JEMBRANA, BALI EXPRESS – Wakil Menteri Desa (Wamendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi menilai jika tata kelola Kabupaten Jembrana untuk mewujudkan satu data dari desa dapat dijadikan percontohan oleh daerah lainnya di Indonesia. Bahkan secara khusus ia mengapresiasi ide program Jembrana Satu Data dari Desa.
Pihaknya berharap langkah ini bisa dijadikan contoh bagi kabupaten lain, sehingga tidak lagi ada tumpang tindih data. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima Bupati Jembrana I Nengah Tamba terkait Koordinasi Program Jembrana Satu Data dari Desa bertempat di Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta, Selasa (12/4).
“Kabupaten Jembrana adalah kabupaten pertama yang mencanangkan Sistem Satu Data. Saya harap inovasi ini bisa dicontoh guna mewujudkan data yang berkualitas, terukur sekaligus membantu akselerasi pembangunan berbasis desa,” ujarnya.
Secara prinsip, program ini disebutnya juga sejalan dengan apa yang menjadi fokus Presiden Joko Widodo melalui peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, agar data menjadi terpadu untuk kepentingan negara.
Terlebih kata Wamendes untuk pengambilan kebijakan tepat mesti terukur, sehingga data itu kuncinya. “Pijakan yang tepat membantu akselerasi pembangunan desa dalam penyusunan kegiatan, mengetahui permasalahan, termasuk potensi masing-masing desa. Bisa mengetahui plus minusnya hasil bumi di tiap desa. Desa yang surplus bisa membantu yang kurang, jadi tidak perlu mencari barang jauh-jauh bahkan impor,” tegasnya.
Terkait debgan pertemuan penting ini, Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengucapkan terimakasih atas dukungan serta sambutan hangat dari Wamendes Budi.
Bupati Tamba berharap program Jembrana Satu Data ini bisa menjadi inspirasi untuk kabupaten seluruh Indonesia. “Hari ini kami juga serahkan proposal kepada Kementerian Desa. Program Satu Data ini penting diwujudkan karena pembangunan harus berbasis data. Sehingga berbagai kebijakan diambil, baik oleh Kementrian maupun lembaga pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota dapat tepat sasaran,” ujarnya.
Secara teknis Bupati Tamba memaparkan melalui program Jembrana Satu Data akan sinergi dengan Kemendes serta Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang didapatkan di big data akan terkoneksi dengan data yang didapat di Komendes termasuk BPS.
“Kami sudah lakukan MoU (nota kesepahaman) dengan BPS, sehingga program ini sudah menjadi isu nasional. Jadi, saya hadir langsung ke Kemendes untuk memastikan serta dukungan infrastruktur pendukung, termasuk tenaga survei lapangan,” pungkasnya.
