BALIEXPRESS.ID — Asosiasi Pariwisata Bali yang terdiri dari 28 asosiasi pariwisata di Bali, termasuk Bali Tourism Board (BTB) dan stakeholder lainnya, menggelar acara Hearing untuk kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Jumat (25/10) mendatang.
Hearing bertema "Pariwisata Bali Mau Dibawa Kemana?" ini menjadi ajang bagi pelaku pariwisata untuk menyampaikan visi dan harapan mereka kepada calon pemimpin Bali.
Demikian disampaikan Ketua DPD Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali sekaligus pengatur rundown acara Hearing.
“Kami mau menunjukan pada calon pemimpin daerah Bali bahwa kami itu besar. Pelaku pariwisata Bali besar kami punya data ada sekitar 1,2 juta pekerja pariwisata Bali jadi orang Bali bekerja di pariwisata 1,2 juta,” ungkapnya, Rabu (23/10).
Winastra menekankan bahwa stakeholder pariwisata harus mendapat perhatian khusus dari calon pemimpin Bali mendatang.
Ia merasa selama ini belum ada dukungan yang jelas untuk penguatan dan fasilitas asosiasi pariwisata.
Baca Juga: Terima Empat Audiensi, Anom Gumanti Apresiasi Usulan Perda Kegiatan Keagamaan di Pantai
“Walaupun ada, tidak sangat representatif. Contoh seperti gedung ya ala kadarnya, sedangkan BTB ini kan tengtengnya pariwisata Bali semestinya harus mendapatkan sesuatu yang layak apalagi kita menjadi brand ambasadornya pariwisata Bali,” ucapnya.
Winastra menjelaskan bahwa Hearing dipisah antara paslon 1 dan paslon 2 karena KPU melarang debat.
Acara ini bertujuan untuk memperdalam visi dan misi masing-masing paslon, bukan untuk berdebat.
“Kemudian yang akan kita sampaikan adalah permasalahan-permasalahan pariwisata, solusi-solusi, kami akan memberikan solusi, dan pandangan pariwisata Bali kedepan pada Gubernur yang akan menjabat mendatang bukan hanya mengkritik. Kami pelaku yang jauh lebih tahu karena kami melakoni hal itu. Iya mirip uji publik tapi lebih ke pariwisata,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, dalam acara Hearing ini nantinya tidak ada panelis, melainkan seluruh praktisi pariwisata Bali dan moderator yang mengarahkan segala pertanyaan dari pelaku pariwisata.
Kemudian juga akan melakukan MoU atau penandatangan komitmen dari paslon.
Baca Juga: Undiksha Open 2024 Resmi Dibuka, Ajang Nasional Tingkatkan Prestasi Atlet Bulutangkis
Hal ini agar ketika sudah menjabat harus bisa menjalankan MoU tersebut.
“Tujuannya agar paslon bisa lebih jelas memandang posisi pelaku pariwisata. Kedua, agar diberikan ruang untuk menyampaikan masukan-masukan terkait pariwisata Bali kedepan agar lebih baik. PHRI hadir, ada 28 asosiasi pariwisata yang bersama-sama selenggarakan ini,” tandasnya.(***)
Editor : Rika Riyanti