Petisi ini ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Ketua PHDI Pusat Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Pengurus Harian PHDI Bali Nyoman Kenak, Kelian Adat dan Kelian Dinas setempat area Canggu dan Berawa, Kasatpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi, dan Kasatpol PP Kabupaten Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara.
Terkait adanya petisi tersebut, rencananya Satpol PP Provinsi Bali dan Kabupaten Badung akan menggelar rapat. Dalam rapat tersebut akan diputuskan langkah kedepan untuk menyikapi adanya pengaduan dari masyarakat.
Camat Kuta Utara I Putu Eka Permana membenarkan polusi suara yang menyebabkan warga sekitar terganggu. Menurutnya, ada beberapa villa yang melakukan komplain atas adanya suara musik yang terjadi diatas pukul 10.00 hingga dini hari. “Suara yang besar itu dianggap menganggu,” ujar Eka Permana saat dikonfirmasi Selasa (13/9).
Untuk menghindari adanya protes, ia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak desa dan masyarakat yang melakukan komplain. Terlebih masyarakat atau wisatawan yang tinggal disekitarnya tidak terganggu. Namun untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi disebutkan harus ada aturan yang lebih kuat. “Saat ini karena masih dalam masa PPKM level 1 jadi kita mengikuti Inmendagri. Untuk restoran atau cafe yang buka pada malam haru boleh dibuka sampai pukul 02.00. Tapi kami harapkan kalau sudah pukul 23.00 keatas agar suaranya diperkecil,” jelasnya.
Lebih lanjut pihaknya menambahkan, akm dilakukan rapat dari Satpol PP Provinsi Bali dan Kabupaten Badung yang akan membahas terkait tingkat kebisingan. Dalam rapat tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan dan aturan yang akan mengatasi permasalahan kebisingan.
“Rencananya rapatnya besok (Rabu, hari ini). Kami akan menunggu aturan yang dikeluarkan. Kami akan menggunakan sebagai acuan karena di kecamatan dan desa tidak bisa mengambil keputusan tanpa dasarl hukumnya supaya tidak bertentangan dengan yang lainnya,“ pungkasnya.
Sementara Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara menerangkan, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait adanya petisi tersebut. Dalam hal ini ia menekankan sebagai penegak hukum tidak akan berlaku semena-mena. Lantaran Inmendagri No 42 Tahun 2022 yang mengatur jam operasional dan Pergub Bali No 16 Tahun 2016 yang mengatur baku mutu tingkat kebisingan. “Satu sisi ada peraturan yang memayungi pelaku usaha, pada satu sisi masyarakat juga supaya terayomi, dan tak bisa hanya Satpol PP saja yang menyelesaikan, komprehensif, karena ada peran instansi lain yang juga harus terlibat,” terang Suryanegara.
Lebih lanjut birokrat asal Denoasar ini menambahkan, telah mengantongi usaha-usaha resto, bar, beach club, cafe yang rata-rata memutar musik dengan suara keras. Namun ia menyakini kondisi ini terjadi akibat berkembangnya sektor pariwisata. “Pastinya seputaran desa Tibubeneng dan Canggu yang dipermasalahkan. Ini yang akan kami bahas. Perkembangan pariwisata seperti gula, pasti akan banyak semut yg datang, sehingga kami tidak mau gegabah, karena sudah ada peraturan yang melandasi pelaku usaha,” imbuhnya. Editor : I Dewa Gede Rastana