BALI EXPRESS, TABANAN - Keberadaan center point yang diisukan sebagai helipad dikawasan Subak Jatiluwih memang sempat menimbulkan pro dan kontra. Bahkan hal tersebut diduga melatarbelakangi Guru Besar Bidang Hukum Adat Universitas Udayana Prof. I Wayan Windia mengusulkan agar status Warisan Budaya Dunia (WBD) dicabut.
Atas ramainya isu itu beredar di media sosial, anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK) pun melakukan kunjungan kerja di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan, Kamis (16/5).
Kedatangannya diterima langsung oelh Manajer Operasional DTW Jatiluwih, Perbekel Jatiluwih, Kelian Subak Jatiluwih, Pekaseh dan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan.
Dal kesempatan tersebut Arya Wedakarna mengatakan bahwa selaku DPD RI dirinya ingin melihat langsung kondisi Jatiluwih yang diisukan membangun helipad. Namun setelah mendapat penjelasan dari badan pengelola, desa dan pemerintah kabupaten ternyata yang dikatakan helipad tersebut hanua center point yang pada prinsipnya tidak mengganggu kawasan Subak Jatiluwih iti sendiri.
"Sudah kita klarifikasi ternyata iti bukan helipad, tetapi meeting point atau center point yang bisa digunakan sewaktu-waktu ketika ada bencana atau kecelakaan wisatawan, apapun bisa terjadi sehingga butuh penanganan serius disana," ujarnya.
Disamping itu, tidak ada sawah produktif yang digunakan dan tidak mengganggu kawasan subak sehingga menurutnya tidak ada permasalahan di Jatiluwih. Tinggal menyamakan persepsi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diperjuangkan ke Pusat. Maka dari itu pihaknya akan mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dibawah Dirjen Kebudayaan melakukan dua hal terhadap Jatiluwih.
"Yang pertama memasukkan kawasan Jatiluwih dalam status Kawasan Strategis Nasional dan yang kedua dibuat payung hukum agar tidak bertentang dengan UU 2014 sehingga Bali, Tabanan atau Desa memiliki aturan dalam membangun," paparnya.
Dirinya pun setuju jika kawasan Jatiluwih diberdayakan namun dengan catatan tidak ada bangunan permanen, dan tidak ada alih fungsi lahan di lahan seluas 17.000 hektar tersebut. Karena menurutnya status WBD sangat berpengaruh pada pariwisata di Jatiluwih.
"Karena kedatangan turis bukan sekedar untuk wisata saja, ada juga untuk penelitian, pendidikan, ada yang mencintai budaya sudah barang tentu mereka mencari WBD, jadi branding itu sangat perlu," sambungnya.
Maka dari itu Wedakarna dengan tegas menolak apabila status WBD itu dicabut karena memperjuangkannya pun sangat sulit. Dirinya pun mendukung jika center point tersebut dibangun icon pariwisata DTW Jatiluwih seperti misalnya patung Dewi Sri. "Sebuah kawasan wisata harus memiliki icon wisata baru per lima tahun, sekarang ini tantangan bagi badan pengelola bisa tidak membuat itu, karena itu juga membuat turis datang berulang-ulang," imbuhnya.
Hal itu juga yang membuat dirinya mendorong Dirjen Kebudayaan agar membuat detail apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kawasan WBD Jatilwuih. "Ada Rp 2.000 Triliun dana setiap tahun dipusat, itu harus direbut. Tetapi gimana mau merebut kalau tidak ada payung hukum. Jadi saya tantang Bupati Tabanan harus keras kepada pemerintah pusat, Gubernur juga keras, DPD juga keras, apalagi katanya 1 jalur, semestinua tinggal angkat telepon aja bisa beres. Mudah-mudahan bisa jadi kenang-kenangan Bupati sebelum lengser, agar ada payung hukumnya nanti," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan I Gusti Ngurah Supanji mengaku sangat bersyukur bisa dikunjungi anggota DPD RI sehingga bisa mengetahui kondisi Jatuluwih secara langsung. "Dan kita sama-sama berkomitmen mempertahankan WBD tentunya berdasarkan aturan yang ada. Justru UU 11 2010 tentang cagar budaya justru harus dimanfaatkan," tegasnya.
Hal serupa disampaikan Manajer Operasional DTW Jatiluwih, I Nengah Sutirtayasa. Dimana pihaknya mengapresiasi kedatangan Arya Wedakarna ke Jatiluwih karena sangat membantu dalam mengkonter berita negatif yang selama ini dilontarkan ke publik. "Kami sudah menyampaikan kondisi di lapangan secara riil, dan pak senator tidak mempermasalahan mengenai center point tersebut," ungkapnya.
Editor : I Putu Suyatra