BALIEXPRESS.ID - Polda Bali tengah mengamankan rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024. Salah satu masalah yang menjadi sorotan yaitu penyebaran informasi atau pemberitaan tidak kredibel ataupun hoax, yang dapat menggangu stabilitas politik.
Sehingga diperlukan kontrol terhadap penyebaran informasi tersebut. Kapolda Bali Irjenpol Daniel Adityajaya menjelaskan, di jaman modern ini telah memasuki era citizen journalism.
"Siapapun dapat menyebarkan informasi, melalui berbagai platform media sosial," ucapnya, dalam acara tatap muka dengan insan media di Mapolda Bali, Rabu (2/10).
Apalagi saat momen-momen pesta demokrasi seperti Pilkada, berbagai oknum tak bertanggungjawab bisa saja memanfaatkannya untuk melancarkan kampanye negatif atau gelap.
Baik itu untuk menyudutkan pihak lain, ataupun hanya untuk membuat gaduh dan keresahan di masyarakat demi kepentingan pribadinya.
Hal itu dapat menimbulkan mis persepsi dan polarisasi diantara masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada serentak kali ini.
Maka dari itu Daniel mengatakan peran media sangat dibutuhkan untuk senantiasa memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat.
Karena, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama jalannya Pilkada tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya.
Meskipun tidak terlibat langsung sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, pers dan awak media tetap berfungsi sebagai alat kontrol sosial.
"Media memegang peran penting dalam lalu lintas penyebaran informasi terkait proses demokrasi yang sedang berjalan," ujarnya Kapolda asal Solo, Jawa Tengah itu.
Ia mengatakan, dalam sistem demokrasi, media juga dapat mendukung dan melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif seperti institusi Polri.
Daniel pun mengajak media menjaga stabilitas politik. Melalui kolaborasi menyampaikan informasi yang menyejukkan kepada masyarakat dengan menyajikan pemberitaan secara profesional, objektif dan independen.
Jika Pilkada 2024 dapat terselenggara dengan aman dan damai, maka dapat membawa dampak positif bagi Pulau Dewata dalam berbagai bidang.
Mulai dari pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Situasi yang aman dan nyaman, akan semakin meningkatkan kepercayaan baik wisatawan nasional maupun wisatawan asing untuk berwisata ke pulau Bali.
Sementara itu, Polda Bali sendiri akan meresmikan satuan tugas baru yaitu Direktorat Siber dalam waktu satu minggu ke depan.
Direktorat ini yang ditugaskan untuk melaksanakan Patroli Siber guna mengantisipasi atau menangkal konten negatif, hingga hoax, yang dapat menyebabkan kegaduhan di dunia maya dan berpengaruh kepada kehidupan di dunia nyata.
"Kami juga berupaya untuk mengembangkan penyelidikan dan melakukan profiling lebih lanjut terhadap akun-akun yang diduga melanggar hukum khususnya UU ITE," tambah lulusan Akademi Kepolisian 1991 ini.
Tim Siber ini akan menjadi bagian dari 7.392 personel yang diterjunkan Polda Bali untuk mengamankan Pilkada ini. Selain pengamanan dunia maya, kepolisian juga memperhatikan keamanan wilayah dari berbagai gangguan Kamtibmas.
Saat ini sedang marak adanya insiden keributan yang melibatkan oknum warga pendatang asal NTT, hingga kejahatan jalanan yang disebabkan oleh geng motor.
Mantan Kapolda Kalimantan Barat itu pun menginstruksikan kepada jajaran untuk segera merespon laporan atau peristiwa keributan yang terjadi dalam masyarakat.
Selain itu jajarannya telah melakukan upaya preemtif, preventif dan represif, seperti meningkatkan intensitas kegiatan Patroli Blue Light di jam-jam rawan, sebagai antisipasi.
"Kami juga menggandeng peran dari komponen keamanan lokal untuk bersama-sama menangani gangguan kamtibmas yang terjadi di sekitar kita. Terhadap para pelaku, kami lakukan upaya hukum penyelidikan dan penyidikan sesuai sop dan undang-undang yang berlaku," tegasnya. (*)
Editor : I Gede Paramasutha