Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bulan lalu Indonesia digegerkan penetapan tersangka korban begal, Murtede alias Amaq Sinta (34) di Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Duduk perkara berawal saat Murtede dihadang dan dibegal empat orang saat mengendarai sepeda motor di Jalan Desa Ganti untuk mengantarkan makanan buat ibunya di Lombok Timur, Minggu malam (10/4).
Di luar dugaan, Murtede melawan. Berbekal pisau kecil yang kebetulan dibawa, dia melumpuhkan pelaku. Dua orang tewas bersimbah darah. Tapi Murtede juga mengalami luka serius.
Pria yang bekerja sehari-hari sebagai petani ini kemudian ditahan lalu ditetapkan sebagai tersangka. Lantaran kasusnya telanjur mendapat perhatian khalayak ramai, akhirnya penahanan Murtede ditangguhkan dan status tersangka dicabut.
Nah, berangkat dari fenomena kejanggalan pemrosesan hukum di Indonesia, sejumlah praktisi hukum berinisiatif meluncurkan sebuah aplikasi layanan bantuan bernama Jago Hukum.
Menurut Chief Executive Officer (CEO) Jago Hukum Christian Samosir, aplikasi ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ‘buta hukum’ yang jumlahnya mencapai 80 persen dari total penduduk Indonesia.
Tak hanya itu, dia melihat masih banyak warga kesulitan mendapatkan bantuan hukum. Penyebabnya bisa banyak hal, salah satunya faktor ekonomi. Belum lagi ada kecenderungan masyarakat merasa cuek, malu atau segan mengadukan problem hukum yang mereka alami. “Misalnya kasus ketenagakerjaan, tindak asusila, perkawinan, sampai urusan pinjaman online,” kata Christian.
Hadirnya aplikasi Jago Hukum, lanjutnya, merupakan solusi bagi masyarakat yang mendambakan layanan konsultasi dengan harga terjangkau. Aplikasi ini bersifat interaktif selama 1x24 jam. Lebih jauh lagi, Jago Hukum juga merupakan jawaban bagi praktisi hukum yang belum berkesempatan berkontribusi dalam sebuah wadah yang tepat.
Sekadar mengutip pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo saat menyampaikan kuliah Empat Pilar MPR di hadapan Dewan Pengacara Nasional (DPN) awal tahun lalu, bahwa jumlah advokat di Indonesia berkisar 50 ribuan. Relatif kecil jika dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, menurut dia.
“Masyarakat perlu tau apa saja hak-hak mereka di mata hukum. Kalau saya lihat selama ini masyarakat sepertinya takut. Di benak mereka membayar pengacara menguras kantong. Aplikasi Jago Hukum bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin mendapatkan layanan bantuan hukum, semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu,” jelas Christian kepada wartawan di Jakarta, baru baru ini.
Apa saja yang bisa didapatkan dari Jago Hukum? Selain fitur percakapan dan video call, aplikasi ber-tagline ‘Hukum untuk Semua’ menawarkan jasa pro bono alias gratis bagi masyarkat yang ingin mengetahui hak-hak hukum mereka.
Area yang ditangani sangat lengkap dan beragam mulai dari perkara pidana, perdata, kenotarisan, hingga penerjemah tersumpah. Bahkan, Jago Hukum menggandeng Lembaga Bantuan Hukum Tridarma Indonesia sebagai mitra.
Ia berharap masyarakat bisa memanfaatkan kehadiran aplikasi secara maksimal tanpa rasa takut, malu karena keuangan terbatas. Jago Hukum bisa diunduh semua ponsel berbasis android dan iOS di Google Play Store. “Jago Hukum adalah market place layanan hukum pertama di Indonesia,’’ imbuhnya.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
