Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
LDII dan Anggota DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Migor
I
Penulis: I Komang Gede Doktrinaya❯

Hal itu diungkapkan Chriswanto saat menerima kunjungan anggota Komisi VI DPR RI di Kantor DPP LDII, Senin (14/3). Menurutnya, pengetatan pengawasan ini penting. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, masyarakat yang panik bisa menciptakan rush, sehingga berani melanggar menimbun minyak goreng.
"Ada seorang ibu meninggal dunia saat antre minyak goreng. Padahal, informasinya produksi minyak goreng mencukupi untuk kebutuhan nasional. Ini tentu sangat memprihatikan," ujar Chriswanto.
Chriswanto mengungkapkan, bila produksi minyak goreng telah mencukupi, maka pemerintah perlu meningkatkan pengawasan agar, pasokan untuk dalam negeri tercukupi. “Tidak ada yang diam-diam mengekspor melebihi batas yang ditetapkan pemerintah,” sentilnya.
Chriswanto berharap pemerintah mengawasi dengan ketat, sehingga produksi minyak goreng yang mencukupi kebutuhan nasional tersebut bisa terdistribusi dengan baik. “Dengan pengawasan ketat, tidak lagi terjadi antrean,” katanya.
Tidak hanya pemerintah, Chriswanto juga mengimbau masyarakat lebih sabar dan teliti. Dengan demikian tumbuh kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng.
Senada dengan KH Chriswanto Santoso, anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko meminta pemerintah harus meningkatkan pengawasan. “Jangan sampai jatah 30 persen di dalam negeri, ternyata ada penyelundupan ke luar negeri hingga 40 persen,” kata Singgih.
Menurut Singgih, pengusaha pasti ingin laba besar. Apalagi harga CPO dunia sedang tinggi-tingginya, tentu ini menggiurkan pengusaha,
“Pengusaha maunya begitu, tapi pemerintah juga meminta tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kasarnya, mereka berbisnis di atas tanah negara, jadi memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng dalam negeri,” ujarnya.
Singgih menyatakan, data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), produksi minyak sawit mentah (CPO) mencukupi. "Tapi, persoalannya memang pada pengawasan, benarkah yang 70 persen diekspor dan 30 persen untuk kebutuhan dalam negeri?” sorotnya.
Singgih menyebut, bila produksi untuk dalam negeri tidak cukup juga, ia meminta pemerintah meningkatkan pasokan untuk dalam negeri mencapai 40 persen.
"Bila masih langka, ya kami meminta pemerintah menghentikan ekspor sampai kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi," ujarnya.
Sebagai penghasil CPO nomor satu dunia, sangat tidak wajar bila terjadi kelangkaan minyak goreng.
Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Maria Endang Astuti. Maria menilai, meskipun kebutuhan pangan mendesak, karakter bangsa yang gotong-royong seharusnya jangan sampai lepas. Dengan gotong-royong itu, masalah bangsa bisa menjadi ringan. “Karakter bangsa ini, pembentukan utamanya adalah dari pendidikan agama,” ujar Maria.
Ia mengingatkan pemerintah, bahwa membangun karakter bangsa itu dapat dimulai dari Kementerian Agama. “Sehingga karakter orang yang berbuat kejelekan dapat ditanggulangi. Contohnya, Tidak ada lagi kekejaman anak sampai membunuh orang tua dan tidak ada pemerkosaan,” ujarnya.
Ia melihat Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah pihak yang harus fokus meningkatkan pendidikan agama, agar dapat mengembalikan jati diri bangsa yang sudah mulai menghilang.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

