SINGARAJA, BALI EXPRESS - Bali, pulau eksotis yang terus berkembang di tengah gempuran teknologi global, kini dihadapkan pada pertanyaan besar. Bagaimana mentransformasikan digitalisasi tanpa mengabaikan kebutuhan nyata masyarakat?
Dalam kontestasi menuju pemilihan gubernur, dua paslon gubernur-wakil gubernur, Mulia-PAS dan Koster-Giri, masing-masing membawa visi yang ambisius untuk memperluas akses dan infrastruktur digital. Gagasan itu mereka sampaikan pada uji publik yang digelar Undiksha Singaraja pada 5-6 November 2024.
Namun, di balik visi ini tersimpan pertanyaan krusial—apakah masyarakat siap menerima, atau malah sekedar jadi "penonton" atas rencana digitalisasi yang jauh dari realita mereka?
Pasangan Mulia-PAS membawa rencana Bali Mulia, aplikasi terpadu yang menjanjikan akses layanan dari imigrasi hingga kepolisian. Namun, di tengah janji besar ini, beberapa hal mendesak justru belum terlihat jelas.
Misalnya, bagaimana nasib keamanan data pribadi warga? Seberapa siap infrastruktur internet di Bali untuk mendukung aplikasi semacam ini, terutama di daerah pedalaman?
Program internet masuk desa yang mereka gagas adalah langkah baik, tetapi membangun aplikasi tanpa memastikan dasar infrastruktur bisa dianggap seperti membangun “istana pasir” di tengah tantangan nyata konektivitas.
“Singkatnya aplikasi ini membantu masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Bali terkait hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Bali, sehingga meminimalisir wisatawan yang nantinya sewenang-wenang di Bali,” kata calon Gubernur Bali nomor urut 01, Made Muliawan Arya, saat uji publik, Selasa (5/11) pagi.
Tak kalah menarik, mereka juga mengusulkan command center yang akan memantau kondisi lalu lintas dan kriminalitas, seolah-olah Bali siap menjadi pusat data berbasis pengawasan.
Meski terdengar inovatif, apakah ini bisa berfungsi maksimal tanpa ada jaminan bahwa semua orang akan terhubung dengan internet yang stabil? Rencana mereka tentang Edutech dan Bali Smart Island memang tampak futuristik, namun dengan banyaknya daerah blank spot, ide ini bisa jadi tak lebih dari mimpi di atas kertas.
“Command center itu untuk memantau aktivitas lalu lintas. Memantau titik-titik kemcetan di Bali, sehingga arus lalu lintas bisa segera ditangani. Dengan sistem ini juga dapat memantau tindak kejahatan,” imbuh calon Wakil Gubernur Bali nomor urut 01, Putu Agus Suradnyana.
Di sisi lain, pasangan Koster-Giri mengambil langkah yang mungkin lebih realistis dengan memaksimalkan Turyapada Tower di Buleleng sebagai pusat distribusi sinyal untuk mengatasi blank spot di pelosok. Mereka juga merencanakan program wifi masuk desa yang lebih fokus pada daerah strategis, tempat wisata, dan layanan kesehatan seperti puskesmas.
Dengan pendekatan ini, mereka tampak lebih “membumi,” namun belum menjawab tuntutan digitalisasi komprehensif yang diharapkan dapat memperkuat akses dan edukasi digital di masyarakat luas.
“Bali punya tower yang tinggi. Itu bukan hanya sekedar tower untuk sinyal. Tapi bisa jadi temat wisata yang nantinya dapat menambah pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat Bali. Keren,” ujar Wayan Koster, calon Gubernur Bali nomor urut 02 saat uji publik di Undiksha Singaraja, Rabu (6/11) pagi.
Pertarungan ini, antara ambisi besar dan langkah realistis, meninggalkan dilema bagi masyarakat Bali. Apakah Bali akan memilih mimpi besar dalam bentuk aplikasi dan command center yang mungkin menyisakan gap akses di lapangan?
Ataukah mereka akan memilih jalan sederhana namun mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan mendasar? Perjalanan Bali menuju transformasi digital mungkin berada di persimpangan yang penuh harapan, tetapi juga tantangan nyata. ***
Editor : Dian Suryantini