DENPASAR, BALI EXPRESS - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Gubernur Bali Wayan Koster meluncurkan Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dan Project Management Office (PMO) Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.
Kegiatan itu digelar di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Sabtu (19/8).
Peluncuran Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dan Project Management Office (PMO) Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, juga dihadiri para Deputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bupati/Walikota Se-Bali, hingga Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Menteri PPN, Suharso Monoarfa menyampaikan, pertama mengapresiasi kinerja Gubernur Bali Wayan Koster dalam mempercepat pelaksanaan Transformasi Ekonomi Bali melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali yang ditandai dengan peluncuran Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dan Project Management Office (PMO).
Kedua, dibentuknya Bali-Kerthi Development Fund untuk menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari non-pemerintah dan digunakan khusus untuk kegiatan pembangunan terkait dengan transformasi Ekonomi Kerthi Bali sekaligus menjadi financial hub di Bali yang memberi dampak ekonomi bagi pembangunan Bali.
Ketiga, Pembentukan PMO Transformasi Ekonomi Kerthi Bali telah memiliki dasar hukum yaitu terbitnya Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 109/M.PPN/HK/08/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Secara khusus, Menteri PPN, Suharso Monoarfa menceritakan, sebelum adanya Bali-Kerthi Development Fund, 60 lebih negara di dunia telah memanfaatkan Municipal Development Funds (MDF) untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
"Salah satu keberhasilan penerapan dari MDF di beberapa negara, di antaranya adalah Colombia yang mendapatkan pembiayaan 30 persen untuk sektor pelayanan publik, 30 persen untuk jalan dan transportasi, serta 13 persen mendapatkan pembiayaan untuk fasilitas pendidikan," paparnya.
Sedangkan di Georgia mendapatkan pembiayaan 55 persen untuk perbaikan jalan perkotaan dan 20 persen untuk air bersih dan saluran pembuangan. Jadi BDF ini sebenarnya Kami mau ciptakan di nasional, namun Bali lebih dulu yang menciptakan.
Karena itu, Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster telah menjadi contoh untuk Indonesia yang ikut berkompetisi di kan cah dunia dalam men cari sumber — sumber pembiayaan yang inovatif.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Menteri PPN Suharso Monoarfa, Karena memiliki komitmen sangat kuat, nyata, dan luar biasa mendukung pembangunan Bali.
Salah satunya dengan memberikan dukungan terhadap Ekonomi Kerthi Bali yang diluncurkan oleh Bapak Presiden tanggal 3 Desember 2021, dan Bali dijadikan percontohan Transformasi Ekonomi Indonesia.
Transformasi ini ditindaklanjuti dengan pembentukan PMO Transformasi Ekonomi Kerthi Bali hingga dikeluarkannya keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.
Pembentukan PMO adalah untuk mempercepat pelaksanaan Transformasi Ekonomi Bali, memberi masukan atau rekomendasi kebijakan kepada OPD pengampu dan pengambil kebijakan melalui resource gap analysis dan feasibility studies agar eksekusi program dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
"Struktur PMO dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dibantu oleh Perangkat Daerah selaku Koordinator Bidang Sektor, serta Tenaga Ahli;, PMO juga akan melibatkan Kementerian/Lembaga, BI, OJK, BPS, dan Instansi lainnya, diluar struktur eksekusi atau sebagai ex-officio, terutama dibagian monitoring dan evaluasi," tegas Gubernur Koster.
Selain itu, PMO akan berkoordinasi secara intensif dan menjadi bagian integral dari Sekretariat Transformasi Ekonomi Indonesia. Dalam PMO akan dilakukan pembagian peranan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan PMO mulai bekerja tahun 2023, dengan dukungan dana oprasional dari APBN.
Menteri PPN Suharso Monoarfa juga dikatakan Wayan Koster telah memberikan dukungan penuh pembentukan Bali-Kerthi Development Fund.
Dijelaskannya, Bali membutuhkan opsi pendanaan di luar APBD sebagai instrumen pendanaan untuk membiayai program-program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, infrastruktur, dan sarana-prasarana strategis dalam mengimplementasikan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Editor : Nyoman Suarna