BADUNG, BALI EXPRESS - Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island State (KTT AIS) 2023 akan digelar di Bali pada 10-11 Oktober 2023.
Demi melancarkan KTT AIS itu, Polri melakukan pengamanan dengan menggelar Operasi Tribrata Agung.
Diketahui, Indonesia khususnya Bali didaulat menjadi tuan rumah KTT AIS 2023 yang mengusung tema “Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Futur”.
Agenda tersebut berfokus kepada tiga aspek penting yaitu, pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.
Operasi Tribrata Agung untuk mengamankan kegiatan tersebut akan berlangsung selama enam hari, mulai dari 8-13 Oktober 2023, di wilayah hukum Polda Bali.
Hal itu disampaikan Kasatgas Humas Operasi Tribrata Agung Brigjen Ahmad Ramadhan setelah latihan pra Operasi tersebut di Pusepm Badung, Rabu 4 Oktober 2023.
“Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif didukung penegakan hukum, siber, interpol dan kehumasan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan KTT AIS,” terangnya.
Dalam pengamanan ini, Polri menerjunkan sebanyak 4.083 personel. Rinciannya, personel Mabes Polri sebanyak 1.863 dan dari Polda Bali 2.220.
Polri melakukan pengamanan mendukung Paspampres dan Kogabwilhan II. Polri juga mengerahkan sebanyak 160 personel dan kendaraan yang di-BKO kepada Paspampres dalam pengawalan VVIP.
“Polri melakukan pengamanan di ring 1,2,3 dan 4 (kawasan) pada objek kegiatan dan penginapan para menteri negara-negara yang hadir dan delegasi pada KTT AIS 2023,” imbuhnya.
Kepolisian menggunakan Command Center 91 ITDC Nusa Dua sebagai posko kegiatan pengamanan KTT AIS 2023.
Posko ini memiliki fitur lengkap di dalam memantau pergerakan personel, kendaraan pengamanan, jalur komunikasi, aplikasi internal Polri, serta aplikasi eksternal dari instansi terkait.
Sehingga dapat mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan kepala negara, menteri dan delegasi.
Sementara itu, dalam rangka kontinjensi (kedaruratan), peran dari upaya penyelamatan para kepala negara, akan menjadi tugas Paspampres beserta Kogabwilhan II, serta dibantu Polri bila diminta.
“Dalam keadaan kontinjensi (kedaruratan) upaya penyelamatan para menteri delegasi KTT AIS juga menjadi tanggung jawab Polri dengan menerapkan rencana kontinjensi yang diatur dalam Operasi Aman Nusa I,II dan III,” pungkasnya. (*)
