MANGUPURA, BALI EXPRESS – Dari 2.382 alokasi PPPK di Pemkab Badung, belum mengakomodir seluruh tenaga kontrak.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pun masih mengupayakan agar seluruh tenaga kontrak dapat naik status menjadi PPPK.
Hanya saja Giri Prasta menyatakan belum ada seleksi CPNS. Hal ini diakui Giri Prasta usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Badung, Senin (9/10).
Menurut Giri Prasta, rekrutmen tenaga fungsional PPPK ini disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh Kemenpan RB.
Bahkan sebanyak 20 persen PPPK dibuka untuk jalur umum.
“Berbicara tentang kuota yang diberikan Kemenpan RB, dengan kuota itu akan kita isi sepenuhnya. Kuota itu juga ada ketentuan yaitu 20 persen dari luar, tapi saya rasa itu tidak masalah,” tegasnya.
Meski demikian, Giri Prasta yakni Bupati asal Pelaga ini mengupayakan agar tenaga honorer di Kabupaten Badung tidak hilang.
Mengingat kuota yang diberikan tidak mencakup seluruh tenaga kontrak di Gumi Keris.
“Bagi pegawai yang honorer daerah jagan sampai dihilangkan, ini bersikeras akan kita pertahankan, kita akan bukakan lagi (seleksi PPPK),” ucap Giri Prasta.
Untuk itu pihaknya berharap agar kuota seleksi PPPK dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Sekali lagi kami sudah sampaikan agar disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah. Kalau celah fiskal sudah negatif, berarti kami sudah mampu untuk menggaji, diizinkan untuk PPPK semua,” jelas mantan Ketua DPRD Badung tersebut.
Disingung terkait rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Giri Prasta mengaku belum melakukan hal tersebut.
Sebab dirinya kini masih berfokus untuk mengakomodir PPPK.
“Saya kira (PPPK) sama dengan PNS, dan kami meyakini semua PPPK akan menjadi PNS, itu keyakinan saya. Karena dimudahkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas, ada pikiran beliau bagaimana PPPK juga mendapatkan pendapatan pensiun, saya kira itu sudah sama,” terangnya.
Sebagai informasi tambahan, untuk tahun 2023 tahap seleksi PPPK tengah berlangsung.
Bahkan dari keseluruhan jumlah alokasi yang dibuka adalah 2.382 PPPK.
Untuk formasi PPPK guru sebanyak 939 orang, tenaga kesehatan 1.225 orang, dan tenaga teknis 218 orang.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung Gede Wijaya tidak menampik jika belum seluruh tenaga kontrak terakomodir.
Sebab ia menyatakan dari pendataan tenaga non ASN yang telah dilakukan terdapat sekitar 7.000 orang.
“Kalau di tahun 2022 kita sudah lakukan pengangkatan sebanyak 2.033 tenaga PPPK Guru, kemudian tahun ini sekitar 2.000 orang. Jadi yang tersisa sekitar 3.000 orang,” jelas birokrat asal Kerobokan tersebut. (*)
Editor : Nyoman Suarna