BALIEXPRESS.ID - Masalah air di Desa Pecatu, Kuta Selatan seakan tidak ada habisnya. Permasalahan dari Perumda Air Minium Tirta Mangutama Kabupaten Badung ini pun sampai menyebabkan kebanyakan warga tidak mendapatkan air setiap harinya.
Bahkan paceklik air ini menyebabkan banyak warga Pecatu harus membeli lagi air dari pihak lainnya.
Anggota DPRD Badung I Made Tomy Martana Putra pun menilai perlu penambahan penyertaan modal ke PDAM Badung.
Hal ini dapat digunakan untuk perbaikan jaringan perpipaan dan menambah sarana serta prasarana yang dibutuhkan.
Politisi muda asal Pecatu ini pun mengaku geram atas adanya paceklik air yang telah terjadi sejak lama.
Apalagi dirinya hampir setiap harinya menerima keluhan dari masyarakat.
Baca Juga: Labubu! Tokoh Dongeng The Monster dengan Karakter Baik Hati, Ada Lima Jenis yang Bisa Dikoleksi
“Sebagai anggota Dewan dari Pecatu saya wajb menyuarakan tentang air ini. Kutuh juga sudah mulai mungkin tidak separah Pecatu paceklik air,” ujar Tomy, Kamis (31/10).
Masalah air ini juga disebutkan, menyebabkan kemacetan lalu lintas menuju Pecatu.
Sebab akomodasi wisata di wilayah tersebut membeli air yang diantarkan dengan truk tangki.
Baca Juga: Kiper Timnas Indonesia Kembali Bikin Kejutan; Raih Penghargaan Save of The Year di MLS
Bahkan masyarakat termasuk dirinya juga terpaksa membeli air dari truk tangki.
“Ini faktanya, kemacetan juga terjadi. Sehingga kami dari Fraksi Golkar sangat berharap pemerintah serius menangani air ini. Karena kita ketahui bersama Pecatu adalah daerah pariwisata penyumbang PAD, malu kita,” tegas Ketua DPD KNPI Badung tersebut.
Kondisi ini juga menyebabkan masyarakat tidak mempercayai PDAM Badung.
Bahkan Tomy mengungkapkan ada umpatan masyarakat yang ingin pengelolaan air di Pecatu kembali ke pihak swasta.
Lantaran kondisi paceklik air ini telah dialami masyarakat selama 3-4 tahun terakhir.
“Kami harapkan penyertaan modal dari pemerintah kepada PDAM Badung. Dengan harapkan masalah air ini dapat tertangani,” papar Anggota Komisi I DPRD Badung tersebut.
Lebih lanjut Tomy menyatakan, sesuai dengan Pandangan Umum Fraksi Golkar, penyertaan modal diminta dapat mencapai Rp 446,02 miliar lebih hingga tahun 2025.
“Penyertaan modal ini sangat penting untuk menunjang pembiayaan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana maupun perbaikan jaringan, untuk optimalisasi cakupan layanan 100 persen kepada masyarakat,” tandasnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga