BALIEXPRESS.ID - Masyarakat pemilik lahan Tol Mengwi-Gilimanuk dibuat terkatung-katung oleh pemerintah.
Bagaimana tidak?
Hingga kini, kelanjutan pembangunan tol Mengwi-Gilimanuk belum jelas.
Baca Juga: Konflik Kian Memanas, Mayoritas KADIN Daerah Dukung Arsjad Rasjid
Masyarakat pun belum diberikan kepastian untuk pembelian lahan mereka.
Diwawancara Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha tak bisa berkomentar banyak.
Pihaknya meminta agar mengonfirmasi langsung dengan pemerintah pusat yang melaksanakan pembebasan lahan.
”Biar saya tidak salah informasi, silakan konfirmasi ke teman-teman pusat yang melaksanakan pembebasan lahan ya,” katanya, Selasa (17/9).
Sementara itu, Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Tol Mengwi-Gilimanuk, Johannes Tumpal Panjaitan menyampaikan untuk progres pembangunan jalan Tol Mengwi-Gilimanuk masih menanti dana pengadaan tanah.
“Untuk progres pembangunan Tol masih menunggu dana pengadaan tanah dari APBN dan menunggu proses lelang investor untuk konstruksinya dari pusat,” ungkapnya.
Disinggung terkait apakah pembangunan tol ini dapat berlanjut di saat masa jabatan Menteri PUPR Basuki, maupun Presiden RI Joko Widodo berakhir, Johannes enggan berkomentar.
Menurutnya, bukan kapasitasnya untuk menjawab hal tersebut.
“Pertanyaan ini bukan domain saya untuk menjawab. Untuk kejelasan dana APBN-nya ada di ranah Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Baca Juga: Truk Bermuatan 4.400 Botol Bir Terperosok ke Jurang di Pupuan Tabanan
Seperti diketahui, Kepala Dinas PUPRKIM, Nusakti Yasa Wedha membenarkan pembangunan Tol Mengwi Gilimanuk akan dimulai pada September 2024.
“Yang beri pernyataan kan Pak Menteri, tidak pantas kita ragukan,” kata Nusakti pada Kamis (21/3) lalu.
Dirinya mengatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan Tol Mengwi Gilimanuk koordinasi pelaksanaanya dan pembebasan lahan.
Baca Juga: Air Terjun Takapala, Pesona Alam Sejuk di Kawasan Malino
“Tentunya mendukung setiap tahapan proses yg di laksanakan, mulai pembebasan lahan dan koordinasi pelaksanaannya,” katanya.(***)
Editor : Rika Riyanti