BALI EXPRESS, TABANAN - SMP Harapan Tabanan kembali harus mengubur harapannya untuk dapat membuka kelas di tahun ajaran 2017/2018. Ini lantaran lima dari 10 siswa yang mendaftar tidak hadir saat hari pertama sekolah Senin kemarin (10/7), sehingga lima orang lainnya diarahkan ke SMP Saraswati.
Suasana di sekolah yang beralamat di Jalan Mataram, Tabanan itu pun nampak sepi. Satu per satu siswa yang mulai berdatangan diberikan pengarahan dan langsung diantar ke SMP Saraswati langsung oleh Ketua Yayasan Harapan Bangsa. Hal itu dilakukan agar para siswa tidak kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, karena dengan lima orang siswa SMP Harapan belum bisa melaksanakan kegiata belajar-mengajar dan khawatir siswa tidak akan betah.
Setelah ditunggu-tunggu, dari 10 orang yang mendaftar di SMP Harapan hanya 5 orang yang datang untuk mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sedangkan 5 lainnya diduga sudah diterima di sekolah negeri melalui PPDB gelombang kedua.
"Yang datang hari ini hanya lima orang, lalu ada satu orang yang mengatakan jika diterima di sekolah negeri, sisanya ya mungkin diterima juga. Kelima siswa itu langsung kita arahkan ke SMP Saraswati diantar langsung oleh Ketua Yayasan. Karena kami juga kasihan kepada siswa kasihan jika hanya lima orang saja," ujar salah seorang pegawai TU, Ni Putu Sri Wirat.
Atas kondisi tersebut maka sudah dipastikan untuk tahun ini SMP Harapan tak bisa bangkit lagi menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar meskipun awalnya pihak sekolah sangat antusias dan semangat, yang dalam bahasa gaulnya SMP Harapan terkena PHP (Pemberi Harapan Palsu). “Beginilah kenyataannya, apa yang diawal kami harapkan ternyata ujung-ujungnya seperti ini. Dengan dibukanya PPDB gelombang kedua, siswa yang sebelumnya sudah mendaftar di swasta namun karena nilainya masuk dalam perankingan ya otomatis akan tersedot,” ungkap Ketua Yayasan Harapan Bangsa, Ida Bagus Nuaba.
Lima orang siswa yang mendaftar di SMP Harapan kemudian diarahkan ke SMP Saraswati oleh pihaknya agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak sesuai program pemerintah yakni wajib belajar 9 tahun, dan kelima siswa tersebut juga telah diterima langsung oleh Kepala Sekolah SMP Saraswati.
Pihaknya pun tak bisa berbuat banyak, karena dibukanya PPDB gelombang kedua tersebut merupakan kebijakan bersama di Kabupaten Tabanan. Terlebih merupakan aspirasi rakyat meskipun menyebabkan sekolah kembali menerapkan sistem double shift. "Padahal sekolah negeri yang memberlakukan double shift kan sudah salah," lanjutnya.
Ia juga menyayangkan persiapan yang pihaknya lakukan belakangan ini untuk PPDB, mulai dari pencetakan kemudian pemasangan baliho, pembersihan ruangan kelas hingg penataan taman. Nuaba juga mengaku belum sempat berkoordinasi lagi dengan Kepala Dinas Pendidikan Tabanan atas kondisi tersebut. “Jadi setelah ini kita akan ke Disdik untuk melaporkan kondisi sekolah bahwa kami tidak mendapatkan siswa lagi di tahun ini,” imbuhnya.
Kini sekolah yang berdiri sekitar tahun 70-an dengan 6 orang guru yayasan, 10 orang guru PNS dan 6 orang pegawai itu pun harus ‘beristirahat’ kembali. Namun tidak menutup kemungkinan jika di tahun berikutnya SMP Harapan akan kembali membuka pendaftaran.
“Izin operasional masih kita pegang kok, kalau dibilang Dapodiknya sudah mati masih bisa di-update lagi kalau kita punya siswa. Tetapi kalau sistemnya seperti ini terus ya perlahan sekolah swasta akan mati,” tandasnya.
