BALIEXPRESS.ID-Politisi sekaligus advokat Gede Pasek Suardika ikut menyikapi terkait kisruhnya pelaksanaan sistem pendaftaran PPDB di Bali.
Menurut Pasek Suardika, kisruhnya PPDB menjadi bukti bahwa sistem ini terlalu ringkih karena terlalu banyak varian yang multitafsir ketika diterapkan.
Baca Juga: WADUH! Proyek Jalan Hotmix Pertama di Nusa Penida Senilai Rp56 Miliar Terancam Molor, Ini Alasannya
Melalui akun media sosialnya, Pasek Suardika menyebut bahwa kekisruhan terjadi karena semua siswa ingin diterima di sekolah negeri sehingga terjadi “pemaksaan” jumlah siswa yang diterima di sekolah negeri sampai harus menambah rombongan belajar baru.
“Dalam PPDB sebenarnya ada yang diterima dan ada yang tidak diterima adalah hal yang biasa saja. Tetapi karena tekanan politik menjadi kacau balau,” tulis Pasek Suardika dikutip pada Rabu (10/07/2024).
“Sebab semua maunya sekolah negeri dan disisi lain sekolah swasta seakan bukan bagian yang dipikirkan kekuasaan lokal,” imbuhnya.
Baca Juga: Event Street Dance Internasional “Just Dance It Out 2024” Hadir di Bali, Berikut Cara Daftarnya!
Lebih lanjut Pasek Suardika menyebut sekolah swasta dianggap seperti perusahaan swasta bukan sebagai partisipasi masyarakat yang harus diback up pemerintah untuk bisa eksis ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pihaknya menyebut jika pemaksaan sekolah di negeri walau tidak lulus adalah sumber kekacauan dan kekacauan berikutnya adalah adanya intervensi berlebih secara politik.
“Menurut Saya ya yang tidak diterima di negeri masuk ke sekolah swasta sehingga sekolah swasta juga menjadi sehat bukan semakin bangkrut,” jelasnya.
Bangkrutnya sekolah swasta, kata Pasek Suardika adalah kegagalan pemimpin setempat untuk menjaga partisipasi masyarakat di sektor pendidikan.
Baca Juga: Singgung Soal Dana BOS; AWK Minta Sekolah Swasta Tak Patok Uang Pendaftaran Terlalu Tinggi
“Mereka lupa, Koster jadi Gubernur diterima di SMAN I Singaraja serta diterima ITB dan UI karena pernah bersekolah di sekolah swasta Bhaktiyasa yang kini sudah tutup. Kalau tidak salah juga Gubernur Dewa Beratha juga produk swasta di sekolah Saraswati,” ungkapnya.
“Saya juga sejak TK sampai SMP sekolah di Lab Unud Singaraja sekarang Lab Undiksha Singaraja dan bisa di DPR dan DPD RI,” imbuh pria yang akrab disapa GPS ini.
Bicara kualitas jika pemerintah membantu juga sekolah swasta maka bisa maju dan hebat juga dan siswanya pun bangga.
Baca Juga: Soroti Kisruh PPDB di Bali; AWK Tak Ingin Penerimaan Siswa Baru Jadi Ladang Korupsi
Namun pihaknya menyebut kalau kebijakannya mematikan sekolah swasta baik dari branding hingga perhatian yang minim maka setiap tahun akan menyebabkan masalah yang sama.
“Jadi jika PPDB mau jalan dengan baik hindari intervensi dan kecurangan dan jika kualitas pendidikan merata maka dukung eksistensi sekolah swasta,” pungkasnya.
Editor : Wiwin Meliana