SINGARAJA, BALI EXPRESS - Piutang Pajak Bumi Bangunan, Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) belakangan ini mengalami tren peningkatan di Buleleng. Hal itu pun menjadi perbincangan di DPRD Buleleng. Pembahasan soal piutang pajak tersebut menjadi poin penting yang mesti dituntaskan.
Dalam rapat pembahasan ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022, Badan Anggaran DPRD Buleleng menelisik alasan di balik naiknya piutang pajak tersebut. Pertanyaan itu pun langsung ditujukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng.
Dikonfirmasi Rabu 19 Juli 2023 siang, Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara meminta kepada TAPD Buleleng agar menelusuri faktor penyebab kenaikan piutang pajak. Ia juga meminta agar sektor piutang PBB-P2 ini lebih diperhatikan. Susila pun menegaskan dalam hal perpajakan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah tak dapat dianggap sepele. “Jadi cari tahu alasan wajib pajak malas atau enggan bayar pajak. Kenapa bisa tidak bayar pajak? Jangan hanya menghitung jumlah piutangnya saja. Peran wajib pajak sangat penting juga," kata dia.
Susila juga meminta agar persoalan ini diperhitungkan dan mendapatkan solusi. Menurutnya, pengenaan tarif pajak untuk PBB-P2 bagi wajib pajak terlalu tinggi. Ia mengklaim hal itulah yang menjadi beban wajib pajak sehingga enggan untuk membayar pajak.
Kendati demikian beberapa kemudahan dan keringanan yang ditawarkan kepada wajib pajak tak serta Merta membuat para wajib pajak terketuk untuk memenuhi kewajibannya. “Seperti tarif pajaknya yang diturunkan atau NJOP yang perlu mendapat evaluasi. Selain solusi tersebut juga tidak kalah pentingnya dalam penetapan fungsi lahan dengan subyek pajak itu sendiri sehingga ada perbedaan antara lahan-lahan yang produktif dengan lahan yang tidak produktif, dan dapat meringankan beban bagai WP dengan harapan mereka akan taat untuk membayar pajak,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua TAPD Buleleng, Gede Suyasa juga sependapat. Ia sepakat mengenai solusi yang harus ditawarkan kepada wajib pajak serta penanganan PBB-P2 harus segera mendapatkan evaluasi. Suyasa menerangkan, peningkatan piutang PBB-P2 dari tahun ke tahun disebabkan karena setiap tahun ada penunggakan. Sementara piutang yang sebelumnya juga belum di lunasi sehingga terjadi penambahan tiap tahunnya. Pemerintah daerah juga telah mengambil kebijakan melalui peraturan Bupati terkait putang pajak PBB-P2 dari tahun 2015 ke bawah. Dalam peraturan tersebut piutang terhitung tahun 2015 ke bawah sudah dihapuskan dengan catatan, piutang pajak setelah 2015 dilunasi sehingga WP hanya dibebankan pada piutang pajak 2015 ke atas. “Hal ini tentunya akan mengurangi piutang pajak PBB-P2 hingga 40 persen, tapi kenyataannya masih banyak juga WP yang belum melunasi sehingga Piutang pajak sebelumnya belum bisa di hapuskan,” jelas Sekda Suyasa. (*)
Editor : I Made Mertawan