Rapat Paripurna DPRD Jembrana, Wabup Ipat paparkan Rancangan APBD 2027

BALIEXPRESS.ID-Ruang fiskal Kabupaten Jembrana semakin terbatas menyusul berlanjutnya kebijakan penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih ketat dalam mengatur belanja dan menentukan skala prioritas pembangunan pada 2027. Jika pada 2026 pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang, tahun depan pengelolaan anggaran dituntut lebih disiplin lagi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Jembrana, IGN Patriana Krisna (Ipat), saat membacakan Penjelasan Bupati Jembrana terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (2/11/2026), di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Jembrana.

Dalam penyampaiannya, Wabup Ipat menegaskan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijawab dengan pengelolaan anggaran yang semakin cermat, terukur, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, penurunan alokasi TKD yang telah terjadi pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya masih menjadi tantangan bagi daerah. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat dan tanggung jawab pemerintahan tetap harus dipenuhi.

“Kondisi ini menuntut kita untuk semakin cermat menetapkan prioritas, semakin disiplin mengelola belanja, dan semakin sungguh-sungguh menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap rupiah harus ditempatkan pada kebutuhan yang tepat, setiap belanja harus memberikan manfaat yang terukur, dan setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga: Tinjau Longsor Pelaga Eco Park, Pemkab Badung dan Pemprov Bali Pacu Evakuasi Dua Korban Hilang

Ipat juga menekankan, program-program yang telah berjalan dan terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap dijaga keberlanjutannya. Karena itu, efisiensi anggaran akan diarahkan pada penekanan belanja tidak produktif, penghapusan pemborosan, serta penyesuaian volume pekerjaan dengan kemampuan keuangan daerah.

Meski demikian, pengurangan volume pekerjaan tidak boleh mengorbankan manfaat maupun kualitas hasil pembangunan. Efisiensi, menurutnya, bukan semata-mata mengurangi pengeluaran, melainkan memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Atas dasar itu, Rancangan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027 disusun dengan mengedepankan semangat empati fiskal, yakni mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat. Prinsip ketepatan sasaran, kehati-hatian, serta keberlanjutan pelayanan publik menjadi landasan dalam penyusunan anggaran tersebut.

Dalam pemaparannya, Ipat mengungkapkan, total Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Jembrana 2027 dirancang sebesar Rp1,280 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp262,42 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1,017 triliun.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah daerah merancang Belanja Daerah sebesar Rp1,432 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp1,011 triliun, Belanja Modal Rp292,60 miliar, Belanja Tak Terduga Rp3,80 miliar, serta Belanja Transfer sebesar Rp124,37 miliar.