BALIEXPRESS.ID – Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Bali, I Made Rai Ridartha, mengomentari soal rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang mendapat dukungan dari Presiden Prabowo.
Menurutnya, pengembangan bandara baru di Bali perlu mempertimbangkan sejumlah faktor penting.
Termasuk kapasitas Bandara Ngurah Rai yang saat ini menjadi satu-satunya bandara internasional di Pulau Dewata.
Baca Juga: Target Januari 2025, Pj Gubernur Bali Persiapkan Simulasi Program Makan Siang Gratis Bagi Siswa
Dalam kunjungannya ke Bali, Presiden Prabowo menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Bandara Bali Utara, dengan harapan bandara tersebut dapat menjadi pusat transportasi udara berstandar internasional, mirip seperti "New Singapore".
Ridartha menekankan bahwa ide tersebut bukan berarti Bali akan dibuat menyerupai Singapura atau Hongkong, melainkan sistem operasional bandara yang rapi dan efisien seperti di bandara-bandara tersebut.
"Dua hal yang perlu diperhatikan dalam pernyataan itu adalah pertama pembangunan bandara Bali Utara dan kedua adalah 'new Singapura'. Tentu kita bisa melihat secara kasat mata apakah Bali memang membutuhkan bandara baru selain Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Selatan," ujar Ridartha, Senin (11/11).
Baca Juga: Ikut Cawe-cawe terhadap Kasus Guru Supriyani, Bupati Konawe Selatan Dipanggil Kemendagri
Ridartha menjelaskan empat indikator yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu bandara telah mencapai kapasitas penuh.
Indikator pertama adalah waktu tunggu di dalam pesawat untuk take off, yang menunjukkan kepadatan lalu lintas penerbangan.
"Jika kita sudah boarding dan menunggu waktu take off cukup lama, itu berarti ada antrian pesawat yang akan memasuki runaway," jelasnya.
Indikator kedua adalah situasi di dalam terminal.
Jika terlihat ramai dan banyak penumpang yang kesulitan mendapatkan tempat duduk, hal ini juga menunjukkan tingginya kepadatan.
"Di dalam terminal terlihat ramai dan sibuk bahkan banyak calon penumpang yang mungkin tidak dapat tempat duduk," tambah Ridartha.
Baca Juga: Pelaku Pembunuhan Jukir di Taman Pancing Coba Mengelak, Dua Sosok Ini Turun Tangan, Hasilnya?
Indikator ketiga adalah lalu lintas di luar terminal, termasuk kepadatan di area parkir.
Sedangkan indikator keempat adalah situasi lalu lintas di sekitar bandara.
Jika terdapat kemacetan yang signifikan di luar bandara, hal ini menunjukkan tingginya mobilitas menuju dan dari bandara.
"Dengan melihat 4 kondisi itu, memang sudah bisa dikatakan bahwa bandara perlu dilakukan perluasan. Namun, di Bandara Ngurah Rai saat ini, perluasan tersebut sulit dilakukan mengingat keterbatasan lahan yang ada. Kecuali memang harus mereklamasi laut," katanya.
Ridartha menegaskan bahwa jika pembangunan bandara baru dilakukan di Bali Utara, penting untuk menyiapkan konektivitas antara wilayah selatan, tengah, dan utara Bali.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung akses ke bandara tersebut harus dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan bandara.
Baca Juga: Dua Anggota DPRD Klungkung Resmi di-PAW, Fokus Baru pada Infrastruktur di Nusa Penida
"Membangun bandara ini tidak hanya membangun bandara saja, tetapi juga harus disiapkan bagaimana konektivitas dari bandara atau menuju bandara itu dari wilayah Selatan, Tengah, menuju Utara. Demikian juga sebaliknya, orang yang turun di utara akan bisa ke tengah dan ke selatan dengan lancar," ujar Ridartha.
"Karena ketika bandara selesai, ya aksesnya juga harus selesai,” imbuhnya.
Terkait gagasan "new Singapura", Ridartha mengklarifikasi bahwa harapannya adalah agar sistem operasional bandara di Bali nantinya bisa mencontoh pengaturan dan layanan yang efisien seperti di Bandara Singapura atau Hongkong.
"Bukan berarti Bali akan seperti Singapura atau Hongkong, tetapi diupayakan agar sistem layanan dan operasional bandara kita bisa mengikuti tata kelola di Singapura atau Hongkong, yang begitu rapi pengaturannya," tutupnya.(***)
Editor : Rika Riyanti