Sementara itu, salah seorang siswa yang sudah diterima di SMP Saraswati dan tengah mengikuti MPLS hari pertama bahkan tiba-tiba dijemput oleh ibunya dengan alasan sudah diterima di salah satu SMP di Kediri. Pihak sekolah juga tak bisa berbuat banyak, dan mengembalikan uang pendaftaran.
Kepala Sekolah SMP Saraswati, I Made Sugita menyebutkan jika pada PPDB tahun 2017 ini ia mendapatkan 31 orang siswa, namun dikurangi satu orang siswa yang baru saja dijemput oleh ibunya, sehingga dipastikan 30 orang siswa yang akan mengikuti kegiatan belajar-mengajar di SMP Saraswati Tabanan.
Sejatinya sejak PPDB dibuka, pihaknya mencatat ada sebanyak 48 orang siswa yang mendaftar, dimana hal itu membuat pihaknya cukup lega apalagi sejak awal digadang-gadang akan ada sekitar 500 orang siswa di Kecamatan Tabanan yang tidak tertampung di Sekolah Negeri dan akan diarahkan ke Sekolah Swasta. “Kemudian pada tanggal 7 Juli saya minta anak-anak datang ke sekolah untuk mempersiapkan MPLS, namun yang datang hanya 24 orang, kemudian pada tanggal 8 Juli datang lagi 3 siswa, sehingga totalnya 27. Kami menduga siswa yang tidak datang itu ya bisa saja sudah diterima di Sekolah Negeri dalam gelombang kedua,” ujarnya.
Akan tetapi pada hari Senin kemarin (10/7), siswa yang datang hanya 26 orang, ditambah 5 orang siswa yang mendaftar di SMP Harapan kemudian diarahkan ke SMP Saraswati oleh Ketua Yayasannya. “Agak siangan datang lima orang siswa yang mendaftar di SMP Harapan, menurut informasi Ketua Yayasannya dari 10 orang yang mendaftar hanya lima yang datang jadi diarahkan ke SMP Saraswati, sehingga total ada 31 orang siswa yang kami terima. Namun ternyata satu orang lagi dijemput orang tuanya dengan alasan sudah diterima di salah satu sekolah di Kecamatan Kediri,” ungkapnya.
Maka dari itu, 30 orang siswa yang berada dalam satu rombongan belajar (rombel) tersebut kini tengah mengikuti MPLS di SMP Saraswati Tabanan. Jumlah tersebut dikatakannya lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan lima orang siswa saja. “Tahun lalu kami hanya mendapatkan lima siswa, tetapi tetap kami terima dengan harapan seiring berjalannya waktu akan ada penambahan siswa tetapi ternyata malah berkurang sampai sisa dua orang dan memutuskan untuk pindah. Dan kami jadinya hanya punya kelas IX saja sebanyak 15 orang yang tahun ini sudah tamat,” papar Sugita.
Pihaknya pun berharap, dari 30 siswa yang telah diterima tidak lagi ada pengurangan namun berharap terus bertambah sesuai dengan ekspektasi awal ketika adanya penerapan sistem zonasi yang juga bertujuan untuk pemerataan siswa. “Awalnya kami berpikir setelah pengumuman PPDB di sekolah negeri, maka kami akan diserbu siswa, tetapi ternyata tidak dan malahan kami hanya mendapatkan 30 orang siswa,” katanya.
Sebelumnya sekolah swasta di Kecamatan Tabanan yakni SMP Saraswati dan SMP Harapan digadang-gadang akan menampung sekitar 500 orang siswa yang tidak diterima di SMPN 1, 2, dan 3 Tabanan. Namun apa daya, dengan Surat Edaran dari Sekda Tabanan yang lahir dari rekomendasi DPRD Tabanan kepada Bupati Tabanan yang kemudian di disposisikan ke Sekda Tabanan dan diteruskan ke Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah jika sekolah negeri bisa memaksimalkan rombel yang ada sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 yakni maksimal rombel dalam setiap tingkat adalah 11 kelas. Maka dari itu rata-rata tiga SMP negeri tersebut menambah kelas dua hingga empat kelas.
Editor : I Putu Suyatra