BALIEXPRESS.ID - Aksi mogok kerja oleh karyawan PT Angkasa Pura Supports (APS) Cabang Denpasar di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, telah dilakukan sejak Senin (19/8). Namun yang mengejutkan ada rekrutmen posisi Aviation Security dan Aviobridge yang telah diumumkan.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung pun prihatin atas adanya hal tersebut
Kdisperinaker Badung, Putu Eka Merthawan menyebutkan, ada pengumuman dua lowongan pekerjaan oleh PT APS untuk posisi Aviation Security dan Aviobridge yang dirilis dalam bentuk flyer bertajuk “We Are Hiring”.
Pihaknya prihatin adanya informasi lowongan pekerjaan di tengah aksi mogok kerja yang sedang berlangsung oleh sejumlah pekerja PT APS.
“Saya pun sempat menanyakan kenapa harus ada kata project. Kalau Angkasa Pura I tidak memberikan kami project kan habis saya, karyawan pun habis, itu jawabannya,” ujar Eka Merthawan, Selasa (20/8).
Menurutnya, penerbitan lowongan ini bisa berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan pekerja yang melaksanakan mogok kerja.
Sebagai pembina ketenagakerjaan di Kabupaten Badung sebagaimana Permenaker Nomor 17 Tahun 2014, Disperinaker mengimbau PT APS untuk menahan diri dengan menunda sementara penerbitan lowongan tersebut, sambil menunggu momentum yang tepat dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003.
Pihaknya selaku pemerintah juga mengaku, tidak tinggal diam dalam kasus sengketa ketenagakerjaan. Hanya saja, ada regulasi yang harus dipenuhi sebelum pemerintah campur tangan.
"Pemerintah selalu berupaya hadir, hanya saja pihaknya tidak bisa serta merta membatalkan itu, karena semua ada prosesnya. Bahkan, hari Jumat sudah kami pertemukan di kantor antara delapan manajemen PT Angkasa Pura Support dan 40 orang dari pekerja,” tegasnya.
Bahkan tim mediator Disperinaker Badung pun ikut mengawasi aksi kogok kerja yang telah dilakukan.
Hanya saja Eka Merthawan menerangkan dirinya tidak dapat menekan perusahaan.
“Kami tidak bisa mengiterpensi pengusaha, karena ini belum masuk ranah Pemkab Badung, jika besok mereka (karyawan) mengajukan surat khusus perselisihan ketenagakerjaan baru kami punya kopetensi," jelas birokrat asal Sempidi tersebut.
Dalam pertemuan pada 16 Agustus 2024 pihak APS menyatakan kata "project" pada SK yang dipermasalahkan memang tidak tercantum dalam undang-undang ketenagakerjaan.
Hanya saja, kata project merupaka redaksional surat keputusan yang lantaran APS merupakan anak perusahaan dari Angkasa Pura I.
"Itulah yang kami klarifikasi, kenapa ditolak oleh pekerja itu mereka mengaku takut di PHK karena kata project ini,” terangnya.
Sementara Ketua Umum Serikat Pekerja Mandiri (SPM), APS Denpasar, Made Dodik Satriawan merasa aneh dengan adanya rekrutmen yang dibuka. Ia pun mempertanyakan apa yang terjadi sebenarnya.
“Loker itu keluarnya kemarin (Senin) sore kalau tidak salah. Tentu ini menjadi pertanyaan kami, di satu sisi karyawannya sedang mogok kerja, di siai lain malah membuka lowongan kerja,” paparnya.
Dodik Satriawan menyebutkan, pihak dari PT Angkasa Pura (AP) I Bandara I Gusti Ngurah Rai sempat datang pada hari pertama mogok kerja.
Ketika itu, AP I kabarnya datang dengan didampingi beberapa staf dari PT APS Denpasar.
"Beliau cuma menyampaikan agar persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik, sehingga bisa bekerja kembali. Tapi karena tuntutan kami belum terpenuhi, ya mohon maaf, kami tetap melakukan sesuai arahan undang-undang," jelasnya. ***
Editor : I Putu Suyatra