasi, kami akan klarifikasi dari pihak Bapeda Provinsi Bali. Juga terhadap korban Sutrisno dan melakukan penyitaan dokumen,” ucapnya.

(bx/afi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia