Minggu, 19 May 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Rusak Susu, Ketua KPPS di Delod Peken Terancam Hukuman 4 Tahun Penjara

21 April 2019, 19: 21: 47 WIB | editor : I Putu Suyatra

Rusak Susu, Ketua KPPS di Delod Peken Terancam Hukuman 4 Tahun Penjara

PELANGGARAN: Oknum KPPS di TPS 29, Desa Delod Peken, Tabanan diduga melakukan pelanggaran dengan merusak surat suara saat penghitungan suara, Rabu (17/4). (ISTIMEWA)

BALI EXPRESS, TABANAN - Ketua Bawaslu Tabanan, I Made Rumada mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus pelanggaran di TPS 29 Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan. Pelanggaran itu diduga dilakukan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan cara merusak surat suara (Susu).

Bawaslu sudah memeriksa 4 orang saksi yang diperiksa. Ia pun mengakui jika oknum KPPS tersebut melakukan kesalahan merusak surat suara menjadi tidak sah telah melanggar UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dimana pelanggaran tersebut masuk pidana, dan pidana yang dijatuhkan masih dikaji. "Yang jelas jika terbukti ancaman pidana yang kena paling lama 4 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 48 juta, sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017," sebutnya.

Sementara itu terkait adanya dugaan Bawaslu lamban dalam menangani kasus, karena dalam kasus tersebut sejumlah saksi dan barang bukti berupa rekaman video yang menguatkan pelanggaran dari Ketua KPPS yang melakukan kecurangan, menurut Rumada, saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS 29. Dimana saat ini Bawaslu sedang mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan dari saksi-saksi. "Sudah kita tindak lanjuti, kita butuh proses, kita sudah melakukan penyelidikan, ada mekanisme yang harus kita tempuh," paparnya.

Kata dia, saat ini Bawaslu sudah memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Menurutnya ada empat orang sudah dimintai keterangan dalam kasus tersebut. "Kita sudah memanggil empat orang untuk dimintai keterangan, empat orang tersebut adalah saksi-saksi yang berugas saat itu," lanjutnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan, Ni Wayan Sinaryati, yang ikut memantau langsung proses PSU di TPS 29 mengatakan bahwa pihaknya ikut memantau PSU di TPS 29 guna memastikan proses PSU berjalan dengan lancar sehingga tak ada lagi pelanggaran. Terkait dengan kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPPS pihaknya akan tetap mengawal kasus tersebut, karena sudah mencoreng proses dari demokrasi. "Kita akan tetal mengawal kasus tersebut, makanya kita ada disini untuk melakukan pengawasan," tegasnya.

Menurut Sinaryati, Kejari tidak bisa langsung mengambil kasus tersebut namun sesuai dengan aturan yang berlaku, Bawaslu menindaklanjuti temuan tersebut kemudian Bawaslu bekerjasama dengan Gakkumdu untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Terkait barang bukti berupa rekaman video bisa saja digunakan dalam kasus tersebut sebagai alat bukti tambahan. "Kalau alat bukti di Undang-undang Pemilu dimungkinkan video tersebut untuk menjadi alat bukti tambahan. Tapi videonya akan dikaji dulu apa sudah valid, apa sudah sah menjadi alat bukti," tandasnya.

(bx/ras/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia