Penandatanganan berita acara tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama antara kepala Dinas PUPRKP Provinsi Bali dengan Kepala Dinas PUPRKP Kabupaten Karangasem Nomor 075/11/PKS/B.Pem.Kesra/V/2021 dan 075/60/PKS-DPUPR/PEM/2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Telaga Waja.
Kepala Dinas PUPRKP Karangasem Wedasmara dalam laporannya menyampaikan, berdasarkan koordinasi yang dilakukan antara Dinas PUPR Kabupaten Karangasem dengan Dinas PUPRKIM Provinsi Bali melalui UPT PAM Provinsi Bali dan Perumda Tirta Tohlangkir, secara umum disepakati bahwa pihak UPT PAM Provinsi Bali akan mengelola jaringan transmisi pada stage pertama dari reservoar distribusi milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida. Sedangkan jaringan transmisi di atasnya beserta seluruh reservoar dan jaringan distribusi, akan dikelola Perurmda Tirta Tohlangkir.
Bupati Gede Dana dalam sambutannya menyampaikan, air minum merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib mendapatkan perhatian pemerintah. Dia menyebut, tiga jalur jaringan transmisi dan distribusi jaringan pipa Telaga Waja yang dibangun Pemkab Karangasem berlokasi di Desa Tianyar Barat, Tianyar Tengah, dan Tianyar.
"Sebenarnya hal ini sudah lama didiskusikan. Dengan keseriusan saya dan pak wakil, akhirnya hal yang sangat dinanti ini terwujud juga, karena kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujar Bupati Gede Dana.
Lebih lanjut, Bupati Gede Dana mengatakan, tidak akan berhenti sampai di sini, tetapi akan terus bergerak mengoptimalkan potensi yang telah ada. Hal itu dilakukan, mengingat masih banyak masyarakat Karangasem yang menghadapi masalah kekurangan air.
“Kami ketahui masih banyak masyarakat Karangasem, khususnya di wilayah Kecamatan Kubu, Abang dan Seraya kekurangan air bersih. Namun hal tersebut harus dilaksanakan secara bertahap karena kondisi dan permasalahan di masing-masing tempat berbeda-beda," tambahnya.
Gede Dana juga menyatakan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Telaga Waja merupakan jaringan perpipaan yang cukup besar, bahkan boleh dikatakan terbesar di Indonesia. Panjangnya mencapai lebih dari 70 km dengan kondisi topografi yang cukup ekstrem. Karena itu, dalam pengoperasiannya membutuhkan teknologi tinggi dan biaya operasional yang besar.
"Untuk itu, pihak pengelola perlu cermat dalam pengelolaannya sehingga keberlanjutan dari program ini dapat terjaga selama-lamanya. Hal ini penting untuk diketahui demi peningkatan layanan pemerintah, khususnya dalam bidang air bersih. Masyarakat juga diharapkan bijak dan efisien dalam memanfaatkan air agar tidak terjadi pemborosan," ujarnya. (dir)
Editor : I Komang Gede Doktrinaya